Pj Sekda Gowa Minta Warga Kelompok Rentan Masuk Dalam DTKS
Kamis, 14 Oktober 2021 - 19:21 WIB
loading...
Pj Sekda Gowa, Kamsina saat memimpin rapat Persamaan Persepsi tentang DTKS di Baruga Karaeng Galesong Kantor Bupati Gowa, Kamis (14/10). Foto: SINDOnews/Herni Amir
A
A
A
GOWA - Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa, Kamsina, meminta seluruh camat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Persamaan Persepsi tentang DTKS di Baruga Karaeng Galesong Kantor Bupati Gowa, Kamis (14/10).
Kamsina juga meminta agar semua warga yang masuk kelompok rentan miskin tercover dalam DTKS. Camat dan TKSK diinginkannya mengawal data tersebut agar benar-benar tepat sasaran, khususnya untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Toh, camat dan TKSK merupakan perpanjangan tangan Dinas Sosial.
Baca juga:Bupati Adnan Harap Predikat APE Gowa Naik Kelas
"Hari ini kita rapat bersama para camat dan TKSK untuk memperbaiki data-data DTKS, khususnya bagi penerima BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai ," ungkapnya.
Kamsina mengungkapkan tugas TKSK adalah selalu berkoordinasi dengan kecamatan mengenai persoalan kesejahteraan sosial. Salah satunya membicarakan terkait BPNT . Untuk itu dimintannya agar camat dan TKSK segera memasukkan data e-warung yang berjalan di desa/kelurahannya yang bekerja sama dengan program BPNT .
"Tidak ada permasalahan di lapangan, hanya saja ada beberapa data yang perlu diperbaiki dan TKSK selalu berkoordinasi dengan camatnya. Kami meminta agar segera dimasukkan ke Dinas Sosial terkait data e-warung yang berjalan di lapangan," jelasnya.
Baca juga:PTSP Gowa Sosialisasi Sistem OSS untuk Mudahkan Investasi
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Gowa, Firdaus, mengatakan setiap kecamatan memiliki satu TKSK sehingga jumlahnya sebanyak 18 orang. Mereka tersebar di setiap kecamatan untuk mengkoordinasikan seluruh persoalaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan camat, termasuk perangkat desa dan kelurahan.
"Makanya, TKSK harus proaktif dan wajib melakukan pendampingan serta membantu pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial," katanya.
Ia mengaku rapat ini dilakukan untuk penyamaan persepsi karena tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat, baik di desa maupun kelurahan tidak masuk dalam DTKS. Adapun melalui surat, Menko PMK sudah meminta agar warga rentan didaftarkan dalam DTKS.
Baca juga:PMI Gandeng Perempuan Indonesia Maju Penuhi Kebutuhan Stok Darah
Adapun data masyarakat Gowa yang terdaftar dalam DTKS per tahun 2020 yakni pada Bantuan Sosial Tunai (BST) 16.641 orang, PKH 31.682, sedangkan BPNT 25.656 sehingga total sebesar 73.979.
"Selain TKSK ini terdapat juga pendamping PKH, penyuluh sosial, operator SIKS-NG. Jadi, jika ketiga ini bersatu maka Insya Allah tidak ada lagi masyarakat rentan yang tidak masuk dalam DTKS," sebutnya.
Kamsina juga meminta agar semua warga yang masuk kelompok rentan miskin tercover dalam DTKS. Camat dan TKSK diinginkannya mengawal data tersebut agar benar-benar tepat sasaran, khususnya untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Toh, camat dan TKSK merupakan perpanjangan tangan Dinas Sosial.
Baca juga:Bupati Adnan Harap Predikat APE Gowa Naik Kelas
"Hari ini kita rapat bersama para camat dan TKSK untuk memperbaiki data-data DTKS, khususnya bagi penerima BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai ," ungkapnya.
Kamsina mengungkapkan tugas TKSK adalah selalu berkoordinasi dengan kecamatan mengenai persoalan kesejahteraan sosial. Salah satunya membicarakan terkait BPNT . Untuk itu dimintannya agar camat dan TKSK segera memasukkan data e-warung yang berjalan di desa/kelurahannya yang bekerja sama dengan program BPNT .
"Tidak ada permasalahan di lapangan, hanya saja ada beberapa data yang perlu diperbaiki dan TKSK selalu berkoordinasi dengan camatnya. Kami meminta agar segera dimasukkan ke Dinas Sosial terkait data e-warung yang berjalan di lapangan," jelasnya.
Baca juga:PTSP Gowa Sosialisasi Sistem OSS untuk Mudahkan Investasi
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Gowa, Firdaus, mengatakan setiap kecamatan memiliki satu TKSK sehingga jumlahnya sebanyak 18 orang. Mereka tersebar di setiap kecamatan untuk mengkoordinasikan seluruh persoalaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan camat, termasuk perangkat desa dan kelurahan.
"Makanya, TKSK harus proaktif dan wajib melakukan pendampingan serta membantu pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial," katanya.
Ia mengaku rapat ini dilakukan untuk penyamaan persepsi karena tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat, baik di desa maupun kelurahan tidak masuk dalam DTKS. Adapun melalui surat, Menko PMK sudah meminta agar warga rentan didaftarkan dalam DTKS.
Baca juga:PMI Gandeng Perempuan Indonesia Maju Penuhi Kebutuhan Stok Darah
Adapun data masyarakat Gowa yang terdaftar dalam DTKS per tahun 2020 yakni pada Bantuan Sosial Tunai (BST) 16.641 orang, PKH 31.682, sedangkan BPNT 25.656 sehingga total sebesar 73.979.
"Selain TKSK ini terdapat juga pendamping PKH, penyuluh sosial, operator SIKS-NG. Jadi, jika ketiga ini bersatu maka Insya Allah tidak ada lagi masyarakat rentan yang tidak masuk dalam DTKS," sebutnya.
(luq)
Lihat Juga :
