Pengembangan Bandung Timur, Pemkot Usulkan Pembukaan Gerbang Tol Gedebage
Jum'at, 10 September 2021 - 11:34 WIB
loading...
Pemerintah Kota Bandung bakal mengusulkan pembukaan gerbang tol (GT) Gedebage di KM 149, untuk pengembangan ekonomi di wilayah Bandung timur. Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung bakal mengusulkan pembukaan gerbang tol (GT) Gedebage di KM 149, untuk pengembangan ekonomi di wilayah Bandung timur. Pembukaan akses tersebut sejalan dengan rencana pengembangan kawasan Gedebage.
Menurut Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, program pengembangan ekonomi dan pariwisata di wilayah Bandung timur perlu ada dukungan terhadap infrastruktur. Yaitu pembukaan gerbang tol di KM 149. Seperti halnya kawasan Summarecon Bandung akan menjadi destinasi wisata baru di Bandung Timur.
Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan beroperasinya akses tol KM 149 yang rencananya akan terhubung dengan pintu masuk ke kawasan Summarecon Bandung. "Semua itu butuh dukungan dibukanya atau operasi akses tol KM 149," kata dia.
Anton mengungkapkan, Wali Kota Bandung akan melayangkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar bisa dipahami maksud dan tujuan dari kebutuhan akses tol KM 149.
"Targetnya untuk pembukaan (akses tol KM 149) dulu sampai akhir Desember. Mudah-mudahan sudah bisa terbuka. Dari situ kita bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang tadi direncanakan sebagai pemulihan ekonomi," harapnya. Baca: Cuaca Buruk, Nelayan Pantura Indramayu Takut Melaut.
Menurut dia, jika memang sudah dipahami kebutuhannya bahwa ini untuk pemulihan ekonomi dan destinasi wisata Bandung Timur, mudah-mudahan Pemerintah Pusat bisa menyetujui dan memahaminya. "Karena ini proyek bersama, punya warga Kota Bandung," ujar dia.
Sementara itu, peluncuran Sing-Kompak Atuh adalah suatu platform bersama untuk membangun sinkronisasi perencanaan di internal Pemerintah Kota Bandung (Kewilayahan dan Perangkat Daerah), dan eksternal antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Bandung. Baca Juga: Goa Berisi Emas di Deliserdang Banyak Didatangi, Ini Fakta dan Penjelasan Ahli Geologi.
Sing-Kompak Atuh juga merupakan wahana untuk kolaborasi anggaran melalui swadaya masyarakat dan sumbangan pihak swasta (CSR), serta anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam mempercepat proses Pemulihan Ekonomi Kewilayahan.
Menurut Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, program pengembangan ekonomi dan pariwisata di wilayah Bandung timur perlu ada dukungan terhadap infrastruktur. Yaitu pembukaan gerbang tol di KM 149. Seperti halnya kawasan Summarecon Bandung akan menjadi destinasi wisata baru di Bandung Timur.
Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan beroperasinya akses tol KM 149 yang rencananya akan terhubung dengan pintu masuk ke kawasan Summarecon Bandung. "Semua itu butuh dukungan dibukanya atau operasi akses tol KM 149," kata dia.
Anton mengungkapkan, Wali Kota Bandung akan melayangkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar bisa dipahami maksud dan tujuan dari kebutuhan akses tol KM 149.
"Targetnya untuk pembukaan (akses tol KM 149) dulu sampai akhir Desember. Mudah-mudahan sudah bisa terbuka. Dari situ kita bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang tadi direncanakan sebagai pemulihan ekonomi," harapnya. Baca: Cuaca Buruk, Nelayan Pantura Indramayu Takut Melaut.
Menurut dia, jika memang sudah dipahami kebutuhannya bahwa ini untuk pemulihan ekonomi dan destinasi wisata Bandung Timur, mudah-mudahan Pemerintah Pusat bisa menyetujui dan memahaminya. "Karena ini proyek bersama, punya warga Kota Bandung," ujar dia.
Sementara itu, peluncuran Sing-Kompak Atuh adalah suatu platform bersama untuk membangun sinkronisasi perencanaan di internal Pemerintah Kota Bandung (Kewilayahan dan Perangkat Daerah), dan eksternal antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Bandung. Baca Juga: Goa Berisi Emas di Deliserdang Banyak Didatangi, Ini Fakta dan Penjelasan Ahli Geologi.
Sing-Kompak Atuh juga merupakan wahana untuk kolaborasi anggaran melalui swadaya masyarakat dan sumbangan pihak swasta (CSR), serta anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam mempercepat proses Pemulihan Ekonomi Kewilayahan.
(nag)
Lihat Juga :
