PBNU-KKP Kerjasama Bantu Akses Permodalan dan Pasar Kampung Nelayan di Manggarai Barat
Kamis, 03 Februari 2022 - 17:03 WIB
loading...
Ketua PBNU, H Umarsyah menyatakan program binaan kampung nelayan atau pendampingan dilakukan untuk membukakan akses permodalan dan pasar. Foto/Ist
A
A
A
MANGGARAI BARAT - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menyiapkan formulasi yang tepat dan efektif untuk dijadikan model binaan kampung nelayan. Sebagai pilot projek akan dilakukan pencanangan kampung nelayan calon binaan NU di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu 5 Februari 2022.
Pencanangan ini bagian dari rangkaian Harlah NU ke-96 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT. Model ini akan diterapkan PBNU dalam upaya program pendampingan terhadap komunitas masyarakat nelayan di sejumlah daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan.
Baca juga: PBNU Tetapkan Awal Bulan Rajab 1443 H Jatuh pada 3 Februari 2022
Khususnya terkait dengan akses permodalan dan akses pasar bagi nelayan perikanan tangkap.
"Problematika utama nelayan perikanan tangkap umumnya adalah mengalami kesulitan modal. Baik itu modal kerja yabg berupa sembako dan solar, maupun modal investasi berupa kapal seperlengkapannya dan dan akses pasar. Ini yang harus bisa diatasi tim kita dalam mengimplementasikan MoU (nota kesepahaman) PBNU dan KKP," kata Ketua PBNU, H Umarsyah, Kamis (3/2/2022).
Dengan keterbatasan itu maka aktivitas nelayan miskin sarana dan prasarana pendukung. Di antaranya seperti perlengkapan cold storage, garam dan es. Termasuk miskin sarana dan prasarana jalan menuju akses pasar. Konskuensinya, para nelayan harus terburu-buru untuk bisa menjual hasil tangkapannya.
"Ini yang seringkali dimanfaatkan oleh tengkulak, yang tentu saja akan merugikan para nelayan, karena merek mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya dengan berapapun harganya," ungkap Umarsyah.
Baca juga: Sosok Ainun Najib, Rajin Puasa Daud saat Kuliah di Singapura
Oleh karena itu, lanjut Umarsyah, PBNU dalam MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk program binaan kampung nelayan atau pendampingan ini salah satunya juga diorientasikan untuk membukakan akses. Hal itu agar nelayan bisa mendapatkan pemanfaatan dari sisi permodalan dan juga akses pasar.
"Sekarang ini umumnya yang terjadi bahwa produksi untuk melaut sangat tinggi. Sementara mereka ada keterbatasan dan lemah dalam akses terhadap sumber-sumber pembiayaan usaha yang murah, juga kemisminan dari sisi sarana dan prasarana," terangnya.
Umarsyah menambahkan, rumusan strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan berupa mengupayakan peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan memperoleh akses serta perlindungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
"Program konkretnya bisa berupa strategi peningkatan kepedulian dan kerjasama stakeholder dalam membantu pemberdayaan masyarakat nelayan, serta strategi kerjasama kelompok yang berbasis pada bidang usaha sejenis," tandasnya.
Rangkaian Harlah NU di Labuhan Bajo mengambil tema "Merawat Jagat Kemaritiman, Membangun Peradaban Nelayan". Acara dihadiri langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Adapun peserta adalah dari jajaran PCNU dan PWNU di serta perwakilan nelayan di NTT.
Dari unsur pemerintah yang dijadwalkan hadir adalah Menko Kemaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, serta Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Rangkaian acara di antaranya bertemu dengan nelayan, memberikan bantuan untuk pembangunan masjid dan balai desa, kemudian makan ikan bakar bersama-sama dengan nelayan.
Pencanangan ini bagian dari rangkaian Harlah NU ke-96 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT. Model ini akan diterapkan PBNU dalam upaya program pendampingan terhadap komunitas masyarakat nelayan di sejumlah daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan.
Baca juga: PBNU Tetapkan Awal Bulan Rajab 1443 H Jatuh pada 3 Februari 2022
Khususnya terkait dengan akses permodalan dan akses pasar bagi nelayan perikanan tangkap.
"Problematika utama nelayan perikanan tangkap umumnya adalah mengalami kesulitan modal. Baik itu modal kerja yabg berupa sembako dan solar, maupun modal investasi berupa kapal seperlengkapannya dan dan akses pasar. Ini yang harus bisa diatasi tim kita dalam mengimplementasikan MoU (nota kesepahaman) PBNU dan KKP," kata Ketua PBNU, H Umarsyah, Kamis (3/2/2022).
Dengan keterbatasan itu maka aktivitas nelayan miskin sarana dan prasarana pendukung. Di antaranya seperti perlengkapan cold storage, garam dan es. Termasuk miskin sarana dan prasarana jalan menuju akses pasar. Konskuensinya, para nelayan harus terburu-buru untuk bisa menjual hasil tangkapannya.
"Ini yang seringkali dimanfaatkan oleh tengkulak, yang tentu saja akan merugikan para nelayan, karena merek mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya dengan berapapun harganya," ungkap Umarsyah.
Baca juga: Sosok Ainun Najib, Rajin Puasa Daud saat Kuliah di Singapura
Oleh karena itu, lanjut Umarsyah, PBNU dalam MoU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk program binaan kampung nelayan atau pendampingan ini salah satunya juga diorientasikan untuk membukakan akses. Hal itu agar nelayan bisa mendapatkan pemanfaatan dari sisi permodalan dan juga akses pasar.
"Sekarang ini umumnya yang terjadi bahwa produksi untuk melaut sangat tinggi. Sementara mereka ada keterbatasan dan lemah dalam akses terhadap sumber-sumber pembiayaan usaha yang murah, juga kemisminan dari sisi sarana dan prasarana," terangnya.
Umarsyah menambahkan, rumusan strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan berupa mengupayakan peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan memperoleh akses serta perlindungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
"Program konkretnya bisa berupa strategi peningkatan kepedulian dan kerjasama stakeholder dalam membantu pemberdayaan masyarakat nelayan, serta strategi kerjasama kelompok yang berbasis pada bidang usaha sejenis," tandasnya.
Rangkaian Harlah NU di Labuhan Bajo mengambil tema "Merawat Jagat Kemaritiman, Membangun Peradaban Nelayan". Acara dihadiri langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Adapun peserta adalah dari jajaran PCNU dan PWNU di serta perwakilan nelayan di NTT.
Dari unsur pemerintah yang dijadwalkan hadir adalah Menko Kemaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, serta Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Rangkaian acara di antaranya bertemu dengan nelayan, memberikan bantuan untuk pembangunan masjid dan balai desa, kemudian makan ikan bakar bersama-sama dengan nelayan.
(shf)
Lihat Juga :
