Gubernur NTT Minta Kepala Daerah Dukung Penuh RAN PASTI
Jum'at, 04 Maret 2022 - 17:11 WIB
loading...
Gubernur NTT Vicktor Bungtilu Laiskodat berkomitmen dan dukungan penuh akan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI). Foto/Ilustrasi/BKKBN
A
A
A
KUPANG - Komitmen dan dukungan penuh akan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) terus bergulir dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kali ini dukungan dan komitmen datang dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Vicktor Bungtilu Laiskodat.
Gubernur merasa malu nama NTT hanya dikenal masyarakatluar daerah sebagai juaranya kemikiskinan dan angka stunting.
Baca juga: Menko PMK: Perlu Kerja Keras untuk Capai Target Penurunan Stunting
"Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting. Mulai hari ini, saya perintahkan kepada semua jajaran dan kepada seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki BKKBN dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting," kata Vicktor Laiskodat dalam sosialiasi RAN PASTI yang diadakan di Kupang, Jumat (4/32022).
Di menyatakan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang keluarga yang by name by addres sangat memudahkan untuk melakukan intervensi kepada keluarga yang berpotensi stunting.
Menurut mantan anggota DPR RI itu, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT. Dirinya tidak ingin ada kepala daerah yang hanya duduk di kantor saja. Melainkan harus turun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing.
"Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, maka saya akan salahkan kemana saja bupati dan wali kotanya selama ini. Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya di bawah 90."
Baca juga: Sosialisasi RAN PASTI, BKKBN Minta Jateng Tak Ada Zona Merah Stunting di 2024
"Saya juga tidak ingin lagi jika berkunjung ke daerah-daerah hanya mendapat laporan soal luas wilayah atau jumlah penduduk. Mulai saat ini saya ingin ada laporan berapa orang yang hamil di desa, berapa anak stunting yang ada. Data-data di luar stunting bisa saya cari sendiri dari internet," papar Victor Laiskodat.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan persoalan stunting di NTT bisa dikeroyok bersama antara pusat dengan daerah. BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga bersama jajaran pemerintahan daerah.
Gelontoran dana untuk pernurunan stunting telah tersedia dari pusat dan bisa dibagi ke semua kabupaten dan kota yang ada di NTT.
Da menyebut, dukungan dan komitmen tegas dari Gubernur NTT ini menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting di NTT pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah on the track. BKKBN memiliki 4.298Tim Pendamping Keluarga (TPK) di NTT yang jika disetarakan berjumlah 12.894 orang.
"Apalagi jika TPK dikolaborasikan dengan 75 perguruan tinggi yang ada di NTT dengan Program Kampus Merdeka, maka akan menghasilkan pola kerjasama yang dasyat untuk ikhtiar kita menpercepat penurunan stunting di NTT," jelas Hasto Wardoyo.
Sementara Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas yang hadir dalam acara sosialisasi RAN PASTI di Kupang mengakui sangat terbantu dengan data dan program yang dimiliki BKKBN.
"Saya bertekad dengan arahan jelas dan tegas dari Gubernur NTT serta bimbingan teknis dari BKKBN akan bisa menunrunkan stunting di daerah saya," tuturnya.
Rangkaian acara sosialisasi RAN PASTI di NTT ini menjadi penting dan strategis untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah-daerah.
Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 NTT memiliki 15 kabupaten berkategori merah.Pelabelan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Sebanyak 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas46 persen
Sedangkan lima kabupaten di NTT masuk ke dalam 10 besar daerah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air. Ke lima kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan di urutan pertama, Timor Tengah Utara di posisi ke dua, Alor di peringkat ke-lima, Sumba Barat Daya di rangking ke-enam, serta Manggarai Timur di posisi 8 dari 246 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting.
Sementara sisanya, 7 kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen. Di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.
Daerah di NTT tidak ada yang berstatus hijau dan biru yakni berpravelensi stunting antara 10-20 persen dan di bawah 10 persen.
Gubernur merasa malu nama NTT hanya dikenal masyarakatluar daerah sebagai juaranya kemikiskinan dan angka stunting.
Baca juga: Menko PMK: Perlu Kerja Keras untuk Capai Target Penurunan Stunting
"Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting. Mulai hari ini, saya perintahkan kepada semua jajaran dan kepada seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki BKKBN dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting," kata Vicktor Laiskodat dalam sosialiasi RAN PASTI yang diadakan di Kupang, Jumat (4/32022).
Di menyatakan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang keluarga yang by name by addres sangat memudahkan untuk melakukan intervensi kepada keluarga yang berpotensi stunting.
Menurut mantan anggota DPR RI itu, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT. Dirinya tidak ingin ada kepala daerah yang hanya duduk di kantor saja. Melainkan harus turun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing.
"Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, maka saya akan salahkan kemana saja bupati dan wali kotanya selama ini. Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya di bawah 90."
Baca juga: Sosialisasi RAN PASTI, BKKBN Minta Jateng Tak Ada Zona Merah Stunting di 2024
"Saya juga tidak ingin lagi jika berkunjung ke daerah-daerah hanya mendapat laporan soal luas wilayah atau jumlah penduduk. Mulai saat ini saya ingin ada laporan berapa orang yang hamil di desa, berapa anak stunting yang ada. Data-data di luar stunting bisa saya cari sendiri dari internet," papar Victor Laiskodat.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan persoalan stunting di NTT bisa dikeroyok bersama antara pusat dengan daerah. BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga bersama jajaran pemerintahan daerah.
Gelontoran dana untuk pernurunan stunting telah tersedia dari pusat dan bisa dibagi ke semua kabupaten dan kota yang ada di NTT.
Da menyebut, dukungan dan komitmen tegas dari Gubernur NTT ini menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting di NTT pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah on the track. BKKBN memiliki 4.298Tim Pendamping Keluarga (TPK) di NTT yang jika disetarakan berjumlah 12.894 orang.
"Apalagi jika TPK dikolaborasikan dengan 75 perguruan tinggi yang ada di NTT dengan Program Kampus Merdeka, maka akan menghasilkan pola kerjasama yang dasyat untuk ikhtiar kita menpercepat penurunan stunting di NTT," jelas Hasto Wardoyo.
Sementara Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas yang hadir dalam acara sosialisasi RAN PASTI di Kupang mengakui sangat terbantu dengan data dan program yang dimiliki BKKBN.
"Saya bertekad dengan arahan jelas dan tegas dari Gubernur NTT serta bimbingan teknis dari BKKBN akan bisa menunrunkan stunting di daerah saya," tuturnya.
Rangkaian acara sosialisasi RAN PASTI di NTT ini menjadi penting dan strategis untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah-daerah.
Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 NTT memiliki 15 kabupaten berkategori merah.Pelabelan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Sebanyak 15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas46 persen
Sedangkan lima kabupaten di NTT masuk ke dalam 10 besar daerah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air. Ke lima kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan di urutan pertama, Timor Tengah Utara di posisi ke dua, Alor di peringkat ke-lima, Sumba Barat Daya di rangking ke-enam, serta Manggarai Timur di posisi 8 dari 246 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting.
Sementara sisanya, 7 kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen. Di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.
Daerah di NTT tidak ada yang berstatus hijau dan biru yakni berpravelensi stunting antara 10-20 persen dan di bawah 10 persen.
(shf)
Lihat Juga :
