Datangi Rumah Kades, Ibu-ibu di Pasuruan Kembalikan Beras BPNT Tak Layak Konsumsi
Senin, 07 Maret 2022 - 04:31 WIB
loading...
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diprotes warga di Kabupaten Pasuruan, karena berat yang mereka terima tidak layak konsumsi. Foto/iNews TV/Jaka Samudra
A
A
A
PASURUAN - Warga Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, terpaksa mengembalikan beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke Kepala Desa Kebotohan. Warga mengembalikan beras tersebut, karena dinilai tidak layak konsumsi dan harganya terlalu mahal.
Baca juga: Antisipasi Penyelewengan BPNT, Geotagging Dilakukan di Rumah Warga
Beras program BPNT ini, disalurkan pada akhir bulan Februari 2022. Setiap warga mendapatkan bantuan pangan senilai Rp600 ribu. Seharusnya, warga bebas membelanjakan kebutuhan pokoknya, namun diduga di Desa Kebotohan ada keharusan untuk membeli di kelompok yang ditentukan oleh kepala desa.
Salah satu warga penerima program BPNT, Rohma mengaku terpaksa mengembalikan beras seberat 50 kg, karena kualitasnya buruk dan harganya terlalu mahal. "Di pasaran, beras tersebut harganya Rp215 ribu per 25 kg, sementara dari desa dijual seharga Rp275 ribu per 25 kg," tuturnya.
Baca juga: Penuh Semangat, Pensiunan Guru hingga Tukang Sayur Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
Rohma juga menyebut, seharusnya warga penerima manfaat bisa membelanjakan uang program BPNT ini secara bebas, namun di sini mereka harus mengambil dari desa yang kualitasnya buruk. "Apabila tidak mengambil dari desa, katanya tidak dapat bantuan lagi," imbuhnya.
Warga lainnya, Diah mengaku cukup kecewa dengan kualitas beras yang diterimanya. Dia mendapatkan 50 kg beras dan 2 kg telur ayam, nilainya Rp600 ribu. "Kami sebenarnya ingin membelanjakan uang itu untuk beli minyak goreng, gula pasir, dan kebutuhan pokok lainnya," tuturnya.
Baca juga: Jembatan Tiba-tiba Patah, Bapak dan Anak Jatuh ke Sungai Leuweung Hejo
Kepala Desa Kebotohan, Muhammad Zia Ulhaq mengaku memang ada sejumlah warganya yang mengembalikan beras program BPNT. Namun dia membantah bila ada penekanan kepada warga penerima BPNT untuk membeli sembako yang dikoordinir oleh setiap kelompok. "Kami bertanggungjawab, dan akan mengembalikan uang kepada warga yang sudah mengembalikan beras," tegasnya.
Baca juga: Antisipasi Penyelewengan BPNT, Geotagging Dilakukan di Rumah Warga
Beras program BPNT ini, disalurkan pada akhir bulan Februari 2022. Setiap warga mendapatkan bantuan pangan senilai Rp600 ribu. Seharusnya, warga bebas membelanjakan kebutuhan pokoknya, namun diduga di Desa Kebotohan ada keharusan untuk membeli di kelompok yang ditentukan oleh kepala desa.
Salah satu warga penerima program BPNT, Rohma mengaku terpaksa mengembalikan beras seberat 50 kg, karena kualitasnya buruk dan harganya terlalu mahal. "Di pasaran, beras tersebut harganya Rp215 ribu per 25 kg, sementara dari desa dijual seharga Rp275 ribu per 25 kg," tuturnya.
Baca juga: Penuh Semangat, Pensiunan Guru hingga Tukang Sayur Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
Rohma juga menyebut, seharusnya warga penerima manfaat bisa membelanjakan uang program BPNT ini secara bebas, namun di sini mereka harus mengambil dari desa yang kualitasnya buruk. "Apabila tidak mengambil dari desa, katanya tidak dapat bantuan lagi," imbuhnya.
Warga lainnya, Diah mengaku cukup kecewa dengan kualitas beras yang diterimanya. Dia mendapatkan 50 kg beras dan 2 kg telur ayam, nilainya Rp600 ribu. "Kami sebenarnya ingin membelanjakan uang itu untuk beli minyak goreng, gula pasir, dan kebutuhan pokok lainnya," tuturnya.
Baca juga: Jembatan Tiba-tiba Patah, Bapak dan Anak Jatuh ke Sungai Leuweung Hejo
Kepala Desa Kebotohan, Muhammad Zia Ulhaq mengaku memang ada sejumlah warganya yang mengembalikan beras program BPNT. Namun dia membantah bila ada penekanan kepada warga penerima BPNT untuk membeli sembako yang dikoordinir oleh setiap kelompok. "Kami bertanggungjawab, dan akan mengembalikan uang kepada warga yang sudah mengembalikan beras," tegasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
