Dewan Usul Beasiswa Khusus Bagi Warga Kepulauan Makassar
loading...
Penyediaan beasiswa khusus bisa menjadi salah satu upaya untuk mendorong anak-anak kepulauan menjadi tenaga pendidik. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar , Hamzah Hamid menilai perlu ada atensi khusus terhadap pendidikan warga kepulauan di Kota Makassar, utamanya dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik .
Legislator PAN tersebut menilai, pemerintah perlu memberdayakan anak-anak kepulauan. Penyediaan beasiswa khusus bisa menjadi salah satu upaya untuk mendorong mereka menjadi tenaga pendidik.
"Jika ia selesai sekolah, wajib baginya untuk mengabdi untuk tanah kelahiran mereka, mau bentuk beasiswa atau apalah, kuliahkan saja. Itu bisa kerja sama dengan perguran tinggi untuk dikuliahkan," terangnya.
Banyak di antara guru-guru utamanya ASN yang ditempatkan di daerah kepulauan justru tak betah. Sehingga satu-satunya solusi dengan memberdayakan masyarakat setempat.
"Kalau orang luar mau dibawa ke sana, itu sama saja mereka itu seolah-olah merasa dia dibuang, tidak betah dan pasti berusaha keluar, coba kalau warga pulau sendiri," katanya.
Ketua Fraksi PAN tersebut menilai pemerintah masih belum optimal dalam memberikan pemerataan pembagunan bagi seluruh warganya.
"Jadi saya kira pemerintah ini masih nda optimal, itu salah satu caranya karena kalau SDM-nya baik pasti ikut terbangun wilayahnya," jelasnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Kecamatan Sangkarrang, Hasanuddin mengaku cukup mendukung usulan beasiswa tersebut. Selama ini, beasiswa-beasiswa hanya diakomodir oleh perusahaan-perusahaan swasta hingga provinsi.
"Kita dukung kalau ada demikian," ujarnya singkat.
Dia mengakui, ketersediaan guru wilayah kepulauan masih belum merata dengan baik. Tercatat Pendidik ASN hanya sebanyak 56 orang, sementara Non ASN sebanyak 143.
Khusus tenaga kependidikan ASN hanya sebanyak 4 orang, sisanya Non ASN sebanyak 47 orang. Sehingga total ada sebanyak 250 tenaga yang terlibat. Kurang lebih hanya 50 di antaranya yang bisa mengakomodir kebutuhan tenaga pendidik jenjang SD dan SMP.
Jumlah tersebut dianggap sangat minim, karena jumlah sekolah khusus Kepulauan Sangkarrang ada sebanyak 17 sekolah.
"TK ada dua, SD sebanyak tujuh sekolah dan SMA itu ada dua, untuk akomodir keseluruhan itu sangat sulit, sangat minim," katanya. Setidaknya, kata dia, penambahan guru ASN masih membutuhkan sebanyak 50 orang.
Legislator PAN tersebut menilai, pemerintah perlu memberdayakan anak-anak kepulauan. Penyediaan beasiswa khusus bisa menjadi salah satu upaya untuk mendorong mereka menjadi tenaga pendidik.
"Jika ia selesai sekolah, wajib baginya untuk mengabdi untuk tanah kelahiran mereka, mau bentuk beasiswa atau apalah, kuliahkan saja. Itu bisa kerja sama dengan perguran tinggi untuk dikuliahkan," terangnya.
Banyak di antara guru-guru utamanya ASN yang ditempatkan di daerah kepulauan justru tak betah. Sehingga satu-satunya solusi dengan memberdayakan masyarakat setempat.
"Kalau orang luar mau dibawa ke sana, itu sama saja mereka itu seolah-olah merasa dia dibuang, tidak betah dan pasti berusaha keluar, coba kalau warga pulau sendiri," katanya.
Ketua Fraksi PAN tersebut menilai pemerintah masih belum optimal dalam memberikan pemerataan pembagunan bagi seluruh warganya.
"Jadi saya kira pemerintah ini masih nda optimal, itu salah satu caranya karena kalau SDM-nya baik pasti ikut terbangun wilayahnya," jelasnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) Kecamatan Sangkarrang, Hasanuddin mengaku cukup mendukung usulan beasiswa tersebut. Selama ini, beasiswa-beasiswa hanya diakomodir oleh perusahaan-perusahaan swasta hingga provinsi.
"Kita dukung kalau ada demikian," ujarnya singkat.
Dia mengakui, ketersediaan guru wilayah kepulauan masih belum merata dengan baik. Tercatat Pendidik ASN hanya sebanyak 56 orang, sementara Non ASN sebanyak 143.
Khusus tenaga kependidikan ASN hanya sebanyak 4 orang, sisanya Non ASN sebanyak 47 orang. Sehingga total ada sebanyak 250 tenaga yang terlibat. Kurang lebih hanya 50 di antaranya yang bisa mengakomodir kebutuhan tenaga pendidik jenjang SD dan SMP.
Jumlah tersebut dianggap sangat minim, karena jumlah sekolah khusus Kepulauan Sangkarrang ada sebanyak 17 sekolah.
"TK ada dua, SD sebanyak tujuh sekolah dan SMA itu ada dua, untuk akomodir keseluruhan itu sangat sulit, sangat minim," katanya. Setidaknya, kata dia, penambahan guru ASN masih membutuhkan sebanyak 50 orang.
(agn)
Explore More