Apa Kaitannya Indra Catri dengan Akun Palsu Penebar Kebencian?

PADANG - Menjelang Pilgub Sumbar, suhu politik Ranah Minang makin menghangat. Beberapa hari ini, Sumbar dihebohkan dengan pemeriksaan Sekda Agam Martias Wanto dan Bupati Agam Indra Catri, terkait fitnah dan ujaran kebencian melalui akun palsu.

Masyarakat bertanya-tanya apa keterlibatan Kabag Umum Sekda dan Bupati Kabupaten Agam dengan akun palsu yang selama ini, sudah banyak menyebar fitnah dan ujaran kebencian.

Akun palsu tersebut, sudah memakan banyak korban melalui fitnah dan ujaran kebenciannya. Publik menilai kasus tersebut memiliki keterkaitan kuat dengan makin dekatnya Pilkada Sumbar setelah dipastikan akan digelar pada 9 Desember 2020.

Salah satunya yang menjadi korban ujaran kebencian akun palsu tersebut, adalah anggota DPR RI dapil Sumbar II, Mulyadi. Ketika diminta tanggapannya terkait dirinya yang menjadi korban, apakah ada kaitannya dengan pencalonannya sebagai Gubernur Sumbar? Mulyadi menjawab, bisa saja hal ini ada kaitannya dengan Pilgub Sumbar.

Namun menurutnya, jika terkait kontestasi demokrasi, hal ini justru akan mencederai pelaku, karena akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat.

“Mungkin saja, padahal sudah terbukti pemilu-pemilu sebelumnya melakukan fitnah dan ujaran kebencian tidak efektif. Kalau ketahuan oleh masyarakat, pembuat fitnah tersebut dihukum secara sosial oleh masyarakat,” ungkapnya.

Masyarakat Sumbar, dikatakan Mulyadi, tidak akan terpengaruh dengan kampanye hitam. Sebab, masyarakat Minang merupakan pemilih cerdas yang memiliki preferensi kinerja dan rekam jejak yang baik terhadap Sumbar.

“Masyarakat Sumbar adalah masyarakat dengan kategori pemilih cerdas, jadi tidak mudah dibohongi dengan hoax, informasi yang menyesatkan. Orang yang melakukan fitnah dengan tujuan untuk mendowngrade orang lain biasanya tidak punya percaya diri untuk berkompetisi. Harusnya calon peserta Pilkada menyosialisasikan kerja nyata ketika diberi amanah menjabat,” ungkapnya.

Mulyadi mengajak semua pihak untuk menjadikan kontestasi politik ini sebagai edukasi untuk masyarakat. Maka, kontestasi demokrasi harus dijalankan dengan kesadaran untuk memberi pendidikan politik yang baik, bukan sebaliknya.

“Pilkada adalah momentum untuk memberikan edukasi dan pencerdasan kepada masyarakat, bukannya memberikan contoh yang tidak baik,” tutur putra daerah Sumbar tersebut.

Terkait pembuatan akun palsu yang diduga dibuat oleh Kabag Umum Pemkab Agam, mengejutkan masyarakat dan tokoh-tokoh di Agam. Sebab, secara kepentingan, ASN tidak punya kepentingan dengan Pilkada. Hal ini semakin mensinyalir ada aktor yang menggerakkan tindakan tersebut.

Ketika Mulyadi ditanya terkait kasus yang mengorbankan dirinya apakah Indra Catri dalang di balik itu? Mulyadi menyerahkan kasus tersebut kepada Polda Sumbar untuk mengungkap, karena hal ini berkaitan dengan materi pemeriksaan.

“Saya tidak tahu, karena itu menyangkut substansi penyidikan. Kita belum mengetahuinya, bahkan saya tidak menyangka, karena Indra Catri sudah kenal saya lama,” ungkapnya.

Mulyadi menyayangkan terjadinya tindakan yang meresahkan masyarakat ini. Seharusnya di masa darurat COVID-19 ini, semua pihak bahu-membahu saling menolong bukan malah melakukan kampanye hitam dengan ujaran kebencian.

“Mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan, apalagi di tengah wabah Corona. Kita perlu bahu-membahu membantu masyarakat, bukan hanya mengandalkan APBN, APBD serta BUMN, tapi kita harus ikhlas mengeluarkan sebagian yang kita miliki untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Sebab, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil yang penghasilannya pas-pasan,” pungkasnya.