Temui Ketua DPD RI, Forum Honorer PGRI Jatim Minta Formasi Pengangkatan ASN PPPK Sesuai Kondisi Real Daerah
Sabtu, 18 Desember 2021 - 18:49 WIB
loading...
Forum Honorer (FH) PGRI Jawa Timur saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang reses di Jawa Timur, Sabtu (18/12/2021). Foto/Ist
A
A
A
SURABAYA - Forum Honorer (FH) PGRI Provinsi Jawa Timur berharap agar pengajuan formasi ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk guru dan tenaga kependidikan honorer tahun 2022 untuk dimaksimalkan sesuai kondisi real di daerah.
Keinginan itu disampaikan oleh Ketua FH PGRI Provinsi Jawa Timur Ilham Wahyudi, Moh Abror (Waka FH PGRI Jatim) dan M. Agus (Sekretaris FH PGRI Jatim) saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang reses di Jawa Timur, Sabtu (18/12/2021).
Baca juga: Kutip Pernyataan Ketua KPK, LaNyalla: Presidential Threshold Sumber Korupsi
Mereka didampingi Wakil Ketua PGRI Jawa Timur Bambang Sutjipto dan Sekretaris PGRI Jatim Winardi.
Selama ini, menurut Ilham, langkah yang diambil Pemerintah Pusat ternyata ditafsir berbeda oleh Pemerintah Daerah.
"Buktinya belum maksimalnya pengajuan formasi di daerah. Formasi yang diajukan hanya sedikit. Dengan alasan gaji ASN PPPK akan membebani DAU di masing-masing daerah," kata Ilham.
Menurut Ilham pemerintah sebenarnya menyediakan sebanyak 1.002.616 formasi. Seperti yang dikatakan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dimana pemerintah akan merekrut 1 juta guru ASN PPPK di tahun 2021. Tetapi pengajuan dari Pemda hanya 506.252 formasi.
Keinginan itu disampaikan oleh Ketua FH PGRI Provinsi Jawa Timur Ilham Wahyudi, Moh Abror (Waka FH PGRI Jatim) dan M. Agus (Sekretaris FH PGRI Jatim) saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang reses di Jawa Timur, Sabtu (18/12/2021).
Baca juga: Kutip Pernyataan Ketua KPK, LaNyalla: Presidential Threshold Sumber Korupsi
Mereka didampingi Wakil Ketua PGRI Jawa Timur Bambang Sutjipto dan Sekretaris PGRI Jatim Winardi.
Selama ini, menurut Ilham, langkah yang diambil Pemerintah Pusat ternyata ditafsir berbeda oleh Pemerintah Daerah.
"Buktinya belum maksimalnya pengajuan formasi di daerah. Formasi yang diajukan hanya sedikit. Dengan alasan gaji ASN PPPK akan membebani DAU di masing-masing daerah," kata Ilham.
Menurut Ilham pemerintah sebenarnya menyediakan sebanyak 1.002.616 formasi. Seperti yang dikatakan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dimana pemerintah akan merekrut 1 juta guru ASN PPPK di tahun 2021. Tetapi pengajuan dari Pemda hanya 506.252 formasi.
Lihat Juga :
