Rais Aam PBNU Berharap HPN Jadi Penggerak Ekonomi Kaum Nahdliyin
Sabtu, 26 Februari 2022 - 00:31 WIB
loading...
Rais Aam Syuriyah PBNU KH Miftahul Akhyar (kanan) dan Ketua Umum DPP HPN, Ir Abdul Kholik.Foto/ist
A
A
A
SURABAYA - Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) diharapkan jadi penggerak ekonomi kaum nahdliyin melalui aktivitas bisnis dalam rangka membangun Industri Kecil Menengah yang merupakan basis warga NU.
Permintaan ini disampaikan Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftahul Akhyar saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP HPN, Ir Abdul Kholik, Rabu (23/2/2022) lalu.
Baca juga: Rektor UINSA Nilai Aturan Toa Masjid Diperlukan dalam Kehidupan Bersama
Kiai Miftah, panggilan KH Miftahul Akhyar, juga berharap Konferensi Nasional (Konfernas) HPN pada 23 Juli 2022 mendatang harus mampu merumuskan program konkret, positioning dan sinergi antar kaum nahdliyin yang harus dijalankan HPN demi membangun gerakan ekonomi umat.
Dia menekankan adanya aksi nyata dalam menentukan program ekonomi dan bisnis dari HPN. Tidak hanya menumpuk dokumen nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tanpa ada realisasi yang bisa dirasakan kelompok Industri Kecil Menengah warga NU di bawah.
"Rancang dan rumuskan segera, koordinasikan dan laporkan ke Ketua Umum PBNU karena kebijakan ekonomi sedang disusun oleh jajaran pengurus tanfidziyah," jelasnya.
Sebelumnya, Abdul Kholik menyampaikan laporan kepada Rais Aam seputar sejarah pendirian HPN sebagai asosiasi para pengusaha penerus gerakan Nahdlatut Tujjar yang digagas KH Wahab Chasbullah pada 1918.
Disampaikan juga posisi legal HPN sebagai asosiasi yang didirikan para masyayikh dan syuriyah PBNU, di antaranya almarhum KH Sahal Mahfudz, KH Mustofa Bisri, KH Said Aqil Siroj, KH As'ad Said Ali dan KH Agoes Ali Masyhuri.
Hingga kini HPN berkembang cukup menggembirkan di 28 provinsi dan 150 kabupaten/kota dengan sekitar 2 juta anggota pengusaha di seluruh Indonesia. "Kami laporkan juga tentang ukhuwah dan transaksi bisnis antar anggota HPN yang sudah mulai terjalin," imbuh founder dan CEO Azet Surya, sebuah perusahaan energi solar cell pertama di Indonesia.
Kholik juga melaporkan program digital end to end yang sedang dijalankan saat ini, dan bukan hanya aplikasi, demi mewadahi kebutuhan ekonomi digital nahdliyin dan mendorong pengusaha HPN menjadi terdepan di teknologi digital.
"Salah satunya, program kemitraan pembangunan infrastruktur internet cepat berteknologi 5G yang sedang dijalankan HPN bersama mitra yang diharapkan akan menjadi bisnis digital terdepan untuk para usahawan HPN," tegasnya.
Kholik juga menjelaskan mundurnya konfernas yang semula dijadwalkan 22 Pebruari karena tingginya kembali kasus COVID-19, termasuk Yogyakarta yang akan menjadi lokasi permusyawaratan, sekaligus mengundang Rois Am dan jajaran pimpinan PBNU pada perhelatan konfernas yang akan digelar pada 23 Juli 2022 mendatang.
Kiai Miftah memaklumi pengunduran konfernas karena COVID-19 tersebut sebagaimana Muktamar NU juga diundur satu tahun demi keselamatan bersama. Rois Am mengingatkan HPN sebagai organisasi pengusaha untuk tidak terlalu tajam dalam persaingan di konferensi sebagaimana terjadi di dunia politik. "Hendaknya mendahulukan membangun silaturahmi," sarannya.
Permintaan ini disampaikan Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftahul Akhyar saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP HPN, Ir Abdul Kholik, Rabu (23/2/2022) lalu.
Baca juga: Rektor UINSA Nilai Aturan Toa Masjid Diperlukan dalam Kehidupan Bersama
Kiai Miftah, panggilan KH Miftahul Akhyar, juga berharap Konferensi Nasional (Konfernas) HPN pada 23 Juli 2022 mendatang harus mampu merumuskan program konkret, positioning dan sinergi antar kaum nahdliyin yang harus dijalankan HPN demi membangun gerakan ekonomi umat.
Dia menekankan adanya aksi nyata dalam menentukan program ekonomi dan bisnis dari HPN. Tidak hanya menumpuk dokumen nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tanpa ada realisasi yang bisa dirasakan kelompok Industri Kecil Menengah warga NU di bawah.
"Rancang dan rumuskan segera, koordinasikan dan laporkan ke Ketua Umum PBNU karena kebijakan ekonomi sedang disusun oleh jajaran pengurus tanfidziyah," jelasnya.
Sebelumnya, Abdul Kholik menyampaikan laporan kepada Rais Aam seputar sejarah pendirian HPN sebagai asosiasi para pengusaha penerus gerakan Nahdlatut Tujjar yang digagas KH Wahab Chasbullah pada 1918.
Disampaikan juga posisi legal HPN sebagai asosiasi yang didirikan para masyayikh dan syuriyah PBNU, di antaranya almarhum KH Sahal Mahfudz, KH Mustofa Bisri, KH Said Aqil Siroj, KH As'ad Said Ali dan KH Agoes Ali Masyhuri.
Hingga kini HPN berkembang cukup menggembirkan di 28 provinsi dan 150 kabupaten/kota dengan sekitar 2 juta anggota pengusaha di seluruh Indonesia. "Kami laporkan juga tentang ukhuwah dan transaksi bisnis antar anggota HPN yang sudah mulai terjalin," imbuh founder dan CEO Azet Surya, sebuah perusahaan energi solar cell pertama di Indonesia.
Kholik juga melaporkan program digital end to end yang sedang dijalankan saat ini, dan bukan hanya aplikasi, demi mewadahi kebutuhan ekonomi digital nahdliyin dan mendorong pengusaha HPN menjadi terdepan di teknologi digital.
"Salah satunya, program kemitraan pembangunan infrastruktur internet cepat berteknologi 5G yang sedang dijalankan HPN bersama mitra yang diharapkan akan menjadi bisnis digital terdepan untuk para usahawan HPN," tegasnya.
Kholik juga menjelaskan mundurnya konfernas yang semula dijadwalkan 22 Pebruari karena tingginya kembali kasus COVID-19, termasuk Yogyakarta yang akan menjadi lokasi permusyawaratan, sekaligus mengundang Rois Am dan jajaran pimpinan PBNU pada perhelatan konfernas yang akan digelar pada 23 Juli 2022 mendatang.
Kiai Miftah memaklumi pengunduran konfernas karena COVID-19 tersebut sebagaimana Muktamar NU juga diundur satu tahun demi keselamatan bersama. Rois Am mengingatkan HPN sebagai organisasi pengusaha untuk tidak terlalu tajam dalam persaingan di konferensi sebagaimana terjadi di dunia politik. "Hendaknya mendahulukan membangun silaturahmi," sarannya.
(msd)
Lihat Juga :
