Larangan Mudik, Tol Layang Jakarta-Cikampek Hari Ini Ditutup

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, demi keselamatan bersama, pemerintah harus bertindak tegas terkait larangan mudik ini. "Harus diberikan sanksi hukum bagi yang melanggar mudik tahun ini. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana paling banyak Rp100 juta," katanya kemarin.

Di sisi lain, aturan ketat tersebut juga harus disertai kompensasi. Apabila selama ini ada anggaran mudik gratis untuk pekerja sektor informal, anggaran itu kali ini bisa dialokasikan untuk pengadaan sembako guna membantu masyarakat peserta mudik gratis yang tidak bisa pulang.

Djoko juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai mudik awal atau eksodus besar-besaran dalam tiga hari menjelang larangan mudik resmi berlaku. Sebab, masyarakat masih bisa menggunakan angkutan umum atau angkutan sewa berpelat hitam untuk mudik.

Sementara itu, batasan jumlah penumpang bagi kendaraan keluar wilayah Jabodetabek juga belum diterapkan, seperti halnya penerapan PSBB di wilayah Jabodebatek. "Larangan itu dapat diterapkan mulai sekarang pada semua kendaraan ke luar Jabodetabek, kecuali kendaraan logistik dan kendaraan tertentu yang diizinkan," kata Djoko.

Pembatasan larangan mudik seharusnya tidak hanya dilakukan dari Jakarta ke daerah lain. Namun, juga berlaku di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, larangan mudik Lebaran tersebut sebenarnya terlambat. Pemerintah seharusnya sejak awal tegas sehingga bisa mencegah penyebaran virus korona sejak dini. "Ya itulah yang saya sangat sesalkan, tapi daripada tidak sama sekali ya tidak apa-apa. Sekarang sudah diputuskan," katanya. (Abdul Rochim/Helmi Syarif/Ichsan Amin/Ahmad Antoni/Sindonews)