Waspada Kemunculan Klaster Baru COVID-19 di Sulsel

MAKASSAR - Penularan virus corona, COVID-19 terus dikendalikan di Sulsel. Namun, di tengah upaya itu, klaster baru penyebaran dikhawatirkan muncul sebagai akibat dari lemahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Baca : Luwu Timur Jadi Klaster Baru COVID-19 di Provinsi Sulsel

"Memang itu yang nenjadi masalah di seluruh Indonesia saya kira. Jadi bagaimana mendorong tingkat kepatuhan masyarakat ini butuh sosialisasi secara massif. Dan itu kita sudah lakukan," papar Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah saat telekonferensi yang diinisiasi BNPB RI, kemarin.

Kegiatan yang bertajuk 'Masa Transisi di Sulawesi: Strategis dari Zona Merah ke Hijau' itu turut dihadiri Ketua AJI Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai narasumber. Dalam kesempatannya, Nurdin menegaskan, upaya edukasi tim Gugus Tugas COVID-19 gencar dilakukan.

Dia mengklaim sebagian masyarakat di Sulsel paham akan bahaya COVID-19 dan cara mencegahnya. Namun dia mengaku justru ada sekelompok orang yang mencoba memprovokasi dan menyebarkan hoaks terkait COVID-19.

"Cuma masalah yang kita hadapi adalah adanya sekelompok orang yang terus melakukan berita-berita hoaks, terutama (dibilang), 'tidak usah dipedulikan, COVID tidak berbahaya'. Itu banyak tuh yang melakukan hoaks dan membuat maayarakat bimbang," paparnya.

Nurdin bersama gugus tugas dan jajaran forkopimda tingkat Sulsel sementara mengkaji persoalan ini lebih mendalam. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang diusung pemerintah, terganggu dengan upaya provokasi sekelompok orang tersebut.

Tidak hanya itu, adanya kejadian perebutan paksa jenazah berstatus PDP COVID-19 yang terjadi di beberapa rumah sakit dikhawatirkan memunculkan klaster penularan baru. Kejadian ini disayangkan terjadi, bahkan bisa jadi menjadi sumber penularan baru. Sekelompok warga yang mencoba memgambil paksa jenazah PDP, harus ditelusuri. Dikhawatirkan menjadi kelompok rentan yang terpapar dan menularkan virus.

"Jadi kita sudah merasa mulai mengendalikan ini, tapi itu perebutan jenazah ada di 3 rumah sakit, itu lagi yang menjadi klaster baru. Jadi sekarang kita lebih aktif untik memburu orang-orang itu. Jadi kita tracking lagi kembali. Karena sebenarnya transmisi lokal udah mampu kita atasi," urai dia.

Tidak hanya itu, penolakan pelaksanaan rapid test juga terjadi di Makassar. Padahal, langkah ini menjadi bagian screening pemerintah agar bisa lebih dini menindaklanjuti kelompok rentan COVID-19.

"Yang menjadi masalah kita sekarang ini adalah ada masalah baru. Yaitu provokasi orang-orang tak bertanggung jawab terhadap gencarnya kita melakukan rapid. Tapi Alhamdulillah, teman-teman di polda maupun kodam terus bekerja keras menemukan orang-orang yang memprovokasi dan yang tidak mendukung pemutusan mata rantai COVID 19 ini," tukasnya.

Ketua Gugus Tugas COVID-19 Sulsel inipun berharap, kerja sama masyarakat mendukung upaya pemerintah. COVID-19 tidak boleh dianggap enteng, disamping karena belum ditemukan obat atau vaksinnya.

"Sebenarnya sih seandainya tidak ada hoaks-hoaks itu, kita bisa lebih cepat. Karena bagaimana pun juga kita sudah dalam kendali. Apalagi Rt atau R0 itu di Sulsel sudah dibawah 1. Termasuk beberapa kabupaten lain," tambahnya.

Saat ini pelaksanaan protokol kesehatan lebih ditekankan ke masyarakat sebagai upaya pencegahan Covid-19. Di tengah skenario new normal diterapkan secara bertahap. Nurdin mengaku akan mendorong aturan yang lebih mengikat akan warga disiplin yaang mengatur imbauan terutama memakai masker, lalu cuci tangan dan jaga jarak.

"Kita akan bersama-sama teman-teman di kabupaten/kota ini untuk membuat sebuah peraturan atau aturan-aturan yang kira-kira dapat membuat masyarakat kita lebih disipin, sadar, terutama dalam rangka protokol kesehatan," tegasnya.

Di Sulsel, masih ada kabupaten/kota yang menurut Nurdin masih memjadi perhatian, yakn Kota Makassar, Maros, dan Luwu Timur. Daerah yang angka kasus COVID-nya cukup besar. Dintara wilayah itu, Kota Makassar sebagai episentrum disebut kawasan zona merah.

"Hari ini kita masih tersisa Luwu Timur sebagai klaster baru itu klaster vale. Kedua adalah Maros dan Makassar. Tinggal tiga itu, yang lain saya kira belum ada lagi transmisi lokal. Udah hampir tidak ada lagi," tegas dia.

Lalu hanya ada satu daerah yang disebutnya zona hijau, yakni Toraja Utara. "Sulsel itu yang betul-betul hijau tidak ada satupun yang terkonfirmasi positif itu di Toraja Utara. Terus yang kedua, memang beberapa kabupaten termasuk PDP, ODP, OTG, tetapi hampir semuanya sudah dinyatakan sembuh," sambungnya.

Strategi agar semua daerah bisa masuk zona hijau, diprioritaskan melalui agenda testing dan traving contact secara massif, dan melakukan edukasi. "Kita dari awal secara aktif melakukan tracing contact. Kenapa? Supaya bisa menemukan orang yang kemana-mana menularkan dan OTG. Kemudian, ini sangat penting, melakukan test baik PCR maupun rapid," jelas Nurdin.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Muhammad Ichsan Mustari melaporkan penambahan kasus di Sulsel kembali terjadi. Per tanggal 10 Juni 2020, kasus baru terkonfirmasi positif di Sulsel total 189 kasus.

Kasus itu tersebar di Makassar sebanyak 166 orang, Maros 11, Gowa 6, Takalar 3, Bone 1, Pangkep 1, dan Kabupaten Pinrang 1 orang . Sedangkan jumlah pasien positif COVID-19 sembuh bertambah 52 orang atau total hingga saat ini sebanyak 757 pasien sembuh.

"Jumlah pasien positif saat ini walaupun kemarin bisa dilihat ada peningkatan. Tapi secara umum peningkatannya ini terkontrol. Tentu peningkatan ini bagian dari upaya-upaya kita kedepan bagaimana memotong mata rantai," kata Ichsan lewat telekonferensi.

Upaya yang dimaksud lewat program program trisula atau tiga upaya pengendalian COVID-19 Sulsel, yakni massive tracing, intensive testing dan edukasi aktif. "Tentu peningkatan ini yang positif di Luwu Timur dan Kota Makassar adalah bagian dari apa yang dilakukan selama ini dalam rangka melakukan aggressive testing," sambungnya.

Berdasarkan penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat, ada 5 kabupaten di Sulsel yang masuk zona kuning atau kategori wilayah resiko rendah. Kelima daerah itu, sebut Ichsan, diantaranya Barru, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, Bulukumba, Kota Palopo.

Penetapan daerah itu berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat, misalnya angka kasus positif yang rendah atau menurun, begitupun angka kematiannya. Angka kesembuhannya pun disatu sisi meningkat. Kata Ichsan, daerah dikategorikan zona kuning itu secara bertahap disiapkan untuk pelaksanaan new normal life.

"Itu menjadi pertanda bagi daerah-daerah yang sudah masuk zona (kuning) itu secara bertahap dipersiapkan untuk mengarah ke new normal life," tuturnya. Daerah zona hijau pun demikian dikatakan sudah bisa memulai melakukan pelonggaran aktivitas namun tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Selain itu, Ichsan meminta warga disiplin menjalankan imbauan pemerintah. Masyarakat harus bijak menghadapi situasi di tengah pandemi ini. Menyoal soal penolakan jenazah PDP COVID-19 yang sempat terjadi, tak ditampik bisa jadi sumber penularan baru.

"Jadi betul bisa jadi klaster jenazah, karena itu bisa jadi sumber penularan. Inilah memang yamg menjadi dasar pemikiran kenapa protokol-protokol pemulasaran jenazah itu dibuat. Karwna sebenarnya adalah untuk memutuskan mata rantai penularan," kata Ichsan.

Kasus pengambilan paksa jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terkait COVID-19 sudah beberapa kali terjadi. Bahkan, rumah sakit diserbu sekelompok warga, mengambil paksa jenazah yang oleh pihak keluarga menolak dilakukan pemakaman sesuai protokol COVID-19.

Diketahui, kejadian pengambilan paksa jenazah PDP pertama kali terjadi di RS Dadi Makassar pada hari Selasa (2/6) lalu. Kemudian di RS Labuang Baji, Jumat (5/6). Terakhir, di RS Stella Makassar pada Minggu (7/6) lalu. Ketiga RS tersebut diserbu sekelompok warga yang menolak jenazah dimakamkan sesuai protokol COVID-19.

"Kalau ada kontak seperti kemarin kita bisa lihat videonya, beberapa orang yang bahkan asa langsung memeluk mayat itu, saya kira itu bisa jadi klaster baru. Jadi memang kemarin ini tim gerak cepat Kota Makasar langsung lakukan tracing contact kepada mereka-mereka yang kontak langsung. Itu bisa jadi klaster tersendiri itu," pungkas dia.

Baca Juga : Kasus Baru COVID-19 di Sulsel Meningkat Tajam, Ledakannya Bisa Mengejutkan

Sementara Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Luwu Timur (Lutim), Masdin melaporkan, jumlah pasien terkonfirmasi positif tercatat 399 orang. Dimana 157 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara angka kematian nol kasus.

Meski tidak menyebutkan rinciannya, dari total pasien positif di Lutim sebagian besar diantaranya dari tenaga kesehatan maupun pekerja industri di PT Vale. Dia mengaku, peningkatan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 selama ini merupakan hasil testing dan tracing contact massif yang dilakukan.

"Sampai hari ini, kami lakukan rapid tes sebanyak 29.293 yang dilakukan. Jadi dengan kami lakukan rapid tes massal ini kami lakukan screening ini untuk menentukan peta sebaran penularan," papar Masdin.

Kepala Diskominfo Lutim inipun enggan berspekulasi soal klaster penyebaran COVID-19 di wilayahnya. "Saya tidak bisa menyebutkan klaster dari mana, tenaga kesehatan atau vale, karena inikan betul-betul tidak kelihatan (riwayat penularannya)," ujarnya.

Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar, Ismail Hajiali mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pendekatan ke warga untuk melakukan edukasi. Melalui para camat, lurah, hingga babinsa aktif turun ke tiap lokasi untuk meredam kejadian yang sempat terjadi, seperti penolakan rapid test

"Pihak keamanan juga sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ada apa ini. Walaupun info-info yang beredar katanya ada provokatori. Tapi ini masih proses. Kita tunggu saja dari pemeriksaan pihak kepolisian," ucap Ismail.

Apalagi Ismail mengaku, penolakan warga melakukan rapid test justru terjadi di daerah yang bukan menjadi sasaran Pemkot Makassar. Dalam artian, di luar dari wilayah episentrum