DPU Makassar Tekankan Pentingnya Skala Prioritas dalam Rencana Pembangunan
Jum'at, 11 Februari 2022 - 19:47 WIB
loading...
Musrenbang tingkat Kecamatan Tamalate di Hotel Colonial, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jumat (11/2/2022). Foto: Humas Dinas PU Kota Makassar
A
A
A
MAKASSAR - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PU Makassar , Hamka Darwis mewakili Dinas PU Kota Makassar menghadiri musrenbang tingkat Kecamatan Tamalate di Hotel Colonial, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jumat (11/2/2022).
Kegiatan yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Makassar, Indira Jusuf Ismail, sejumlah pejabat dan anggota DPRD Makassar, di antaranya Arifin Dg Kulle (Komisi C), Ari Ashari Ilham (Komisi A), Anton Paul Goni (Komisi A), Nurul Hidayah (Komisi B) dan Yenni Rahman (Komisi D) serta Kepala Bappeda, beberapa SKPD Camat, beberapa Lurah FKLPM dan beberapa LPM.
Baca juga:Tanggapi Laporan Warga, Dinas PU Makassar Langsung Perbaiki Jalan
Hamka mengatakan, musrenbang baik di tingkat kelurahan, maupun di tingkat kecamatan, merupakan amanat undang-undang yang harus dijadikan agenda pemerintah. Musrenbang jadi wadah menyerap aspirasi dan usulan kebutuhan masyarakat. Baik menyangkut infrastruktur seperti pembangunan fisik, pengembangan SDM dan kegiatan sosial lainnya.
Dalam proses yang berlangsung, beberapa perwakilan LPM menyampaikan beberapa harapannya agar perbaikan drainase dan alat, serta jalan lingkungan di masing-masing wilayah bisa menjadi program prioritas untuk di tahun 2023.
Ketua TP PKK Makassar, Indira Jusuf Ismail yang sekaligus sebagai Ketua Forum Eliminasi TB menyampaikan pentingnya pencegahan penyakit TB, di mana Indonesia merupakan nomor urut ke-2 di dunia terbanyak berpenyakit TB.
Baca juga:Respons Cepat, Dinas PU Makassar Perbaiki Ruas Jalan Rusak
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman juga menyampaikan beberapa hal tentang dana kelurahan. Di mana, harga satuan yang harus dipedomani untuk menyusun usulan fisik harus benar-benar efektif, sesuai prioritas dan kebutuhan infrastruktur yang ada di wilayahnya.
"Jadi dalam mengusulkan tidak perlu adanya tendensi dari pihak manapun, namun harus objektif sesuai skala prioritas yang ada," ujar Helmy.
Baca juga:Mitigasi Banjir, DPU Makassar Masif Bersihkan Kanal
Hamka Darwis yang mewakili Kepala Dinas PU yang mengahdiri kegiatan tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, sebab kegiatan tersebut berlangsung dengan baik dan lancar.
“Kami berharap agar urutan usulan prioritas benar–benar berdasarkan skala prioritas, bahkan super prioritas dan juga kami menyampaikan agar seluruh usulan berdasarkan pertimbangan teknis, berdasarkan kebutuhan yang ada level bottom to up,” ujarnya.
Kegiatan yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Makassar, Indira Jusuf Ismail, sejumlah pejabat dan anggota DPRD Makassar, di antaranya Arifin Dg Kulle (Komisi C), Ari Ashari Ilham (Komisi A), Anton Paul Goni (Komisi A), Nurul Hidayah (Komisi B) dan Yenni Rahman (Komisi D) serta Kepala Bappeda, beberapa SKPD Camat, beberapa Lurah FKLPM dan beberapa LPM.
Baca juga:Tanggapi Laporan Warga, Dinas PU Makassar Langsung Perbaiki Jalan
Hamka mengatakan, musrenbang baik di tingkat kelurahan, maupun di tingkat kecamatan, merupakan amanat undang-undang yang harus dijadikan agenda pemerintah. Musrenbang jadi wadah menyerap aspirasi dan usulan kebutuhan masyarakat. Baik menyangkut infrastruktur seperti pembangunan fisik, pengembangan SDM dan kegiatan sosial lainnya.
Dalam proses yang berlangsung, beberapa perwakilan LPM menyampaikan beberapa harapannya agar perbaikan drainase dan alat, serta jalan lingkungan di masing-masing wilayah bisa menjadi program prioritas untuk di tahun 2023.
Ketua TP PKK Makassar, Indira Jusuf Ismail yang sekaligus sebagai Ketua Forum Eliminasi TB menyampaikan pentingnya pencegahan penyakit TB, di mana Indonesia merupakan nomor urut ke-2 di dunia terbanyak berpenyakit TB.
Baca juga:Respons Cepat, Dinas PU Makassar Perbaiki Ruas Jalan Rusak
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman juga menyampaikan beberapa hal tentang dana kelurahan. Di mana, harga satuan yang harus dipedomani untuk menyusun usulan fisik harus benar-benar efektif, sesuai prioritas dan kebutuhan infrastruktur yang ada di wilayahnya.
"Jadi dalam mengusulkan tidak perlu adanya tendensi dari pihak manapun, namun harus objektif sesuai skala prioritas yang ada," ujar Helmy.
Baca juga:Mitigasi Banjir, DPU Makassar Masif Bersihkan Kanal
Hamka Darwis yang mewakili Kepala Dinas PU yang mengahdiri kegiatan tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, sebab kegiatan tersebut berlangsung dengan baik dan lancar.
“Kami berharap agar urutan usulan prioritas benar–benar berdasarkan skala prioritas, bahkan super prioritas dan juga kami menyampaikan agar seluruh usulan berdasarkan pertimbangan teknis, berdasarkan kebutuhan yang ada level bottom to up,” ujarnya.
(luq)
Lihat Juga :
