UMK Tidak Naik, Apindo Usul Buruh dan Perusahaan Runding Secara Bipartit
Jum'at, 03 Desember 2021 - 11:44 WIB
loading...
Buruh di KBB diusulkan menggelar pertemuan Bipartit dengan perusahaannya masing-masing untuk merumuskan skala upah seiring dengan keputusan tidak naiknya UMK tahun 2022. Foto/Dok.MPI
A
A
A
BANDUNG BARAT - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyarankan agar buruh di KBB melakukan perundingan Bipartit dengan perusahannya masing-masing. Hal itu sebagai solusi terkait dengan tidak adanya kenaikan UMK tahun 2022 di KBB yang telah diputuskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Soal UMK yang tidak naik, solusi yang bisa dilakukan buruh adalah dengan berunding secara bipartit dengan perusahaan. Nantinya hasil keputusan itu harus dituangkan pada struktur dan skala upah," terang Juru Bicara Apindo KBB, Yohan Ibrahim, Jumat (3/12/2021). Baca juga: Apindo Sebut Putusan MK Tak Berdampak Serius pada Dunia Usaha
Menurutnya, keputusan Gubernur Jabar yang menolak rekomendasi kenaikan upah, sudah sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Tapi keputusan itu diberlakukan bagi pekerja yang belum 12 bulan. Jadi bagi pekerja yang sudah lebih dari 12 bulan dan berkeluarga, lakukan perundingan bipartit.
"Nantinya ada struktur pembagian skala upah , dan itu kebijakan dari masing-masing perusahaan seperti apa berdasarkan kesepakatan dengan pekerja," ucapnya.
Terkait dengan ancaman buruh yang akan kembali melakukan mogok kerja dan unjuk rasa untuk menolak penetapan UMK , pihaknya tidak bisa melarang para buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat.
Ataupun kalau mau menggugat itu hak warga negara untuk memperoleh keputusan hukum. Upaya seperti itu memang lebih baik dilakukan dan ditempuh para buruh ketimbang harus melakukan unjuk rasa karena pihaknya khawatir terjadi penyebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan. Baca juga: Buruh Tolak Ditemui Wagub Jabar, Ridwan Kamil Turun Tangan Gelar Zoom Meeting
Meski merasa khawatir, pihaknya tidak bisa melarang buruh untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa. Untuk itu Apindo meminta agar buruh tetap mengikuti aturan yang berlaku saat melakukan unjuk rasa. Sebab protokol pencegahan COVID-19 tetap harus diterapkan dalam menuntut hak pekerja.
"Kalau kami melarang pekerja untuk demo kan tidak bisa, tinggal ketentuan dan aturannya dipenuhi. Sekarang kan kondisinya masih pandemi COVID-19," pungkasnya.
"Soal UMK yang tidak naik, solusi yang bisa dilakukan buruh adalah dengan berunding secara bipartit dengan perusahaan. Nantinya hasil keputusan itu harus dituangkan pada struktur dan skala upah," terang Juru Bicara Apindo KBB, Yohan Ibrahim, Jumat (3/12/2021). Baca juga: Apindo Sebut Putusan MK Tak Berdampak Serius pada Dunia Usaha
Menurutnya, keputusan Gubernur Jabar yang menolak rekomendasi kenaikan upah, sudah sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Tapi keputusan itu diberlakukan bagi pekerja yang belum 12 bulan. Jadi bagi pekerja yang sudah lebih dari 12 bulan dan berkeluarga, lakukan perundingan bipartit.
"Nantinya ada struktur pembagian skala upah , dan itu kebijakan dari masing-masing perusahaan seperti apa berdasarkan kesepakatan dengan pekerja," ucapnya.
Terkait dengan ancaman buruh yang akan kembali melakukan mogok kerja dan unjuk rasa untuk menolak penetapan UMK , pihaknya tidak bisa melarang para buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa karena hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat.
Ataupun kalau mau menggugat itu hak warga negara untuk memperoleh keputusan hukum. Upaya seperti itu memang lebih baik dilakukan dan ditempuh para buruh ketimbang harus melakukan unjuk rasa karena pihaknya khawatir terjadi penyebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan. Baca juga: Buruh Tolak Ditemui Wagub Jabar, Ridwan Kamil Turun Tangan Gelar Zoom Meeting
Meski merasa khawatir, pihaknya tidak bisa melarang buruh untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa. Untuk itu Apindo meminta agar buruh tetap mengikuti aturan yang berlaku saat melakukan unjuk rasa. Sebab protokol pencegahan COVID-19 tetap harus diterapkan dalam menuntut hak pekerja.
"Kalau kami melarang pekerja untuk demo kan tidak bisa, tinggal ketentuan dan aturannya dipenuhi. Sekarang kan kondisinya masih pandemi COVID-19," pungkasnya.
(don)
Lihat Juga :
