Wali Kota Palopo Silakan Pihak Lain Gugat Kepemilikan Lahan Islamic Center
Jum'at, 14 Januari 2022 - 20:41 WIB
loading...
Wali Kota Palopo, HM Judas Amir melakukan peletakan batu pertama pengembangan dan revitalisasi Islamic Center Kota Palopo, tahun lalu. Foto: Istimewa
A
A
A
PALOPO - Wali Kota Palopo , HM Judas Amir, mempersilakan pihak lain jika ingin mengajukan gugatan atas kepemilikan lahan Islamic Center oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.
Ini dikatakan Judas Amir saat ditanya sikap Pemkot Palopo mengenai rencana gugatan perdata Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman, sekaitan lahan Islamic Center yang telah dikuasai Pemkot Palopo, sejak Juli 2021 sesuai tanggal terbit sertifikat lahan Islamic Center.
Baca juga:Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Akan Gugat Pemkot Palopo
"Kalau ada yang mau menggugat tidak bisa dihindari, silahkan saja, tidak ada masalah. Itu menjadi hak siapa saja. Tidak bisa juga terlalu jauh kita tanggapi kalau belum jadi, siapa tahu yang berencana urungkan niat dan tidak jadi menggugat, namun intinya pemerintah pasti siap menghadapi prosesnya," ujarnya, via telepon dari Kota Makassar, Jumat, (14/1) siang.
Disampaikan Wali Kota Palopo dua periode ini, keberadaan Islamic Center sangat persis dipahamnya. Karena saat rencana pengembangan Islamic Center berjalan, dirinya merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Luwu saat itu, sebelum Luwu mekar menjadi 4 kabupaten dan kota.
Baca juga:Palopo Segara Miliki RMU untuk Hasilkan Beras Kualitas Premium
"Saya asisten 1 saat itu, jadi saya tahu persis. Perlu saya tegaskan, pembuatan sertifikat lahan Islamic Center atas nama pemerintah tidak lain niat saya hanya untuk penyelamatan aset dan mempermudah pemerintah membangun kawasan Islamic Center," ujarnya.
Disampaikan lebih jauh, luas lahan Islamic Center , contohnya, yang dulunya seluas 14 hektare sekarang sisa 9,7 hektare, itu artinya berkurang sekitar 4 hektare lebih.
"Saya bisa katakan upaya ini adalah upaya penyelematan aset umat. Jadi ini bukan aset pemerintah tapi aset Umat Islam di Tana Luwu. Sekarang saja lahan Islamic Center sudah berkurang dari 14 hektare menjadi 9,7 hektare. Ini yang akan kita cari tahu kemana lahan Islamic Center seluas 4 hektare lebih," ujarnya.
Baca juga:Badan Layanan Umum DorongPeningkatan Pelayanan Masyarakat
Lanjut dijelaskan Judas Amir, pengelolaan kawasan Islamic Center nantinya akan dibuatkan Peraturan Daerah. Sehingga, meskipun kawasan ini sesuai sertifikat adalah milik pemerintah namun dalam pengembangannya tidak berdasarkan kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan Umat Islam.
"Perda mengenai tata cara pengelolaan Islamic Center sementara kita godok. Naskah akademiknya sementara dibuat, insyaaallah, segera selesai," kuncinya.
Ini dikatakan Judas Amir saat ditanya sikap Pemkot Palopo mengenai rencana gugatan perdata Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman, sekaitan lahan Islamic Center yang telah dikuasai Pemkot Palopo, sejak Juli 2021 sesuai tanggal terbit sertifikat lahan Islamic Center.
Baca juga:Yayasan Islamic Center Datuk Sulaiman Akan Gugat Pemkot Palopo
"Kalau ada yang mau menggugat tidak bisa dihindari, silahkan saja, tidak ada masalah. Itu menjadi hak siapa saja. Tidak bisa juga terlalu jauh kita tanggapi kalau belum jadi, siapa tahu yang berencana urungkan niat dan tidak jadi menggugat, namun intinya pemerintah pasti siap menghadapi prosesnya," ujarnya, via telepon dari Kota Makassar, Jumat, (14/1) siang.
Disampaikan Wali Kota Palopo dua periode ini, keberadaan Islamic Center sangat persis dipahamnya. Karena saat rencana pengembangan Islamic Center berjalan, dirinya merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Luwu saat itu, sebelum Luwu mekar menjadi 4 kabupaten dan kota.
Baca juga:Palopo Segara Miliki RMU untuk Hasilkan Beras Kualitas Premium
"Saya asisten 1 saat itu, jadi saya tahu persis. Perlu saya tegaskan, pembuatan sertifikat lahan Islamic Center atas nama pemerintah tidak lain niat saya hanya untuk penyelamatan aset dan mempermudah pemerintah membangun kawasan Islamic Center," ujarnya.
Disampaikan lebih jauh, luas lahan Islamic Center , contohnya, yang dulunya seluas 14 hektare sekarang sisa 9,7 hektare, itu artinya berkurang sekitar 4 hektare lebih.
"Saya bisa katakan upaya ini adalah upaya penyelematan aset umat. Jadi ini bukan aset pemerintah tapi aset Umat Islam di Tana Luwu. Sekarang saja lahan Islamic Center sudah berkurang dari 14 hektare menjadi 9,7 hektare. Ini yang akan kita cari tahu kemana lahan Islamic Center seluas 4 hektare lebih," ujarnya.
Baca juga:Badan Layanan Umum DorongPeningkatan Pelayanan Masyarakat
Lanjut dijelaskan Judas Amir, pengelolaan kawasan Islamic Center nantinya akan dibuatkan Peraturan Daerah. Sehingga, meskipun kawasan ini sesuai sertifikat adalah milik pemerintah namun dalam pengembangannya tidak berdasarkan kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan Umat Islam.
"Perda mengenai tata cara pengelolaan Islamic Center sementara kita godok. Naskah akademiknya sementara dibuat, insyaaallah, segera selesai," kuncinya.
(luq)
Lihat Juga :
