Tidak Tepat Sasaran, Dinsos Temukan Data ASN Penerima Bansos
Kamis, 25 November 2021 - 21:48 WIB
loading...
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar sudah mencatat ada 17 orang dari keluarga mampu yang ikut menjadi penerima bansos. Foto: Ilustrasi/Sindonews
A
A
A
MAKASSAR - Bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran perlahan terungkap di Kota Makassar. Banyak aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi ikut menikmati bantuan tersebut.
Sejauh ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar sudah mencatat ada 17 orang dari keluarga mampu yang ikut menjadi penerima bansos. Dari 16 orang tersebut, sembilan di antaranya adalah ASN lingkup pemerintah. Sementara delapan orang sisanya dari aparatur TNI.
Baca Juga: DPR Sebut ASN Golongan I dan II Layak Jadi Penerima Bansos
Data tersebut diperoleh usai melakukan verifikasi by name by adress (BNBA). Hal ini dilakukan setelah Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap ada 31.624 ASN yang terindikasi ikut menerima bansos . Kemudian disusul Dinsos Sulsel yang menyebut ada lebih dari 1.000 ASN yang terindikasi hal serupa.
Berdasarkan data yang dihimpun, verifikasi BNBA sudah dilakukan di enam kecamatan. Hasilnya, di Kecamatan Rappocini ditemukan dua ASN Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Mamajang satu KPM (suami ASN); Tamalanrea satu KPM ASN, satu KPM TNI; Tallo satu KPM (suami ASN), Tamalate satu KPM (orang tua ASN); dan Mariso empat KPM (suami TNI), tiga KPM TNI, dua KPM ASN, serta satu KPM (suami ASN).
“Belum jelas lokasi tugas masing-masing. Kita masih merampungkan datanya. Untuk sementara sudah itu yang kita dapat datanya. Tapi kemungkinan masih bertambah itu,” ujar Plt Kepala Dinsos Kota Makassar , Muhyiddin, kepada SINDO, Kamis (25/11/2021).
Muhyiddin mengungkapkan, bansos yang terindikasi diterima abdi negara atau keluarganya itu adalah periode Juli-September 2021. Bansos tersebut merupakan program Kemensos yang disalurkan melalui Bank BRI kepada seluruh KPM.
“Ini penerima program berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos yang juga terkoneksi dengan data pemkot. Tapi ini bisa mendaftar mandiri melalui aplikasi, jadi kemungkinan dia mendaftar sendiri,” klaimnya.
Melalui bantuan ini, para penerima manfaat akan mendapatkan bantuan senilai Rp200 ribu setiap bulan. Namun, mereka mesti membelanjakan uang tersebut di 150 warung yang telah ditunjuk pihak Bank BRI di Kota Makassar.
Baca Juga: Penerapan PPKM Level III, Pemkot Makassar Cari Warga Belum Vaksin di Jalan
“Kami juga tidak tahu kenapa KK (kartu keluarga) mereka bisa lolos. Inilah yang masih kita cari tahu, karena TKSK masih melakukan verifikasi di lapangan,” sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengemukakan, bansos yang dinilai tidak tepat sasaran itu bukan dari program Pemkot Makassar . Melainkan disalurkan langsung dari Kemensos melalui Bank BRI kepada seluruh KPM.
“Penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD 2021 dipastikan tepat sasaran. Jadi kalau bansos APBD, saya pastikan tidak ada (salah sasaran),” katanya.
Bahkan, untuk memastikan itu Pemkot Makassar sudah melakukan audit penyaluran bansos. Danny mengklaim berdasarkan hasil audit tidak ada malasah yang ditemukan, termasuk dalam proses penyalurannya.
“Kecuali bansos yang bersumber dari Kemensos memang perlu diverifikasi. Kalau bansos Kemensos saya belum tahu, karena yang mengincar itu kan TKSK. Tapi saya tetap akan cek,” tukasnya.
Sejauh ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar sudah mencatat ada 17 orang dari keluarga mampu yang ikut menjadi penerima bansos. Dari 16 orang tersebut, sembilan di antaranya adalah ASN lingkup pemerintah. Sementara delapan orang sisanya dari aparatur TNI.
Baca Juga: DPR Sebut ASN Golongan I dan II Layak Jadi Penerima Bansos
Data tersebut diperoleh usai melakukan verifikasi by name by adress (BNBA). Hal ini dilakukan setelah Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap ada 31.624 ASN yang terindikasi ikut menerima bansos . Kemudian disusul Dinsos Sulsel yang menyebut ada lebih dari 1.000 ASN yang terindikasi hal serupa.
Berdasarkan data yang dihimpun, verifikasi BNBA sudah dilakukan di enam kecamatan. Hasilnya, di Kecamatan Rappocini ditemukan dua ASN Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Mamajang satu KPM (suami ASN); Tamalanrea satu KPM ASN, satu KPM TNI; Tallo satu KPM (suami ASN), Tamalate satu KPM (orang tua ASN); dan Mariso empat KPM (suami TNI), tiga KPM TNI, dua KPM ASN, serta satu KPM (suami ASN).
“Belum jelas lokasi tugas masing-masing. Kita masih merampungkan datanya. Untuk sementara sudah itu yang kita dapat datanya. Tapi kemungkinan masih bertambah itu,” ujar Plt Kepala Dinsos Kota Makassar , Muhyiddin, kepada SINDO, Kamis (25/11/2021).
Muhyiddin mengungkapkan, bansos yang terindikasi diterima abdi negara atau keluarganya itu adalah periode Juli-September 2021. Bansos tersebut merupakan program Kemensos yang disalurkan melalui Bank BRI kepada seluruh KPM.
“Ini penerima program berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos yang juga terkoneksi dengan data pemkot. Tapi ini bisa mendaftar mandiri melalui aplikasi, jadi kemungkinan dia mendaftar sendiri,” klaimnya.
Melalui bantuan ini, para penerima manfaat akan mendapatkan bantuan senilai Rp200 ribu setiap bulan. Namun, mereka mesti membelanjakan uang tersebut di 150 warung yang telah ditunjuk pihak Bank BRI di Kota Makassar.
Baca Juga: Penerapan PPKM Level III, Pemkot Makassar Cari Warga Belum Vaksin di Jalan
“Kami juga tidak tahu kenapa KK (kartu keluarga) mereka bisa lolos. Inilah yang masih kita cari tahu, karena TKSK masih melakukan verifikasi di lapangan,” sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengemukakan, bansos yang dinilai tidak tepat sasaran itu bukan dari program Pemkot Makassar . Melainkan disalurkan langsung dari Kemensos melalui Bank BRI kepada seluruh KPM.
“Penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD 2021 dipastikan tepat sasaran. Jadi kalau bansos APBD, saya pastikan tidak ada (salah sasaran),” katanya.
Bahkan, untuk memastikan itu Pemkot Makassar sudah melakukan audit penyaluran bansos. Danny mengklaim berdasarkan hasil audit tidak ada malasah yang ditemukan, termasuk dalam proses penyalurannya.
“Kecuali bansos yang bersumber dari Kemensos memang perlu diverifikasi. Kalau bansos Kemensos saya belum tahu, karena yang mengincar itu kan TKSK. Tapi saya tetap akan cek,” tukasnya.
(agn)
Lihat Juga :
