Pembebasan Lahan Akses Jalan Tol MNP Mulai Dievaluasi
Kamis, 14 Oktober 2021 - 04:53 WIB
loading...
Pembebasan akses jalan tol Makassar New Port (MNP) mulai dievaluasi. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Pembebasan lahan pembangunan akses jalan tol menuju Makassar New Port (MNP) bakal dievaluasi. Lahan yang terdampak ternyata tidak sesuai dengan perencanaan.
Plt Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar , Akhmad Namsum mengungkapkan, sebelumnya ada 135 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembebasan lahan. Hanya saja, berdasarkan hasil pendataan di lapangan, lahan yang terdampak lebih dari dokumen perencaan.
Baca Juga: Menuju Kawasan Pelabuhan Hijau, 1.000 Bibit Mangrove Ditanam di MNP
“Di perencanaan ada 135 bidang (KK). Tapi temuan di lapangan ada beberapa yang tidak masuk aspek perencanaan, namun masuk di area terkena dampak, sehingga ada daftar tambahan,” kata dia, kepada SINDO, Rabu (13/10/2021).
Sesuai rencana, proyek tersebut bakal melalui dua kelurahan di Kecamatan Tallo, yakni Kaluku Bodoa dan Buloa. Dalam dokumen perencanaannya, pembangunan akses tol menuju MNP itu akan dikerjakan seluas 2,03 hektare.
“Nah nanti tanggal 15 Oktober rencana kita sinkronkan data. Kita juga akan lakukan konsultasi publik. Kalau tidak ada masalah, maka mengenai alih fungsi aset, itu akan tuntas sebelum penentuan penlok,” bebernya.
Namsum mengemukakan, sembari mematangkan proses pembebasan lahan , pihaknya juga mengantisipasi terjadinya konflik saat penentuan lokasi dilakukan. Termasuk verifikasi mengenai kepemilikan lahan terhadap area yang terdampak.
“Tugas Pemkot Makassar dalam pembangunan tol MNP ini adalah memfasilitasi administrasi yang menjadi kewenangan kita. Dalam hal ini penlok, harus mengikuti regulasi,” terangnya.
Pembangunan tol MNP ini, kata Namsum, merupakan proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini, selain memudahkan akses, juga digadang-gadang sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat di area pelabuhan.
“Anggarannya karena ini merupakan proyek strategis nasional, maka menggunakan anggaran PUPR. Nanti begitu proses pembebasan lahan sudah siap, pembangunan fisik sudah bisa dilakukan,” katanya.
Baca Juga: MNP Disebut Sumbangan Investasi Luar Biasa Bagi Bangsa dan Negara
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parakesit mengatakan, proses pengadaan lahan saat ini masih terus dikebut oleh Pelindo. Ia berharap, prosesnya dapat berjalan sesuai rencana.
“Diperkirakan selesai Oktober. Setelah itu baru kita laksanakan konstruksi . Sebelumnya dilengkapi dengan amandemen konsesi ke badan usaha jalan tol,” kata dia.
Proyek ini pun sudah dianggarkan melalui APBN sekitar Rp500 miliar. Sehingga jika pengadaan lahannya rampung, sudah bisa langsung melakukan pengerjaan fisik. “Prinsipnya, begitu lahan sudah tersedia kita bisa mulai,” pungkasnya.
Plt Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar , Akhmad Namsum mengungkapkan, sebelumnya ada 135 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembebasan lahan. Hanya saja, berdasarkan hasil pendataan di lapangan, lahan yang terdampak lebih dari dokumen perencaan.
Baca Juga: Menuju Kawasan Pelabuhan Hijau, 1.000 Bibit Mangrove Ditanam di MNP
“Di perencanaan ada 135 bidang (KK). Tapi temuan di lapangan ada beberapa yang tidak masuk aspek perencanaan, namun masuk di area terkena dampak, sehingga ada daftar tambahan,” kata dia, kepada SINDO, Rabu (13/10/2021).
Sesuai rencana, proyek tersebut bakal melalui dua kelurahan di Kecamatan Tallo, yakni Kaluku Bodoa dan Buloa. Dalam dokumen perencanaannya, pembangunan akses tol menuju MNP itu akan dikerjakan seluas 2,03 hektare.
“Nah nanti tanggal 15 Oktober rencana kita sinkronkan data. Kita juga akan lakukan konsultasi publik. Kalau tidak ada masalah, maka mengenai alih fungsi aset, itu akan tuntas sebelum penentuan penlok,” bebernya.
Namsum mengemukakan, sembari mematangkan proses pembebasan lahan , pihaknya juga mengantisipasi terjadinya konflik saat penentuan lokasi dilakukan. Termasuk verifikasi mengenai kepemilikan lahan terhadap area yang terdampak.
“Tugas Pemkot Makassar dalam pembangunan tol MNP ini adalah memfasilitasi administrasi yang menjadi kewenangan kita. Dalam hal ini penlok, harus mengikuti regulasi,” terangnya.
Pembangunan tol MNP ini, kata Namsum, merupakan proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini, selain memudahkan akses, juga digadang-gadang sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat di area pelabuhan.
“Anggarannya karena ini merupakan proyek strategis nasional, maka menggunakan anggaran PUPR. Nanti begitu proses pembebasan lahan sudah siap, pembangunan fisik sudah bisa dilakukan,” katanya.
Baca Juga: MNP Disebut Sumbangan Investasi Luar Biasa Bagi Bangsa dan Negara
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parakesit mengatakan, proses pengadaan lahan saat ini masih terus dikebut oleh Pelindo. Ia berharap, prosesnya dapat berjalan sesuai rencana.
“Diperkirakan selesai Oktober. Setelah itu baru kita laksanakan konstruksi . Sebelumnya dilengkapi dengan amandemen konsesi ke badan usaha jalan tol,” kata dia.
Proyek ini pun sudah dianggarkan melalui APBN sekitar Rp500 miliar. Sehingga jika pengadaan lahannya rampung, sudah bisa langsung melakukan pengerjaan fisik. “Prinsipnya, begitu lahan sudah tersedia kita bisa mulai,” pungkasnya.
(agn)
Lihat Juga :
