89 Persen Masyarakat Sulsel Sudah Terdaftar JKN-KIS
Rabu, 17 November 2021 - 16:59 WIB
loading...
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendorong penambahan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mendorong penambahan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 98 persen pada tahun 2024 mendatang.
Per 12 November 2021, kepesertaan secara nasional sudah mencapai 83 persen atau 226 juta sudah terdaftar sebagai peserta dari 272 juta penduduk Indonesia. Khusus di wilayah Sulsel, capaiannya sebesar 89 persen atau 8,1 juta warga Sulsel sudah menjadi peserta.
Baca juga:Ribuan Warga Pangkep Dihapus dari Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
"Kepesertaan JKN-KIS ditargetkan 98 persen pada tahun 2024. Diperlukan peran semua stakeholder dalam hal menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk menyukseskan program ini," jelas Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, dr Beno Herman, Rabu (17/11).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, dr Greisthy Borotoding melanjutkan masih ada 1 juta penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS di Sulsel. Khusus di wilayah Kantor Cabang Makassar yang meliputi Makassar, Jeneponto, Takalar, Pangkep, dan Maros, capaiannya sudah 92 persen.
Lebih spesifik lagi, khusus Kota Makassar, warga yang sudah menjadi peserta JKN-KIS sudah mencapai 96 persen. Targetnya, tahun 2022 mendatang sudah naik menjadi 98 persen.
Baca juga:Manajemen RSR Hasri Ainun Optimis Percepatan Kerjasama BPJS
"Harapannya untuk Kota Makassar sudah selesai 98 persen tahun 2022. Kepesertaan Kota Makassar akan berkontribusi besar terhadap wilayah Sulselbartramal (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku)," urai dr Greisthy.
Dia mengatakan, tantangan terbesar dalam meningkatkan angka kepesertaan adalah kesadaran masyarakat. Di mana mereka baru ingin menjadi peserta setelah membutuhkan akses pada fasilitas kesehatan. "Jangan sudah sakit baru mau daftar. Harapan kami, mulai saat ini daftarlah sebagai peserta mandiri," katanya.
Adapun sejumlah upaya BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepsertaan JKN-KIS salah satunya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi agar bisa lebih mudah mendeteksi masyarakat yang iurannya bisa dibayarkan pemerintah.
Baca juga:BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Lagi Nih! Berikut Pilihan Kedeputiannya
"Kami juga imbau untuk melihat lagi PNS yang belum menjadi peserta JKN, segera daftarkan diri dan keluarga. Dari sisi badan usaha juga kami kunjungan langsung dan cek apakah sudah daftar, bagaimana dengan anggota keluarga," ungkapnya.
Dari sisi pembayaran iuran, dr Greisthy mengungkapkan masih ada persoalan tunggakan pada peserta mandiri. Tercatat, dari 355 ribu peserta mandiri JKN-KIS di Kota Makassar, ada 198 ribu peserta yang menunggak iuran pembayaran dengan total Rp184 miliar.
"Yang bermasalah ini peserta mandiri, memang dari total yang terdaftar, yang aktif bayar membayar 156 ribu. Dan masih ada 198 ribu yang menunggak, totalnya ada Rp184 miliar," pungkas dr Greisthy.
Baca juga:BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Cek Syarat dan Wilayah Penempatannya
Sepanjang tahun 2021, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal telah bekerja sama dengan 927 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, klinik pratama, dokter prakter perorangan, dll), 112 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (rumah sakit) yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel.
Dengan jumlah pemanfaatan layanan kesehatan sepanjang tahun 2021 sebesar 9,5 juta dengan pemanfaatan per hari 37.918 kasus.
BPJS Kesehatan kenalkan Care Center 165
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar dr Greisthy Borotoding memaparkan aplikasi dan fitur-fitur dalam Mobile JKN serta memperkenalkan Care Center 165. Selama masa transisi sampai Desember 2021, masyarakat masih dapat menggunakan secara paralel nomor 1500 400 maupun 165 untuk menghubungi BPJS Kesehatan Care Center.
Adapun sejumlah fitur yang dapat diakses masyarakat melalui BPJS Kesehatan Care Center antara lain permintaan informasi dan pengaduan, layanan administrasi seperti penambahan anggota keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara dan swasta, PBPU, serta BP yaitu pendaftaran bayi baru lahir non PBI Jaminan Kesehatan, peralihan segmen peserta ke PBPU dan perubahan data.
Baca juga:Menko PMK Targetkan Indonesia Bebas TBC pada 2030
Di samping itu, peserta JKN-KIS juga bisa melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter umum melalui pelayanan Tanya Dokter yang tersedia di BPJS Kesehatan Care Center.
Per 12 November 2021, kepesertaan secara nasional sudah mencapai 83 persen atau 226 juta sudah terdaftar sebagai peserta dari 272 juta penduduk Indonesia. Khusus di wilayah Sulsel, capaiannya sebesar 89 persen atau 8,1 juta warga Sulsel sudah menjadi peserta.
Baca juga:Ribuan Warga Pangkep Dihapus dari Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
"Kepesertaan JKN-KIS ditargetkan 98 persen pada tahun 2024. Diperlukan peran semua stakeholder dalam hal menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk menyukseskan program ini," jelas Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, dr Beno Herman, Rabu (17/11).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, dr Greisthy Borotoding melanjutkan masih ada 1 juta penduduk yang belum menjadi peserta JKN-KIS di Sulsel. Khusus di wilayah Kantor Cabang Makassar yang meliputi Makassar, Jeneponto, Takalar, Pangkep, dan Maros, capaiannya sudah 92 persen.
Lebih spesifik lagi, khusus Kota Makassar, warga yang sudah menjadi peserta JKN-KIS sudah mencapai 96 persen. Targetnya, tahun 2022 mendatang sudah naik menjadi 98 persen.
Baca juga:Manajemen RSR Hasri Ainun Optimis Percepatan Kerjasama BPJS
"Harapannya untuk Kota Makassar sudah selesai 98 persen tahun 2022. Kepesertaan Kota Makassar akan berkontribusi besar terhadap wilayah Sulselbartramal (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku)," urai dr Greisthy.
Dia mengatakan, tantangan terbesar dalam meningkatkan angka kepesertaan adalah kesadaran masyarakat. Di mana mereka baru ingin menjadi peserta setelah membutuhkan akses pada fasilitas kesehatan. "Jangan sudah sakit baru mau daftar. Harapan kami, mulai saat ini daftarlah sebagai peserta mandiri," katanya.
Adapun sejumlah upaya BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepsertaan JKN-KIS salah satunya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi agar bisa lebih mudah mendeteksi masyarakat yang iurannya bisa dibayarkan pemerintah.
Baca juga:BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Lagi Nih! Berikut Pilihan Kedeputiannya
"Kami juga imbau untuk melihat lagi PNS yang belum menjadi peserta JKN, segera daftarkan diri dan keluarga. Dari sisi badan usaha juga kami kunjungan langsung dan cek apakah sudah daftar, bagaimana dengan anggota keluarga," ungkapnya.
Dari sisi pembayaran iuran, dr Greisthy mengungkapkan masih ada persoalan tunggakan pada peserta mandiri. Tercatat, dari 355 ribu peserta mandiri JKN-KIS di Kota Makassar, ada 198 ribu peserta yang menunggak iuran pembayaran dengan total Rp184 miliar.
"Yang bermasalah ini peserta mandiri, memang dari total yang terdaftar, yang aktif bayar membayar 156 ribu. Dan masih ada 198 ribu yang menunggak, totalnya ada Rp184 miliar," pungkas dr Greisthy.
Baca juga:BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Cek Syarat dan Wilayah Penempatannya
Sepanjang tahun 2021, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal telah bekerja sama dengan 927 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, klinik pratama, dokter prakter perorangan, dll), 112 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (rumah sakit) yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel.
Dengan jumlah pemanfaatan layanan kesehatan sepanjang tahun 2021 sebesar 9,5 juta dengan pemanfaatan per hari 37.918 kasus.
BPJS Kesehatan kenalkan Care Center 165
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar dr Greisthy Borotoding memaparkan aplikasi dan fitur-fitur dalam Mobile JKN serta memperkenalkan Care Center 165. Selama masa transisi sampai Desember 2021, masyarakat masih dapat menggunakan secara paralel nomor 1500 400 maupun 165 untuk menghubungi BPJS Kesehatan Care Center.
Adapun sejumlah fitur yang dapat diakses masyarakat melalui BPJS Kesehatan Care Center antara lain permintaan informasi dan pengaduan, layanan administrasi seperti penambahan anggota keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara dan swasta, PBPU, serta BP yaitu pendaftaran bayi baru lahir non PBI Jaminan Kesehatan, peralihan segmen peserta ke PBPU dan perubahan data.
Baca juga:Menko PMK Targetkan Indonesia Bebas TBC pada 2030
Di samping itu, peserta JKN-KIS juga bisa melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter umum melalui pelayanan Tanya Dokter yang tersedia di BPJS Kesehatan Care Center.
(luq)
Lihat Juga :
