Bupati Sumedang: Tak Terbayangkan Jika Jabar Tak Putuskan PSBB Lebih Awal

SUMEDANG - Keputusan Pemprov Jawa Barat untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebelum kasus COVID-19 menyebar luas dinilai Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir sebagai langkah tepat. Keputusan cepat dan sistematis yang dihasilkan Gubernur Jabar beserta 27 bupati dan wali kota se-Jabar menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan COVID-19.

Dia mengungkapkan, selama tiga bulan terakhir menangani COVID-19, sinergi dan kekompakan gubernur dan 27 kepala daerah terasa begitu kuat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat. "Semuanya sinergi, bupati, wali kota, dan Gubernur ada kesamaan gerak, kuncinya memang ada di koordinasi yang baik," ungkap Doni, Senin (8/6/2020).

Donny menuturkan, sejak awal, setiap keputusan dan strategi penanganan COVID-19 di Jabar dibahas dan didiskusikan Gubernur dengan para kepala daerah terlebih dulu. "Pak Gubernur mengajak kita bicara, menyamakan persepsi sebelum mengambil kebijakan, ini melahirkan kekompakan," tegasnya.

(Baca: Berpotensi Klaster Baru, Kang Emil Pantau 700 Pasar Tradisional)

Secara rutin, setiap menggelar video confrence dengan bupati dan wali kota, Gubernur selalu berlandaskan pada hasil kajian para pakar dan akademisi. Selain itu, keputusan yang diambil pun selalu dikuatkan dengan hasil kajian akademis dan fakta di lapangan.

"Hasil kajian ini lalu diserahkan ke kabupaten/kota untuk menentukan pilihan. Hasilnya, penyebaran COVID-19 terkendali, salah satu contoh suksesnya itu penerapan PSBB di awal, ini langkah yang tepat sekali," tuturnya.

Menurutnya, keputusan Ridwan Kamil untuk memberlakukan PSBB di kawasan Bodebek dan Bandung Raya juga menjadi kunci pengendalian penyebaran COVID-19 di provinsi berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini. "Keputusan PSBB jangan setelah banyak kasus, tapi justru sebelum banyak. Setelah DKI, lalu Bodebek dan Bandung Raya ini jadi langkah Jawa Barat paling tepat," tegasnya lagi.

Format kebijakan yang dihasilkan pemprov ini juga diterapkan oleh seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat. "Apa yang dilakukan provinsi kemudian diteruskan bupati/wali kota ke level yang paling lokal. Kami mengamati, memodifikasi, dan meniru kebijakan Gubernur dengan penyesuaian di tingkat lokal," paparnya.

(Baca: Empat Pedagang Positif COVID-19, Pemkot Bandung Tutup Tiga Pasar)

Donny mengakui, saat PSBB Bandung Raya diterapkan untuk pertama kalinya, nyaris tidak ada perdebatan dari para kepala daerah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, termasuk Kabupaten Sumedang sendiri.