Gelar Rapat di Riau, Panglima TNI: Harus Cermati Data dan Dinamika di Lapangan

PEKANBARU - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin rapat bersama Forkopimda se-Provinsi Riau, yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru Kamis (23/9/21). Panglima TNI didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito dan Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto.

Rapat diawali pemaparan dari Gubernur Riau, Syamsuar terkait penanganan COVID-19. Data terakhir diketahui kasus aktif COVID-19 di Riau saat ini berjumlah 1.236 orang. Dari jumlah itu, 206 dirawat di rumah sakit, dan 1.030 orang melaksanakan isoter dan isoman. Sedangkan angka kesembuhan mencapai 95,9 persen.



Gubernur Riau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI atas kepedulian untuk terus membantu Provinsi Riau, baik dalam sinergitas penanganan COVID-19 maupun dukungan percepatan vaksinasi yang sangat diminati masyarakat.

Syamsuar menyatakan, penanganan pandemi COVID-19 saat ini tentunya membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat. Dengan kesadaran disiplin protokol kesehatan yang tinggi dan percepatan vaksinasi maka tren kasus konfirmasi Indonesia termasuk diantaranya Provinsi Riau akan semakin turun.

"Bapak Gubernur, saya mengapresiasi kinerja segenap perangkat dan elemen Provinsi Riau yang saat ini mengalami perbaikan dalam penanganan pandemi yang ditandai dengan tren penurunan kasus konfirmasi. Namun kita perlu terus mencermati perkembangan dan fakta-fakta di lapangan," tegas Panglima TNI.



Panglima TNI juga mengingatkan, bahwa tracing kontak sangat penting dilaksanakan karena untuk mencegah tertularnya orang-orang terdekat di sekitar baik keluarga maupun tetangga. Terlebih mereka yang rentan, baik lansia maupun yang memiliki komorbid.

Untuk beberapa wilayah di Riau, Panglima TNI menyampaikan bahwa data yang dilaporkan agar selalu diupdate dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan langkah dalam penanganan COVID-19 di wilayahnya.

Lebih lanjut Hadi Tjahjanto meminta agar Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir dan Rokan Hulu agar lebih meningkatkan percepatan vaksinasi dengan lebih masif di wilayahnya. Sebab vaksinasi adalah salah satu cara untuk membangun kekebalan komunitas.

"Terkait kegiatan sekolah PTM (pertemuan tatap muka), Gubernur dan jajaran harus memperhatikan persyaratan PTM, karena adanya klaster yang timbul dari kegiatan tersebut," tegasnya.

Panglima TNI juga menekankan agar jajaran Kodam dan Polda memberikan pendampingan dalam manajemen di lapangan. Demikian pula dengan jajaran Pemda, Dinkes, BKKBN dan BPBD turut berperan dalam semua program penanganan sesuai kapasitasnya masing-masing.

"Terkait vaksinasi, Pemda bersama TNI-Polri, BNPB, Kemenkes harus meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam manajemen vaksinasi. Saat ini supply vaksin akan semakin banyak, maka diperlukan percepatan vaksinasi agar segera mencapai target vaksinasi," tegas Panglima TNI.