Pembebasan Lahan Akses Jalan Tol MNP Mulai Dievaluasi
loading...
Pembebasan akses jalan tol Makassar New Port (MNP) mulai dievaluasi. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Pembebasan lahan pembangunan akses jalan tol menuju Makassar New Port (MNP) bakal dievaluasi. Lahan yang terdampak ternyata tidak sesuai dengan perencanaan.
Plt Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar , Akhmad Namsum mengungkapkan, sebelumnya ada 135 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembebasan lahan. Hanya saja, berdasarkan hasil pendataan di lapangan, lahan yang terdampak lebih dari dokumen perencaan.
“Di perencanaan ada 135 bidang (KK). Tapi temuan di lapangan ada beberapa yang tidak masuk aspek perencanaan, namun masuk di area terkena dampak, sehingga ada daftar tambahan,” kata dia, kepada SINDO, Rabu (13/10/2021).
Sesuai rencana, proyek tersebut bakal melalui dua kelurahan di Kecamatan Tallo, yakni Kaluku Bodoa dan Buloa. Dalam dokumen perencanaannya, pembangunan akses tol menuju MNP itu akan dikerjakan seluas 2,03 hektare.
“Nah nanti tanggal 15 Oktober rencana kita sinkronkan data. Kita juga akan lakukan konsultasi publik. Kalau tidak ada masalah, maka mengenai alih fungsi aset, itu akan tuntas sebelum penentuan penlok,” bebernya.
Namsum mengemukakan, sembari mematangkan proses pembebasan lahan , pihaknya juga mengantisipasi terjadinya konflik saat penentuan lokasi dilakukan. Termasuk verifikasi mengenai kepemilikan lahan terhadap area yang terdampak.
“Tugas Pemkot Makassar dalam pembangunan tol MNP ini adalah memfasilitasi administrasi yang menjadi kewenangan kita. Dalam hal ini penlok, harus mengikuti regulasi,” terangnya.
Pembangunan tol MNP ini, kata Namsum, merupakan proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini, selain memudahkan akses, juga digadang-gadang sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat di area pelabuhan.
“Anggarannya karena ini merupakan proyek strategis nasional, maka menggunakan anggaran PUPR. Nanti begitu proses pembebasan lahan sudah siap, pembangunan fisik sudah bisa dilakukan,” katanya.
Plt Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar , Akhmad Namsum mengungkapkan, sebelumnya ada 135 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembebasan lahan. Hanya saja, berdasarkan hasil pendataan di lapangan, lahan yang terdampak lebih dari dokumen perencaan.
“Di perencanaan ada 135 bidang (KK). Tapi temuan di lapangan ada beberapa yang tidak masuk aspek perencanaan, namun masuk di area terkena dampak, sehingga ada daftar tambahan,” kata dia, kepada SINDO, Rabu (13/10/2021).
Sesuai rencana, proyek tersebut bakal melalui dua kelurahan di Kecamatan Tallo, yakni Kaluku Bodoa dan Buloa. Dalam dokumen perencanaannya, pembangunan akses tol menuju MNP itu akan dikerjakan seluas 2,03 hektare.
“Nah nanti tanggal 15 Oktober rencana kita sinkronkan data. Kita juga akan lakukan konsultasi publik. Kalau tidak ada masalah, maka mengenai alih fungsi aset, itu akan tuntas sebelum penentuan penlok,” bebernya.
Namsum mengemukakan, sembari mematangkan proses pembebasan lahan , pihaknya juga mengantisipasi terjadinya konflik saat penentuan lokasi dilakukan. Termasuk verifikasi mengenai kepemilikan lahan terhadap area yang terdampak.
“Tugas Pemkot Makassar dalam pembangunan tol MNP ini adalah memfasilitasi administrasi yang menjadi kewenangan kita. Dalam hal ini penlok, harus mengikuti regulasi,” terangnya.
Pembangunan tol MNP ini, kata Namsum, merupakan proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini, selain memudahkan akses, juga digadang-gadang sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat di area pelabuhan.
“Anggarannya karena ini merupakan proyek strategis nasional, maka menggunakan anggaran PUPR. Nanti begitu proses pembebasan lahan sudah siap, pembangunan fisik sudah bisa dilakukan,” katanya.
Explore More