Surat Sakti PPDB Beredar, Komisi V DPRD Jabar: Mencederai Kesepakatan
Jum'at, 12 Juni 2020 - 16:10 WIB
loading...
Tangkapan layar surat rekomendasi PPDB anggota Komisi V DPRD Jabar, Dadang Supriatna beredar di media sosial. Foto: SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Sebuah foto surat berkepala surat DPRD Jawa Barat berisi rekomendasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) kepada Kepala SMK Negeri 4 Bandung beredar di media sosial.
Dalam surat tertanggal 10 Juni 2020 lalu dan diteken anggota Komisi V DPRD Jabar, Dadang Supriatna itu tertulis bahwa sehubungan masuknya kegiatan belajar mengajar 2020-202, dirinya selaku anggota Komisi V DPRD Jabar merekomendasikan seorang calon siswa.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menyesalkan adanya surat rekomendasi tersebut. Pasalnya, seluruh anggota DPRD Jabar sebelumnya sudah membuat kesepakatan tidak akan memberikan rekomendasi apapun dalam PPDB tahun ini karena sistemnya sudah dirancang dengan sangat baik.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar itu menegaskan, keluarnya surat sakti tersebut telah mencederai kesepakatan yang telah dibuat DPRD Jabar, khususnya Komisi V di mana Dinas Pendidikan menjadi salah satu mitra kerjanya.
(Baca: PPDB Online Dimulai, Beberapa Persoalan Ini Mesti Antisipasi)
"Kami yakin sistem PPDB ini sudah bagus untuk dijalankan. Ketika ternyata satu anggota kami melakukan seperti ini, ini mencederai kesepakatan di antara kami," tegas Abdul Hadi, Jumat (12/6/2020).
Hadi mengaku telah meminta konfirmasi langsung kepada Dadang dan yang bersangkutan membenarkan. Namun Hadi mengaku tidak bisa memberikan sanksi atau teguran kepada anggotanya itu.
"Yang harus dipahami juga, pimpinan di DPRD bukan struktur atasan. Jadi kami dari pimpinan fraksi tidak punya kewenangan memberi sanksi apapun kepada anggota. Kami masing-masing independen. Dari komisi sendiri, ini adalah pencederaan dari kesepakatan," tandasnya.
Dadang Supriatna sendiri membenarkan jika foto surat yang beredar di media sosial itu berasal darinya. "Jadi ada orang tua siswa datang, minta surat rekomendasi. Kata saya, sekarang sistemnya online, untuk apa pakai surat. Dia minta, ya sudah saya kasih. Mau nanti ke sananya bagaimana kan tetap jalur online," ungkap Dadang, Jumat (12/6/2020).
(Baca: SMAN 5 Depok Buka Pendaftaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus)
Meski begitu, Dadang mengaku tidak ingin mengintervensi sekolah supaya menerima calon siswa tersebut. "Di situ saya tidak ada intervensi, apakah mau diterima atau tidak silakan, kan ada sistemnya tersendiri," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar itu.
Dadang menyampaikan permohonan maafnya kepada semua pihak atas perbuatannya. Dia juga menyatakan, tidak bermaksud menyalahgunakan wewenang sebagai anggota DPRD Jabar dengan membuat surat rekomendasi tersebut. "Oleh karena itu, sekali lagi saya memohon maaf kepada semua pihak atas kealpaan yang saya perbuat," katanya.
Pria yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Kabupaten Bandung itu pun meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat maupun SMKN 4 Kota Bandung untuk mengabaikan surat rekomendasinya.
"Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa ternyata berniat berbuat baik pun harus tetap memperhatikan aturan dan norma yang ada di masyarakat," katanya.
Dalam surat tertanggal 10 Juni 2020 lalu dan diteken anggota Komisi V DPRD Jabar, Dadang Supriatna itu tertulis bahwa sehubungan masuknya kegiatan belajar mengajar 2020-202, dirinya selaku anggota Komisi V DPRD Jabar merekomendasikan seorang calon siswa.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menyesalkan adanya surat rekomendasi tersebut. Pasalnya, seluruh anggota DPRD Jabar sebelumnya sudah membuat kesepakatan tidak akan memberikan rekomendasi apapun dalam PPDB tahun ini karena sistemnya sudah dirancang dengan sangat baik.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar itu menegaskan, keluarnya surat sakti tersebut telah mencederai kesepakatan yang telah dibuat DPRD Jabar, khususnya Komisi V di mana Dinas Pendidikan menjadi salah satu mitra kerjanya.
(Baca: PPDB Online Dimulai, Beberapa Persoalan Ini Mesti Antisipasi)
"Kami yakin sistem PPDB ini sudah bagus untuk dijalankan. Ketika ternyata satu anggota kami melakukan seperti ini, ini mencederai kesepakatan di antara kami," tegas Abdul Hadi, Jumat (12/6/2020).
Hadi mengaku telah meminta konfirmasi langsung kepada Dadang dan yang bersangkutan membenarkan. Namun Hadi mengaku tidak bisa memberikan sanksi atau teguran kepada anggotanya itu.
"Yang harus dipahami juga, pimpinan di DPRD bukan struktur atasan. Jadi kami dari pimpinan fraksi tidak punya kewenangan memberi sanksi apapun kepada anggota. Kami masing-masing independen. Dari komisi sendiri, ini adalah pencederaan dari kesepakatan," tandasnya.
Dadang Supriatna sendiri membenarkan jika foto surat yang beredar di media sosial itu berasal darinya. "Jadi ada orang tua siswa datang, minta surat rekomendasi. Kata saya, sekarang sistemnya online, untuk apa pakai surat. Dia minta, ya sudah saya kasih. Mau nanti ke sananya bagaimana kan tetap jalur online," ungkap Dadang, Jumat (12/6/2020).
(Baca: SMAN 5 Depok Buka Pendaftaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus)
Meski begitu, Dadang mengaku tidak ingin mengintervensi sekolah supaya menerima calon siswa tersebut. "Di situ saya tidak ada intervensi, apakah mau diterima atau tidak silakan, kan ada sistemnya tersendiri," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar itu.
Dadang menyampaikan permohonan maafnya kepada semua pihak atas perbuatannya. Dia juga menyatakan, tidak bermaksud menyalahgunakan wewenang sebagai anggota DPRD Jabar dengan membuat surat rekomendasi tersebut. "Oleh karena itu, sekali lagi saya memohon maaf kepada semua pihak atas kealpaan yang saya perbuat," katanya.
Pria yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Kabupaten Bandung itu pun meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat maupun SMKN 4 Kota Bandung untuk mengabaikan surat rekomendasinya.
"Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa ternyata berniat berbuat baik pun harus tetap memperhatikan aturan dan norma yang ada di masyarakat," katanya.
(muh)
Lihat Juga :
