Anggota DPR RI Minta Kuota Minyak Tanah di Maluku Dikembalikan
Sabtu, 12 Maret 2022 - 22:32 WIB
loading...
A
A
A
Diterangkan dia, total subsidi yang dianggarkan oleh Kementerian ESDM Rp134 Triliun, naik Rp131,5 triliun di tahun lalu.
"Rinciannya, pos subsidi migas dan LPG turun dari Rp83,7 triliun tahun lalu. Jadi Rp77,5 triliun di 2022. Sedang pos listrik, naik jadi Rp56,5 triliun dari sebelumnya Rp47,8 triliun. DPR dan pemerintah menyepakati subsidi tetap minyak solar adalah Rp500 per liter. Lalu terdapat alokasi kurang bayar sebesar Rp10,17 triliun," ungkapnya.
Selain itu, Banggar DPR juga menyepakati volume LPG yang mendapatkan subsidi adalah 8 juta MT. Sementara untuk mitan dari tahun 2021 quota sebesar 500.000 kl turun menjadi 480.000 kl, karena masuk skema konversi mitan ke gas.
Menurutnya, perjuangan untuk subsidi energi sungguh tidak main-main dalam pembahasan APBN 2022. Berdarah-darah, karena ruang fiskal APBN yang terbatas akibat beberapa variabel. Pertama, penerimaan negara tidak mencapai target.
"Kedua belanja APBN yang membengkak, terutama untuk kepastian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemik Covid 19 dan ketiga ratio utang Indonesia, dengan jumlah utang 7000 triliun," pungkasnya.
"Rinciannya, pos subsidi migas dan LPG turun dari Rp83,7 triliun tahun lalu. Jadi Rp77,5 triliun di 2022. Sedang pos listrik, naik jadi Rp56,5 triliun dari sebelumnya Rp47,8 triliun. DPR dan pemerintah menyepakati subsidi tetap minyak solar adalah Rp500 per liter. Lalu terdapat alokasi kurang bayar sebesar Rp10,17 triliun," ungkapnya.
Selain itu, Banggar DPR juga menyepakati volume LPG yang mendapatkan subsidi adalah 8 juta MT. Sementara untuk mitan dari tahun 2021 quota sebesar 500.000 kl turun menjadi 480.000 kl, karena masuk skema konversi mitan ke gas.
Menurutnya, perjuangan untuk subsidi energi sungguh tidak main-main dalam pembahasan APBN 2022. Berdarah-darah, karena ruang fiskal APBN yang terbatas akibat beberapa variabel. Pertama, penerimaan negara tidak mencapai target.
"Kedua belanja APBN yang membengkak, terutama untuk kepastian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemik Covid 19 dan ketiga ratio utang Indonesia, dengan jumlah utang 7000 triliun," pungkasnya.
(hsk)
Lihat Juga :
