Kabupaten Gowa Dapat Dana Transfer Daerah Rp1,402 Triliun

GOWA - Kabupaten Gowa mendapat dana transfer daerah untuk tahun 2022 senilai Rp1,402 triliun. Daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diterima Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni dari Plt Gubernur Sulsel , Andi Sudirman Sulaiman di Ruang Rapat Pimpinan Gubernur Sulsel, Jumat (3/12).

Wabup Gowa mengatakan, anggaran tersebut masih diprioritaskan bagi penanganan Covid-19, seperti pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang akan dijabarkan dalan pagu anggaran masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

Baca juga: Provinsi Sulsel Kebagian Rp48,68 Triliun dari APBN 2022

"Hari ini seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan menerima dana tansafer daerah dan dana desa yang digunakan masih pada penanganan Covid-19 dan prioritas pembangunan yang bersifat strategis," ungkapnya.

Seluruh kabupaten/kota kata dia diminta untuk lebih mempercepat penyerapan anggaran. Pasalnya menurut Menteri Keuangan RI, tahun 2021 ini merupakan tahun paling lambat penyerapan anggaran hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Kita terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran kita salah satunya membuat skema penjadwalan, khususnya belanja modal yang meskipun juga dipengaruhi juknis pelaksanaan dana tertentu yang kadang masih lambat, oleh karena itu untuk tahun 2022 kita menyiapkan skema penyusunan jadwal yang lebih cepat sehingga pelaksanaan adminstrasi belanja modal bisa dilaksanakan lebih awal di 2022," lanjut Abd Rauf.

Dia berharap ke depan tidak lagi terjadi penundaan dan pembatasan seperti yang terjadi sebelumnya agar seluruh tahapan yang telah direncanakan berjalan sesuai mestinya.

, Andi Sudirman Sulaiman meminta agar bisa memaksimalkan anggaran dari pusat ini. Menurutnya Presiden RI memberikan banyak catatan mengenai anggaran di kas daerah yang belum dibelanjakan.

"Inilah yang menjadi topik perhatian, menurut hitungan Kemenkeu dari tahun ketahun inilah tahun yang masih banyak tertinggal di kas daerah. Salah satu kekhawatiran pusat, anggaran yang sudah memiliki porsi belanja dan harusnya terserap masih tertinggal di kas akhirnya tidak bisa dibelanjakan," pungkasnya.