Anggaran Pilkada Tak Perlu Ditambah, Begini Hitungan Versi Nurani Strategic
loading...
A
A
A
"KPU jangan lagi mengurusi pencetakan dan pemasangan alat peraga dan sosialisasi media massa paslon seperti selama ini. Biarkan paslon yang melakukannya sendiri," ujarnya.
Ratusan bahkan miliaran rupiah menurut Nurmal bisa dihemat dari tahapan kampanye.
Mantan Ketua KPU Makassar 2013 ini, juga mengusulkan hal yang lebih ekstrem. Yaitu, mengurangi jumlah penyelenggara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
"Kelompok petugas pemungutan suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilakada itu jauh lebih ringan daripada pileg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja," katanya.
Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPS yang Rp500.000 per orang maka akan dihemat Rp1.000.000 per TPS.
"Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp2 miliar," ujarnya.
Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada.
"Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pileg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit," tukasnya.
"Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," tuturnya.
Ratusan bahkan miliaran rupiah menurut Nurmal bisa dihemat dari tahapan kampanye.
Mantan Ketua KPU Makassar 2013 ini, juga mengusulkan hal yang lebih ekstrem. Yaitu, mengurangi jumlah penyelenggara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
"Kelompok petugas pemungutan suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilakada itu jauh lebih ringan daripada pileg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja," katanya.
Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPS yang Rp500.000 per orang maka akan dihemat Rp1.000.000 per TPS.
"Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp2 miliar," ujarnya.
Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada.
"Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pileg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit," tukasnya.
"Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," tuturnya.
Explore More