Tekan Angka Balita Kurang Gizi, Gubernur NTT Minta Semua Bupati Temui Masyarakat
Jum'at, 04 Maret 2022 - 20:22 WIB
loading...
Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Foto: Eman/SINDOnews
A
A
A
KUPANG - Kasus balita kurang gizi masih tinggi di wilayah NTT. Gubernur NTT Viktor Laiskodat pun berang. Menurutnya, hal ini terjadi karena kepala daerah jarang turun ke masyarakat.
"Para Bupati harus bekerja keras dan turun langsung bertemu masyarakat," tandasnya, Jumat (4/2/2022).
Dilanjutkan dia, guna menyikapi Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen di NTT, dibutuhkan usaha yang keras dari kepala daerah.
Baca juga: Warga Banyumas Gempar, Mayat Korban Gizi Buruk Ditemukan Tergeletak di Lokasi Bekas Warung Makan
"Jika para bupati memberikan perintah hanya melalui bawahannya, maka yang akan terjadi banyak persepsi. Sehingga, sebaiknya para bupati turun langsung bertemu masyarakat," sambungnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana segar diseluruh NTT untuk memberantas kasus stunting ini.
"Pemerintah pusat telah menyediakan anggaran sebanyak Rp123 Miliar di tahun 2022 dengan target mampu menurunkan angka stunting hingga 14 persen, pada 2024 nanti," bebernya.
Baca: Sempat Menolak Anaknya Dirawat di RS, Kini Balita Penderita Gizi Buruk Asal Pidie Jaya Mulai Ditangani di RSUDZA
Untuk diketahui, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan satu dari 12 provinsi di Indonesia yang memiliki angka stunting tertinggi. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 15 Kabupaten di NTT zona merah stunting.
"Para Bupati harus bekerja keras dan turun langsung bertemu masyarakat," tandasnya, Jumat (4/2/2022).
Dilanjutkan dia, guna menyikapi Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen di NTT, dibutuhkan usaha yang keras dari kepala daerah.
Baca juga: Warga Banyumas Gempar, Mayat Korban Gizi Buruk Ditemukan Tergeletak di Lokasi Bekas Warung Makan
"Jika para bupati memberikan perintah hanya melalui bawahannya, maka yang akan terjadi banyak persepsi. Sehingga, sebaiknya para bupati turun langsung bertemu masyarakat," sambungnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana segar diseluruh NTT untuk memberantas kasus stunting ini.
"Pemerintah pusat telah menyediakan anggaran sebanyak Rp123 Miliar di tahun 2022 dengan target mampu menurunkan angka stunting hingga 14 persen, pada 2024 nanti," bebernya.
Baca: Sempat Menolak Anaknya Dirawat di RS, Kini Balita Penderita Gizi Buruk Asal Pidie Jaya Mulai Ditangani di RSUDZA
Untuk diketahui, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan satu dari 12 provinsi di Indonesia yang memiliki angka stunting tertinggi. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 15 Kabupaten di NTT zona merah stunting.
(hsk)
Lihat Juga :
