Ajiep Padindang Temukan BLT-DD Dipakai Jadi Alat Transaksi Politik Pilkades
Jum'at, 31 Desember 2021 - 15:28 WIB
loading...
Anggota DPD RI asal Sulsel, Ajiep Padindang
A
A
A
MAKASSAR - Anggota DPD RI asal Sulsel, Ajiep Padindang mengaku menemukan dugaan penggunaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sebagai alat transaksi politik pilkades. Praktik ini ia temukan dalam kunjungan kerjanya pada periode Desember 2021.
Ajiep mengatakan, BLT dana desa ini dijadikan alat tawar menawar calon kepala desa inkumben untuk meraih suara saat pilkades. Praktik ini kata Ajiep, dia temukan di Kabupaten Bone dan Wajo.
Baca juga:Ketua DPD RI Dukung Negara ASEAN Berkoalisi Hadapi Sengketa di Laut China Selatan
"Jadi dana desa ini dimanfaatkan dalam mendapatkan suara untuk memperkuat dukungannya. Khususnya kepala daerah yang mau maju pemilihan lagi (inkumben)," kata Ajiep saat ditemui di Makassar baru-baru ini.
Dia menjelaskan, sejatinya penerima dana desa tiap desa hanya 20 kepala keluarga. Namun karena aturannya kaku dan memiliki banyak kriteria, maka kepala desa memilih mengikuti aturan yang banyak kriterianya, sehingga banyak kepala keluarga yang menerima bantuan.
"Makanya bisa sampai 30 sampai 40 (kepala keluarga). Jadinya semua penerima yang mendapat (dana desa) pasti akan berterima kasih kepada kepala desa karena mau pemilihan lagi," ujarnya.
Ajiep mengatakan, BLT dana desa ini dijadikan alat tawar menawar calon kepala desa inkumben untuk meraih suara saat pilkades. Praktik ini kata Ajiep, dia temukan di Kabupaten Bone dan Wajo.
Baca juga:Ketua DPD RI Dukung Negara ASEAN Berkoalisi Hadapi Sengketa di Laut China Selatan
"Jadi dana desa ini dimanfaatkan dalam mendapatkan suara untuk memperkuat dukungannya. Khususnya kepala daerah yang mau maju pemilihan lagi (inkumben)," kata Ajiep saat ditemui di Makassar baru-baru ini.
Dia menjelaskan, sejatinya penerima dana desa tiap desa hanya 20 kepala keluarga. Namun karena aturannya kaku dan memiliki banyak kriteria, maka kepala desa memilih mengikuti aturan yang banyak kriterianya, sehingga banyak kepala keluarga yang menerima bantuan.
"Makanya bisa sampai 30 sampai 40 (kepala keluarga). Jadinya semua penerima yang mendapat (dana desa) pasti akan berterima kasih kepada kepala desa karena mau pemilihan lagi," ujarnya.
Lihat Juga :
