Warga Protes Pemakaman Protokol COVID-19, Begini Respons Polda Sulsel
loading...
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Polda Sulsel merespons keluhan Andi Baso Ryadi Mappasulle. Warga Kabupaten Gowa, Sulselitu sebelumnya melayangkan protes karena merasa mendapat perlakuan tidak adil atas kematian istrinya, Nurhayani Abrar, yang divonis pasien dalam pengawasan (PDP) di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Makassar .
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel , Kombes Pol Ibrahim Tompo menjelaskan, pihak RS Bhayangkara memahami terkait keluhan dari pihak korban atas vonis kematian PDP tersebut. Meski begitu, dia menganggap pihak RS juga tidak bisa disalahkan, sebab ada alasan mendasari hal tersebut.
Menurutnya, ada hal yang perlu dipahami masyarakat terkait situasi dan tata kelola lingkungan dengan pola pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 . Di mana saat ini, prosedur RS mengharuskan untuk melakukan screening standar COVID-19 kepada semua pasien.
Protokol ini dijalankan untuk mengantisipasi terjadi kontaminasi pada petugas dan lingkungan rumah sakit. Sekaligus sebagai pertimbangan rujukan pasien tersebut.
“Terkait kasus ini, kami konfirmasi ke pihak RS Bhayangkara. Dijelaskan bahwa pihak rumah sakit sebelumnya melakukan screening standar kepada almarhumah ini. Dan diperoleh data dengan hasil pemeriksaan CT Paru, Pneumonia (radang laru ) dan laboratorium darah (khas COVID)," sebut Ibrahim dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (3/6/2020).
Berdasarkan itulah kemudian menjadi penentuan status sementaranya masuk PDP, sambil menunggu hasil swab yang membutuhkan waktu untuk diketahui hasilnya.
"Hasil pemeriksaan swab membutuhkan waktu yang cukup lama, almarhumah meninggal sebelum hasil swab diperoleh. Karena itu maka dikebumikan dengan status PDP COVID,” lanjut dia.
Ibrahim pun mengapresiasi pihak keluarga almarhumah yang cukup kooperatif dan memahami situasi serta aturan yang ada saat itu. Walaupun, kata dia, harus mengorbankan suasana mendalam keluarga.
Namun hal itu dilakukan sebagai upaya mengedepankan antisipasi. Agar keluarga dan sanak saudara tidak terkontaminasi COVID-19.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel , Kombes Pol Ibrahim Tompo menjelaskan, pihak RS Bhayangkara memahami terkait keluhan dari pihak korban atas vonis kematian PDP tersebut. Meski begitu, dia menganggap pihak RS juga tidak bisa disalahkan, sebab ada alasan mendasari hal tersebut.
Menurutnya, ada hal yang perlu dipahami masyarakat terkait situasi dan tata kelola lingkungan dengan pola pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 . Di mana saat ini, prosedur RS mengharuskan untuk melakukan screening standar COVID-19 kepada semua pasien.
Protokol ini dijalankan untuk mengantisipasi terjadi kontaminasi pada petugas dan lingkungan rumah sakit. Sekaligus sebagai pertimbangan rujukan pasien tersebut.
“Terkait kasus ini, kami konfirmasi ke pihak RS Bhayangkara. Dijelaskan bahwa pihak rumah sakit sebelumnya melakukan screening standar kepada almarhumah ini. Dan diperoleh data dengan hasil pemeriksaan CT Paru, Pneumonia (radang laru ) dan laboratorium darah (khas COVID)," sebut Ibrahim dalam rilis yang diterima wartawan, Rabu (3/6/2020).
Berdasarkan itulah kemudian menjadi penentuan status sementaranya masuk PDP, sambil menunggu hasil swab yang membutuhkan waktu untuk diketahui hasilnya.
"Hasil pemeriksaan swab membutuhkan waktu yang cukup lama, almarhumah meninggal sebelum hasil swab diperoleh. Karena itu maka dikebumikan dengan status PDP COVID,” lanjut dia.
Ibrahim pun mengapresiasi pihak keluarga almarhumah yang cukup kooperatif dan memahami situasi serta aturan yang ada saat itu. Walaupun, kata dia, harus mengorbankan suasana mendalam keluarga.
Namun hal itu dilakukan sebagai upaya mengedepankan antisipasi. Agar keluarga dan sanak saudara tidak terkontaminasi COVID-19.
Explore More