Tegaskan Pulau Karang Singa Milik Indonesia, Mendagri: Kita Tak Boleh Lengah

BATAM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung Pulau Karang Singa, Kepulauan Riau ( Kepri ) yang merupakan perbatasan wilayah antara Indonesia-Malaysia dan Singapura, Kamis (13/1/2022).

Dalam kunjungannya, Mendagri didampingi Gubernur Kepri, Ansar Ahmad serta jajaran jepala Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) beserta rombongan, menggunakan kapal KN. Nipah melalui Pelabuhan Batu Ampar, Batam.




Mendagri Tito Karnavian menyebutkan, kunjungannya itu sebagai bentuk upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena pulau terdepan ini sempat diklaim negara Malaysia masuk ke wikayah teritorial negara mereka.

Mendagri usai mengunjungi Pulau Karang Singa mengatakan, kunjungannya merupakan upaya mengamankan wilayah kedaulatan NKRI.

"Kita ini, Kepri, berada di jalur wilayah terpenting di Indonesia. Berbatasan langsung dengan jalur perdagangan dunia. Jalur yang menghubungkan Asia, Amerika, Australia dan sebagainya. Hanya ada 3 negara yang berada di selat Malaka, yakni Malaysia, Indonesia dan Singapura, dan kita adalah yang terbesar,” kata Tito.



Tito juga menegaskan jika yang dia lakukan merupakan untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam menjaga aset bangsa. Sehingga tidak boleh lengah.

"Kalau kita lengah, nanti barangnya bisa hilang. Makanya kita gak boleh lengah. Saya lakukan ini demi kepentingan bangsa Indonesia,” tegasnya.



Kunjungan ke Pulau Karang Singa ini dikordinatori oleh zona Keamanan laut (Kamla) Maritim Barat. Adapun jarak tempuh dari Pelabuhan Batu Ampar Batam ke Pulau Karang Singa sekitar 2 jam, atau 4 jam untuk pergi hingga kembali lagi ke titik keberangkatan.

Pulau Karang Singa merupakan pulau yang berjarak sekitar 3,70 mil laut dari Tanjung Sading, Kecamatan Bintan Utara, Kepulauan Riau. Pulau ini berada di posisi berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura dan kerap di klaim oleh negara Malaysia menjadi bagian dari negaranya.



Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad berharap dengan kehadiran Mendagri ini akan membawa semangat dan keyakinan masyarakat Kepri, dalam menjaga kedaulatan bangsa terutama menjaga aset-aset negara yang berada di Kepri.

"Pemerintah pusat tahun ini akan membangun suar dan halipad di pulau Karang Singa. Itu artinya penerintah pusat sudah meyakinkan kita semua masyarakat Kepri, bahwa pulau tersebut memang bagian dari NKRI yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Dan tidak ada negara manapun yang bisa mengklaim sebagai miliknya,” tegas gubernur.