PMII Pangkep Desak DPRD Evaluasi Distribusi Pupuk
Senin, 17 Januari 2022 - 18:48 WIB
loading...
PMII Pangkep melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pangkep, Senin (17/1/2022). Foto: SINDOnews/Muhammad Subhan
A
A
A
MAKASSAR - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pangkep menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pangkep, Senin (17/1/2022).
Dalam aksinya, para mahasiswa mempertanyakan kelangkaan pupuk dan tingginya harga pupuk di tingkat eceran. Seperti contohnya pupuk urea yang harganya ditetapkan sebesar Rp112.500, namun di tingkat pengecer dijual Rp180 ribu.
Baca juga:Haris Gani Resmi Dilantik jadi Ketua DPRD Pangkep
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Pangkep mendesak DPRD Pangkep untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, serta mengawal penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran dan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian .
Salah seorang aktivis PMII Pangkep, Ansar mengungkapkan, kelangkaan pupuk ini adalah persoalan klasik setiap musim tanam. Ia mengatakan, kelangkaan pupuk dan tingginya harga dari HET dalam distribusi pupuk, disebabkan pihak Dinas Pertanian yang tidak tegas melaksanakan Permentan .
Baca juga:DPRD Pangkep Sepakat Lanjutkan Pembahasan APBD Perubahan
"Harga eceran tinggi dan pupuk langka. kenapa tidak sesuai dengan Permentan ? Dinas Pertanian harus mencari solusi bukan membiarkan ini terus terjadi. Karena persoalan ini bukan persoalan baru tapi tiap musim tanam selalu begini," ucapnya.
Kepala Dinas Pertanian Pangkep, Agustina Wangsa pun memastikan ketersediaan pupuk di Kabupaten Pangkep aman selama 2022 ini. Ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan distributor dan pengecer terkait kesulitan pupuk ini. Sekadar diketahui, bahwa di Kabupaten Pangkep ada dua distributor yaitu PT Pertani dan PT Batara Prima.
"Jika kami berhitung maka pupuk itu tersedia. Untuk 2022 sebanyak 3.469 ton untuk urea. Kami sebenarnya heran juga ini langka sementara stok ada. Bahkan pada 2021 yang terserap pupuk hanya 59 persen saja dari totalnya," paparnya.
Baca juga:Seluruh Fraksi DPRD Pangkep Setujui APBD Perubahan Tahun 2021
Pihaknya menyebut bahwa penetapan distributor dan pengecer itu bukanlah kewenangannya. Ia hanya memastikan ketersediaan pupuk pada musim tanam.
"Bukan kami yang menetapkan dan menentukan distributor dan pengecer itu. Mereka bicara soal anggaran. Sementara kami terkait musim tanam. Sehingga yang terjadi, pengadaan pupuk tidak mengikuti musim tanam. Jadi, biasa ada keterlambatan pupuk," paparnya.
Dalam aksinya, para mahasiswa mempertanyakan kelangkaan pupuk dan tingginya harga pupuk di tingkat eceran. Seperti contohnya pupuk urea yang harganya ditetapkan sebesar Rp112.500, namun di tingkat pengecer dijual Rp180 ribu.
Baca juga:Haris Gani Resmi Dilantik jadi Ketua DPRD Pangkep
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Pangkep mendesak DPRD Pangkep untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, serta mengawal penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran dan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian .
Salah seorang aktivis PMII Pangkep, Ansar mengungkapkan, kelangkaan pupuk ini adalah persoalan klasik setiap musim tanam. Ia mengatakan, kelangkaan pupuk dan tingginya harga dari HET dalam distribusi pupuk, disebabkan pihak Dinas Pertanian yang tidak tegas melaksanakan Permentan .
Baca juga:DPRD Pangkep Sepakat Lanjutkan Pembahasan APBD Perubahan
"Harga eceran tinggi dan pupuk langka. kenapa tidak sesuai dengan Permentan ? Dinas Pertanian harus mencari solusi bukan membiarkan ini terus terjadi. Karena persoalan ini bukan persoalan baru tapi tiap musim tanam selalu begini," ucapnya.
Kepala Dinas Pertanian Pangkep, Agustina Wangsa pun memastikan ketersediaan pupuk di Kabupaten Pangkep aman selama 2022 ini. Ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan distributor dan pengecer terkait kesulitan pupuk ini. Sekadar diketahui, bahwa di Kabupaten Pangkep ada dua distributor yaitu PT Pertani dan PT Batara Prima.
"Jika kami berhitung maka pupuk itu tersedia. Untuk 2022 sebanyak 3.469 ton untuk urea. Kami sebenarnya heran juga ini langka sementara stok ada. Bahkan pada 2021 yang terserap pupuk hanya 59 persen saja dari totalnya," paparnya.
Baca juga:Seluruh Fraksi DPRD Pangkep Setujui APBD Perubahan Tahun 2021
Pihaknya menyebut bahwa penetapan distributor dan pengecer itu bukanlah kewenangannya. Ia hanya memastikan ketersediaan pupuk pada musim tanam.
"Bukan kami yang menetapkan dan menentukan distributor dan pengecer itu. Mereka bicara soal anggaran. Sementara kami terkait musim tanam. Sehingga yang terjadi, pengadaan pupuk tidak mengikuti musim tanam. Jadi, biasa ada keterlambatan pupuk," paparnya.
(luq)
Lihat Juga :
