Ketua Panitia Buka Suara, Musdalub Hanura Sulsel Disebut Cacat Prosedur
Kamis, 18 November 2021 - 11:36 WIB
loading...
Suasana Musdalub DPD Hanura Sulsel. Polemik yang terjadi saat musdalub terus terjadi dalam internal partai ini. Foto: Sindonews/Muhaimin Sunusi
A
A
A
MAKASSAR - Ketua Panitia musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) DPD Hanura Sulsel , M Sjukri Sopamena akhirnya buka suara perihal polemik yang terjadi belakangan ini. Agenda itu digelar di Hotel Sutomo, Makassar (28/10/2021) lalu.
Sjukri mengakui proses pelaksanaan pemilihan ketua itu, memang cacat prosedur. Sehingga klaim tentang keterpilihan Wahyuddin sebagai Ketua DPD , sejatinya tidak sah.
Baca Juga: Meski Ditolak 16 DPC, Wahyuddin Ngotot Bikin Struktur DPD Hanura Sulsel
Dia menjelaskan, awalnya figur eksternal bisa maju di Musdalub DPD Hanura Sulsel . Namun belakangan, DPP Hanura melalui Plt Ketua DPD, Arwani Syaerozi dan Ferdinand Nainggolan menghalangi ruang eksternal dengan menutup pendaftaran calon ketua lebih cepat.
"Kami komunikasi dengan Pak Plt, dan diminta pendaftaran ditutup. Padahal baru tanggal 25 (Oktober 2021), tapi diminta ditutup dan figur eksternal yang mau maju disebut sudah terlambat," kata Sjukri saat ditemui di Makassar.
Belakangan, Musdalub berakhir ricuh. Karena Wahyuddin M Nur yang maju sebagai calon tunggal tidak memenuhi syarat. Ia tidak memiliki cukup dukungan dari pemilik suara.
"SC tidak bisa menunjukkan dukungan dari DPC yang merupakan pemilik suara. Lagian surat dukungan juga harus berstempel, baru bisa dikatakan sah. Seandainya ada itu, maka mungkin tidak akan kisruh," ujarnya.
Lanjut Sjukri, Ketua SC Arifuddin Mane kemudian menutup sementara Musdalub, dan dikembalikan ke DPP. Tapi dari informasi yang diterimanya, di malam yang sama, ada penatapan ketua di luar dari forum.
"Secara organisasi, kalau memang ada penetapan ketua, pasti ada SK ketua umum yang harus ditanda tangani oleh SC. Jadi ada SK penetapan ketua terpilih, lalu dibentuk formatur yang terdiri dari unsur DPP, DPD dan DPC. Nah formatur nanti yang akan menyusun struktur," bebernya.
Baca Juga: Pastikan Musdalub Tanpa Keputusan, DPP Hanura Kaji Masukan 16 DPC di Sulsel
Sementara sebut Sjukri, SK penetapan ketua terpilih di Musdalub tidak pernah terimanya. Harusnya kata dia, ia wajib menerimanya karena merupakan ketua panitia .
"Makanya sampai saat ini, kita di DPD bimbang. Dan kita harus berpikir bagaimana persiapan verifikasi dan sebagainya. Bagi saya, sampai saat ini belum ada ketua terpilih," tegas Plt Ketua DPC Hanura Gowa ini.
Terpisah, Wahyuddin enggan mengomentari perihal polemik pasca Musdalub DPD Hanura Sulsel . Ia juga tak mau ambil pusing terkait mayoritas DPC yang menolaknya.
"Kalau persoalan itu, saya tidak paham. Saya serahkan saja ke DPP," singkatnya.
Sjukri mengakui proses pelaksanaan pemilihan ketua itu, memang cacat prosedur. Sehingga klaim tentang keterpilihan Wahyuddin sebagai Ketua DPD , sejatinya tidak sah.
Baca Juga: Meski Ditolak 16 DPC, Wahyuddin Ngotot Bikin Struktur DPD Hanura Sulsel
Dia menjelaskan, awalnya figur eksternal bisa maju di Musdalub DPD Hanura Sulsel . Namun belakangan, DPP Hanura melalui Plt Ketua DPD, Arwani Syaerozi dan Ferdinand Nainggolan menghalangi ruang eksternal dengan menutup pendaftaran calon ketua lebih cepat.
"Kami komunikasi dengan Pak Plt, dan diminta pendaftaran ditutup. Padahal baru tanggal 25 (Oktober 2021), tapi diminta ditutup dan figur eksternal yang mau maju disebut sudah terlambat," kata Sjukri saat ditemui di Makassar.
Belakangan, Musdalub berakhir ricuh. Karena Wahyuddin M Nur yang maju sebagai calon tunggal tidak memenuhi syarat. Ia tidak memiliki cukup dukungan dari pemilik suara.
"SC tidak bisa menunjukkan dukungan dari DPC yang merupakan pemilik suara. Lagian surat dukungan juga harus berstempel, baru bisa dikatakan sah. Seandainya ada itu, maka mungkin tidak akan kisruh," ujarnya.
Lanjut Sjukri, Ketua SC Arifuddin Mane kemudian menutup sementara Musdalub, dan dikembalikan ke DPP. Tapi dari informasi yang diterimanya, di malam yang sama, ada penatapan ketua di luar dari forum.
"Secara organisasi, kalau memang ada penetapan ketua, pasti ada SK ketua umum yang harus ditanda tangani oleh SC. Jadi ada SK penetapan ketua terpilih, lalu dibentuk formatur yang terdiri dari unsur DPP, DPD dan DPC. Nah formatur nanti yang akan menyusun struktur," bebernya.
Baca Juga: Pastikan Musdalub Tanpa Keputusan, DPP Hanura Kaji Masukan 16 DPC di Sulsel
Sementara sebut Sjukri, SK penetapan ketua terpilih di Musdalub tidak pernah terimanya. Harusnya kata dia, ia wajib menerimanya karena merupakan ketua panitia .
"Makanya sampai saat ini, kita di DPD bimbang. Dan kita harus berpikir bagaimana persiapan verifikasi dan sebagainya. Bagi saya, sampai saat ini belum ada ketua terpilih," tegas Plt Ketua DPC Hanura Gowa ini.
Terpisah, Wahyuddin enggan mengomentari perihal polemik pasca Musdalub DPD Hanura Sulsel . Ia juga tak mau ambil pusing terkait mayoritas DPC yang menolaknya.
"Kalau persoalan itu, saya tidak paham. Saya serahkan saja ke DPP," singkatnya.
(agn)
Lihat Juga :
