Dinas Pertamanan DKI Siap Selesaikan Target Ruang Terbuka Hijau
Senin, 22 November 2021 - 00:49 WIB
loading...
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati mengaku siap menyelesaikan tahap seleksi dan memastikan lokasi pilihannya telah sesuai standar kriteria yang ada. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta siap menyelesaikan target Ruang Terbuka Hijau ( RTH ). Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati mengaku siap menyelesaikan tahap seleksi dan memastikan lokasi pilihannya telah sesuai standar kriteria yang ada.
Hal itu merupakan tindak lanjut dari usulan dari DPRD DKI untuk segera menyelesaikan seleksi pembebasan lahan untuk pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan dijadikan taman kota, hutan kota , serta pemakaman di 2022. “Semua pasti sesuai kriteria, untuk makam lokasinya di zonasi A3, kemudian untuk taman kriterianya itu tidak boleh kurang dari 250 meter. Untuk hutan harus lebih dari 2500 meter, proses kita sesuai aturan yang berlaku,” kata Suzy di Jakarta, Minggu (21/11/2021).
Suzy juga menjelaskan beberapa tahapan seleksi hingga ditetapkannya lahan menjadi RTH, yakni seleksi lahan, permohonan warga yang akan dibebaskan lahannya kepada gubernur DKI Jakarta, lalu dibuat kajian sebelum dimulai pembangunannya. “Sebab yang akan kita beli adalah tanah masyarakat, kita sortir dulu prioritasnya. Mana yang betul-betul sesuai. Pastinya harus ada akses jalan dan yang terpenting adalah clear administrasi,” ucapnya.
Baca juga: Kejati DKI Jakarta Endus Dugaan Korupsi Pembebasan Tanah di Cipayung Jaktim
Suzy juga menuturkan bahwa RTH akan dibangun di tiga wilayah, yakni Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. “Rencananya ada di semua wilayah kecuali pusat karena harganya cukup mahal dan kami di DPA mengajukan tidak besar, makanya kita akan survei dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, kegiatan ini sudah diusulkan sejak tahun 2017 dan seharusnya dilaksanakan pada 2019 dan 2020. Namun karena Jakarta terdampak pandemi Covid-19, maka anggaran tersebut terkena refocusing.
“Sebenarnya sejak 2019 dan 2020 itu sudah banyak yang diproses dengan rencana anggaran Rp1,5 triliun. Tapi karena anggaran tahun ini kita hanya mampu Rp750 miliar, maka dinas harus menyeleksi kembali dari data yang ada, lahan mana saja yang menjadi prioritas,” ujar Ida.
Hal itu merupakan tindak lanjut dari usulan dari DPRD DKI untuk segera menyelesaikan seleksi pembebasan lahan untuk pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan dijadikan taman kota, hutan kota , serta pemakaman di 2022. “Semua pasti sesuai kriteria, untuk makam lokasinya di zonasi A3, kemudian untuk taman kriterianya itu tidak boleh kurang dari 250 meter. Untuk hutan harus lebih dari 2500 meter, proses kita sesuai aturan yang berlaku,” kata Suzy di Jakarta, Minggu (21/11/2021).
Suzy juga menjelaskan beberapa tahapan seleksi hingga ditetapkannya lahan menjadi RTH, yakni seleksi lahan, permohonan warga yang akan dibebaskan lahannya kepada gubernur DKI Jakarta, lalu dibuat kajian sebelum dimulai pembangunannya. “Sebab yang akan kita beli adalah tanah masyarakat, kita sortir dulu prioritasnya. Mana yang betul-betul sesuai. Pastinya harus ada akses jalan dan yang terpenting adalah clear administrasi,” ucapnya.
Baca juga: Kejati DKI Jakarta Endus Dugaan Korupsi Pembebasan Tanah di Cipayung Jaktim
Suzy juga menuturkan bahwa RTH akan dibangun di tiga wilayah, yakni Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. “Rencananya ada di semua wilayah kecuali pusat karena harganya cukup mahal dan kami di DPA mengajukan tidak besar, makanya kita akan survei dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, kegiatan ini sudah diusulkan sejak tahun 2017 dan seharusnya dilaksanakan pada 2019 dan 2020. Namun karena Jakarta terdampak pandemi Covid-19, maka anggaran tersebut terkena refocusing.
“Sebenarnya sejak 2019 dan 2020 itu sudah banyak yang diproses dengan rencana anggaran Rp1,5 triliun. Tapi karena anggaran tahun ini kita hanya mampu Rp750 miliar, maka dinas harus menyeleksi kembali dari data yang ada, lahan mana saja yang menjadi prioritas,” ujar Ida.
(rca)
Lihat Juga :
