Interpelasi Anies Soal Formula E Digelar 2022, Begini Kata Formappi
Jum'at, 03 September 2021 - 16:15 WIB
loading...
Formappi menduga parpol yang tidak mendukung jalannya interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kepentingan di Formula E. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlement Indonesia (Formappi) menduga partai politik ( parpol ) yang tidak mendukung jalannya interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kepentingan di Formula E . Sehingga, dia mengungkapkan, pandemi Covid-19 hanya dijadikan alasan sekadar untuk terhindar dari proses interpelasi.
“Sesungguhnya yang lebih melihat penggunaan interpelasi ini sebagai sesuatu yang politis, mereka lah sesungguhnya yang tengah coba menghindari interpelasi karena ketakutan akan dampak politis yang akan muncul dari kemungkinan temuan penyimpangan yang akan terungkap selama proses interpelasi,” kata peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Jumat (3/9/2021).
“Bukan insiator interpelasi yang memanfaatkan penggunaan hak ini sebagai langkah politis, tetapi mereka yang menolak interpelasi yang justru terlihat punya nafsu politik tertentu yang bisa terganggu jika interpelasi jadi dilaksanakan,” tambahnya. Baca juga: PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Anies Terkait Formula E
Lucius mengungkapkan, kebutuhan akan anggaran yang meningkat untuk pandemi membuat rencana penyelenggaraan Formula E harus bisa dipastikan tak sekadar memboroskan anggaran. Apalagi jika pemborosan ini sekaligus untuk kebutuhan memanfaatkan peluang bagi sebagian pihak yang terlibat dalam program Formula E ini demi mencari keuntungan.
“Hal-hal ini mestinya menjadi pertimbangan DPRD. Bahwa interpelasi yang dilakukan terhadap Gubernur DKI relevan dan penting dilakukan saat ini dan pelaksanaan interpelasi itu justru bisa membantu upaya penanganan pandemi. Minimal kesiapan mempertanggungjawabkan anggaran, keterbukaan mengelola dan menggunakan anggaran adalah hal-hal pokok yang mesti menjadi prinsip pengelola anggaran di tengah pandemi ini,” katanya.
Dia menerangkan, urgensi interpelasi justru karena Jakarta masih menghadapi situasi pandemi beserta dampaknya yang masih panjang. Situasi ini menuntut keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran, sehingga anggaran tetap fokus pada penanganan pandemi.
“Jika DPRD tak serius mempertanyakan Formula E karena alasan pandemi, maka mungkin saja itu akan menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menyalahgunakan anggaran lain untuk pandemi,” tutup Lucius. Baca juga: Interpelasi Anies Soal Formula E, PKS: Terlalu Prematur dan Remeh
Sebelumnya,Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Anies. Sementara tujuh fraksi lainnya memutuskan untuk tidak mendukung interpelasi untuk mempertanyakan rencana Formula E yang sudah tertunda dua tahun atau akan digelar maksimal 2022.
“Sesungguhnya yang lebih melihat penggunaan interpelasi ini sebagai sesuatu yang politis, mereka lah sesungguhnya yang tengah coba menghindari interpelasi karena ketakutan akan dampak politis yang akan muncul dari kemungkinan temuan penyimpangan yang akan terungkap selama proses interpelasi,” kata peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Jumat (3/9/2021).
“Bukan insiator interpelasi yang memanfaatkan penggunaan hak ini sebagai langkah politis, tetapi mereka yang menolak interpelasi yang justru terlihat punya nafsu politik tertentu yang bisa terganggu jika interpelasi jadi dilaksanakan,” tambahnya. Baca juga: PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Anies Terkait Formula E
Lucius mengungkapkan, kebutuhan akan anggaran yang meningkat untuk pandemi membuat rencana penyelenggaraan Formula E harus bisa dipastikan tak sekadar memboroskan anggaran. Apalagi jika pemborosan ini sekaligus untuk kebutuhan memanfaatkan peluang bagi sebagian pihak yang terlibat dalam program Formula E ini demi mencari keuntungan.
“Hal-hal ini mestinya menjadi pertimbangan DPRD. Bahwa interpelasi yang dilakukan terhadap Gubernur DKI relevan dan penting dilakukan saat ini dan pelaksanaan interpelasi itu justru bisa membantu upaya penanganan pandemi. Minimal kesiapan mempertanggungjawabkan anggaran, keterbukaan mengelola dan menggunakan anggaran adalah hal-hal pokok yang mesti menjadi prinsip pengelola anggaran di tengah pandemi ini,” katanya.
Dia menerangkan, urgensi interpelasi justru karena Jakarta masih menghadapi situasi pandemi beserta dampaknya yang masih panjang. Situasi ini menuntut keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran, sehingga anggaran tetap fokus pada penanganan pandemi.
“Jika DPRD tak serius mempertanyakan Formula E karena alasan pandemi, maka mungkin saja itu akan menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menyalahgunakan anggaran lain untuk pandemi,” tutup Lucius. Baca juga: Interpelasi Anies Soal Formula E, PKS: Terlalu Prematur dan Remeh
Sebelumnya,Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Anies. Sementara tujuh fraksi lainnya memutuskan untuk tidak mendukung interpelasi untuk mempertanyakan rencana Formula E yang sudah tertunda dua tahun atau akan digelar maksimal 2022.
(mhd)
Lihat Juga :
