Heboh Rotasi Sekda Kota Bandung Sepeninggal Mang Oded, Pakar: Hak Kepala Daerah
Senin, 03 Januari 2022 - 21:43 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Detik-detik Kolonel Priyanto Perankan Adegan Rekonstruksi oleh Puspom AD
Dalam konteks Pemkot Bandung, Muradi menyebut bahwa kepala daerah sebagai user dan sudah bisa dipastikan bahwa user menginginkan program kerjanya bisa berjalan baik.
"Setelah Mang Oded meninggal, mungkin Pak Yana punya kebijakan yang lebih progres misalnya dan mungkin itu tidak bisa dilakukan oleh birokrasi yang ada saat ini. Kalau ditanya boleh gak diganti, ya boleh. Itu haknya kepala daerah selama prosesnya sesuai dengan undang-undang," jelas Muradi.
Terkait isu evaluasi terhadap Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, Muradi menilai bahwa sekda sebagai bridging atau jembatan kepala daerah kepada mitranya di DPRD. Bahkan, sekda pun menjadi bridging dengan publik, dinas-dinas, polisi, TNI, dan sebagainya.
"Itu semua sudah dijalankan belum sama Sekda? Kalau dianggap sudah jalan, bisa dilihat efektif belum hubungannya. Kalau saya ngujinya paling gampang. Selama tiga tahun perjalanan wali kota dan wakil wali kota, ternyata selalu ditolak dengan catatan. Artinya, bridgingnya gak jalan, termasuk sekda gak jalan. Fungsi bridging atau fungsi jembatan antara kepala daerah dengan DPRD. Itu pertimbangan saya," paparnya.
Muradi juga menilai, posisi dan peran sekda sebagai jembatan ke masyarakat atau publik. Artinya, dengan kondisi tersebut, masyarakat bisa menilai sendiri kinerja sekda.
"Kedua, hubungan dengan publik tentu ada. Misalnya program Kang pisman, terus parkir, pengolahan sampah dan lain sebagainya. Publik merasakan itu gak? Kalau dibilang gak, ya berarti fungsi bridging dari Sekda nggak jalan, itu ukuran sederhana," tegas Muradi.
Baca juga: Korban Wedding Organizer di Karawang Tak Hanya Calon Pengantin, Vendor Pun Tertipu
Artinya, lanjut Muradi, jika sekda dinilai kurang baik kinerjanya, bisa saja diganti. Selama aturannya tidak dilanggar, hal tersebut tidak ada masalah karena hal itu menjadi kewenangan pimpinan di daerah atau kepala daerah.
"Karena tentu saja Pak Yana maunya punya Sekda atau kadis (kepala dinas) yang sesuai dengan speed yang diinginkan atau sesuai dengan visi misi yang diinginkannya. Tentunya dengan kondisi yang harus dijalani selama mungkin 18-20 bulan ke depan," imbuhnya.
Dalam konteks Pemkot Bandung, Muradi menyebut bahwa kepala daerah sebagai user dan sudah bisa dipastikan bahwa user menginginkan program kerjanya bisa berjalan baik.
"Setelah Mang Oded meninggal, mungkin Pak Yana punya kebijakan yang lebih progres misalnya dan mungkin itu tidak bisa dilakukan oleh birokrasi yang ada saat ini. Kalau ditanya boleh gak diganti, ya boleh. Itu haknya kepala daerah selama prosesnya sesuai dengan undang-undang," jelas Muradi.
Terkait isu evaluasi terhadap Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, Muradi menilai bahwa sekda sebagai bridging atau jembatan kepala daerah kepada mitranya di DPRD. Bahkan, sekda pun menjadi bridging dengan publik, dinas-dinas, polisi, TNI, dan sebagainya.
"Itu semua sudah dijalankan belum sama Sekda? Kalau dianggap sudah jalan, bisa dilihat efektif belum hubungannya. Kalau saya ngujinya paling gampang. Selama tiga tahun perjalanan wali kota dan wakil wali kota, ternyata selalu ditolak dengan catatan. Artinya, bridgingnya gak jalan, termasuk sekda gak jalan. Fungsi bridging atau fungsi jembatan antara kepala daerah dengan DPRD. Itu pertimbangan saya," paparnya.
Muradi juga menilai, posisi dan peran sekda sebagai jembatan ke masyarakat atau publik. Artinya, dengan kondisi tersebut, masyarakat bisa menilai sendiri kinerja sekda.
"Kedua, hubungan dengan publik tentu ada. Misalnya program Kang pisman, terus parkir, pengolahan sampah dan lain sebagainya. Publik merasakan itu gak? Kalau dibilang gak, ya berarti fungsi bridging dari Sekda nggak jalan, itu ukuran sederhana," tegas Muradi.
Baca juga: Korban Wedding Organizer di Karawang Tak Hanya Calon Pengantin, Vendor Pun Tertipu
Artinya, lanjut Muradi, jika sekda dinilai kurang baik kinerjanya, bisa saja diganti. Selama aturannya tidak dilanggar, hal tersebut tidak ada masalah karena hal itu menjadi kewenangan pimpinan di daerah atau kepala daerah.
"Karena tentu saja Pak Yana maunya punya Sekda atau kadis (kepala dinas) yang sesuai dengan speed yang diinginkan atau sesuai dengan visi misi yang diinginkannya. Tentunya dengan kondisi yang harus dijalani selama mungkin 18-20 bulan ke depan," imbuhnya.
Lihat Juga :
