Indonesia Batalkan Ibadah Haji 2020, Masa Tunggu Sulsel Jadi 33 Tahun
Rabu, 03 Juni 2020 - 07:39 WIB
loading...
A
A
A
"Kami berharap kepada seluruh jamaah, niat itu tetap ada, dan Allah pasti akan mencatat kalau untuk kebaikan. Dan untuk operasional haji, ini sebenarnya kemenag bukan menghentikan ibadah haji, tapi menghentikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," paparnya.
Kaswad mengaku, kebijakan membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya kebijakan yang sama pernah ditempuh pemerintah Indonesia pada tahun 1947 lalu.
"Secara kultural sebenarnya inikan bukan kebijakan pertama kali indonesia tidak mengirim jamaah. Pada tahun 1947, menteri agama juga mengeluarkan maklumat tidak mengirim (jemaah haji Indonesia) karena waktu itu ada agresi Belanda," sebutnya.
Kaswad menuturkan, sedianya segala persiapan jemaah haji Sulsel sudah dilakukan. Pembuatan paspor, pemeriksaan kesehatan, hingga pelaksanaan manasik melalui online tengah berjalan.
Meski batal, persiapan pemberangkatan haji tetap akan berjalan. Manasik haji yang selama ini dilakukan melalui via online diharapkan terus berjalan. Dengan demikian, pemberangkatan haji tahun 2021 mendatang persiapannya bisa lebih matang.
Sementara Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) turut prihatin akan kondisi ini. Kendati demikian, kebijakan itu dinilai langkah terbaik di tengah pandemi Covid-19 yang masih membayangi.
Ketua DPD Amphuri Sulampua, M Azhar Gazali menuturkan, mendukung penuh kebijakan yang diambil pemerintah. Langkah ini tidak mudah diputuskan, namun telah melalui pertimbangan dan kajian literatur yang mendalam.
"Kita tidak mau pemerintah melakukan keputusan yang salah, tetap memaksakan pemberangkatan haji tahun ini di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhir. Saya rasa perhitungan pemerintah sudah bagus," imbuh Azhar.
Diapun berasumsi, jika justru kemudian ibadah haji dilaksanakan tahun ini, resiko keselanatan jiwa calon jemaah dipertaruhkan. Meskipun pedoman protokol kesehatan tetap dijalankan, akan sulit mengendalikan hal ini di masa pandemi Covid-19.
Kaswad mengaku, kebijakan membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya kebijakan yang sama pernah ditempuh pemerintah Indonesia pada tahun 1947 lalu.
"Secara kultural sebenarnya inikan bukan kebijakan pertama kali indonesia tidak mengirim jamaah. Pada tahun 1947, menteri agama juga mengeluarkan maklumat tidak mengirim (jemaah haji Indonesia) karena waktu itu ada agresi Belanda," sebutnya.
Kaswad menuturkan, sedianya segala persiapan jemaah haji Sulsel sudah dilakukan. Pembuatan paspor, pemeriksaan kesehatan, hingga pelaksanaan manasik melalui online tengah berjalan.
Meski batal, persiapan pemberangkatan haji tetap akan berjalan. Manasik haji yang selama ini dilakukan melalui via online diharapkan terus berjalan. Dengan demikian, pemberangkatan haji tahun 2021 mendatang persiapannya bisa lebih matang.
Sementara Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) turut prihatin akan kondisi ini. Kendati demikian, kebijakan itu dinilai langkah terbaik di tengah pandemi Covid-19 yang masih membayangi.
Ketua DPD Amphuri Sulampua, M Azhar Gazali menuturkan, mendukung penuh kebijakan yang diambil pemerintah. Langkah ini tidak mudah diputuskan, namun telah melalui pertimbangan dan kajian literatur yang mendalam.
"Kita tidak mau pemerintah melakukan keputusan yang salah, tetap memaksakan pemberangkatan haji tahun ini di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhir. Saya rasa perhitungan pemerintah sudah bagus," imbuh Azhar.
Diapun berasumsi, jika justru kemudian ibadah haji dilaksanakan tahun ini, resiko keselanatan jiwa calon jemaah dipertaruhkan. Meskipun pedoman protokol kesehatan tetap dijalankan, akan sulit mengendalikan hal ini di masa pandemi Covid-19.
Lihat Juga :
