Guru Besar Unair: Peran BPR Penting Tingkatkan Kapasitas UMKM Pasca Pandemi Covid-19

SURABAYA - Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya Prof. Dr. Bagong Suyanto, MPA mengatakan, dimasa Pandemi Covid -19 kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor paling rentan terkena dampaknya.

Nah salah satu cara untuk membangkitkan kembali geliat UMKM adalah memberikan aliran dana. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai sangat potensial untuk mengalirkan dana yang dibutuhkan UMKM tersebut.

Dia mengatakan, saat seperti ini perlu dikembangkan formula yang lebih mendorong UMKM mengembangkan diversifikasi usaha dan produk daripada mengembangkan skala usaha UMKM yang beresiko menghadapkan pelaku UMKM pada pelaku usaha yang lebih besar atau. (BACA JUGA: Penjelasan Garuda Indonesia Mengenai Penerbangan GA 532 Rute Jakarta - Banjarmasin)

Hal ini dikatakannya saat menjadi nara sumber webinar umum bertajuk Peran Industri Jasa Keuangan Terutama BPR Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas UMKM Pasca Pandemi Covid-19, Kamis (11 Juni 2020), melalui aplikasi zoom yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banking School (IBS), Kamis (11/6/2020).

Dalam webinar itu juga diikuti sebagai pembicara Joko Suyanto, SE, MM; (Ketua Dewan Sertifikasi dan Ketua Umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Drs. Kaman Siboro, MBA; (Komisaris Utama BPR Universal). Bertindak sebagai moderator Dr. Untoro A. Kayatnan, MSc; (Dosen STIE Indonesia Banking School).

Bagong melanjutkan, UMKM memang memiliki kelebihan daya lentur yang fleksibel dan kenyal. Pengalaman di masa krismon 1998 jelas bisa menjadi acuan. “Tapi, untuk memastikan nasib UMKM ke depan yang dibutuhkan adalah perlindungan yang dikombinasikan dengan pemberdayaan, peningkatan posisi tawar UMKM dalam pembagian margin keuntungan,” paparnya.

Menurut dia, untuk jangka pendek memang yang bisa kita lakukan hanyalah membantu agar UMKM mampu bertahan/tidak kolaps. Tapi jangka menengah perlu didorong agar UMKM mampu bertahan hidup melalui upaya memberdayakan dan mendorong diversifikasi usaha atau produk UMKM. Karena dana bukan satu-satunya yang utama sebagai keberlangsungan UMKM.

Sementara, Joko Suyanto menyebutkan, keberpihakan kepada UMKM dalam masa pandemi Covid 19 harus menjadi prioritas bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Otoritas Keuangan saat ini cukup membantu dalam meredam tekanan Dampak Covid 19.

“Bank membuat strategi pasca relaksasi Covid 19 sehingga kinerja dan likuiditas tetap terjaga. Dalam upaya menjaga kesehatan likuiditas bank, pemerintah bersama seluruh stakeholders harus menjaga kepercayaan publik agar tidak panik,” tandasnya.

Ketua IBS Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LL.M, mengatakan, salah satu cara untuk membangkitkan kembali geliat UMKM, adalah memberikan aliran dana kepada pengusaha UMKM agar mereka bisa bertahan. Karena itulah dibutuhkan dukungan modal dari industri jasa keuangan untuk menyuntikan modal sehingga bisa bangkit kembali dan memutar penghasilannya sebagai modal bagi produk lain yang sudah habis. (BACA JUGA: Hari Ke-14 Rapid Test BIN di Surabaya, 179 Hasilnya Reaktif)

Pemerintah memang sudah berusaha keras mengatasi dan merencanakan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, seperti restrukturisasi kredit, peningkatan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR), relaksasi pajak, hingga pelayanan terkait ekspor-impor. "Nah yang dibutuhkan saat ini adalah tentunya dukungan modal dari industri jasa keuangan agar UMKM ini dapat bertahan dan melewati masa pandemi ini," kata Kusumaningtuti.

Semetara BPR dinilai sangat potensial untuk mengalirkan dana. Tercatat pelayanan kredit BPR kepada masyarakat termasuk UMKM sekitar Rp92,5 triliun atau tumbuh 8,3% per tahun. Dari sisi operasional, BOPO BPR yang cukup baik, yaitu sekitar 80% dengan NPL 3,58% dan tingkat profitabilitas atau ROA pada kisaran 2,48%.