Jauh Sebelum Jokowi Larang Mudik, Jabar Sudah Lakukan Antisipasi
Selasa, 21 April 2020 - 14:50 WIB
loading...
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menginstruksi intansi terkait dan aparat kewilayahan untuk mengantisipasi pemudik dini yang kembali ke Jabar. SINDOnews/Agus Warsudi
A
A
A
BANDUNG - Jauh sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang mudik tahun ini, Pemprov Jabar telah melakukan antisipasi. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menginstruksi intansi terkait dan aparat kewilayahan untuk mengantisipasi pemudik dini yang kembali ke Jabar dari daerah perantauan, terutama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Saya kira gini, kalau Jabar sebelum Pa Jokowi melarang, kami sudah antisipasi ya bahwa memang (mudik) dilarang. Kami tidak akan mengizinkan mudik dari sejak awal juga. Kampanye kami (Pemprov Jabar) itu tidak mudik dan tidak piknik. Sebetulnya tidak ada persiapan khusus terkait dilarang mudik," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Heri Antasari kepada SINDOnews melalui sambungan telepon, Selasa (21/4/2020).
Bentuk antisipasi yang dilaksnakan, ujar Heri, Dishub Jabar dan jajaran di daerag menyiapkan segala sesuatunya seolah-olah ada pemudik. Itu pertama. Jadi tidak menurunkan kesiapan, pos-pos dibuat, petugas lapangan disiagakan di titik kemacetan, berkoordinasi dengan petugas kepolisian dan anggaran pengamanan mudik tetap dialokasikan.
"Hanya ada tambahan kegiatan rapid test dan pemeriksaan check point membantu kepolisian untuk mengecek bahwa tidak ada yang melakukan mudik, memastikan itu. Terutamai simpul-simpul transportasi (terminal, stasiun, dan bandar udara). Kalau pribadi kami random saja," ujarnya.
Kadishub Jabar menuturkan, bagi pemudik atau orang yang nekat mudik akan di-rapid test dan dicek suhu tubuh kalau terindikasi atau dari zona merah di karantina dulu. Minimal melakukan karantina mandiri di rumahnya dan diawasi oleh perangkat kewilayahan.
"Jadi begini, statment larangan mudik oleh Pak Jokowi bukan hal baru. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur kalau ada yang nekat mudik, baik mudik dini atau menjelang lebaran itu, pasti dia otomatis ODP (orang dalam pemantauan) dan diwajibkan didata dan masing-masing diisolasi. Isolasi mandiri dan diawasi perangkat setempat RT atau RW. Kalau dinkes kalau ada kasus," tutur Kadishub Jabar.
Untuk mengantisipasi pemudik yang nekat pulang kampung, ungkap Heri, Dishub Jabar dan jajaran juga berkoordinasi dengan perusahaan otobus (PO). Di Jawa Barat, terdapat 50-60 PO yang melayani angkutan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) dengan jumlah armada mencapai ribuan unit.
"Dari dulu sudah (koordinasi). Maret lalu sudah dikumpulkan. Mereka komit (untuk mengantisipasi pemudik dan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19)," ungkapnya. (Baca juga; Pemkot Tasikmalaya Akhirnya Buka Sebaran COVID-19, Kasus Positif Menjadi 29 Orang )
Sejauh ini, tandas Heri, pihaknya mendata 300.000 lebih warga Jabar yang mudik secara dini. "Data mereka sudah dicatat dan menjalani karantina mandiri," pungkas Heri. (Baca juga; 3.300 Warga Melanggar Aturan PSBB di Kota Depok )
"Saya kira gini, kalau Jabar sebelum Pa Jokowi melarang, kami sudah antisipasi ya bahwa memang (mudik) dilarang. Kami tidak akan mengizinkan mudik dari sejak awal juga. Kampanye kami (Pemprov Jabar) itu tidak mudik dan tidak piknik. Sebetulnya tidak ada persiapan khusus terkait dilarang mudik," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Heri Antasari kepada SINDOnews melalui sambungan telepon, Selasa (21/4/2020).
Bentuk antisipasi yang dilaksnakan, ujar Heri, Dishub Jabar dan jajaran di daerag menyiapkan segala sesuatunya seolah-olah ada pemudik. Itu pertama. Jadi tidak menurunkan kesiapan, pos-pos dibuat, petugas lapangan disiagakan di titik kemacetan, berkoordinasi dengan petugas kepolisian dan anggaran pengamanan mudik tetap dialokasikan.
"Hanya ada tambahan kegiatan rapid test dan pemeriksaan check point membantu kepolisian untuk mengecek bahwa tidak ada yang melakukan mudik, memastikan itu. Terutamai simpul-simpul transportasi (terminal, stasiun, dan bandar udara). Kalau pribadi kami random saja," ujarnya.
Kadishub Jabar menuturkan, bagi pemudik atau orang yang nekat mudik akan di-rapid test dan dicek suhu tubuh kalau terindikasi atau dari zona merah di karantina dulu. Minimal melakukan karantina mandiri di rumahnya dan diawasi oleh perangkat kewilayahan.
"Jadi begini, statment larangan mudik oleh Pak Jokowi bukan hal baru. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur kalau ada yang nekat mudik, baik mudik dini atau menjelang lebaran itu, pasti dia otomatis ODP (orang dalam pemantauan) dan diwajibkan didata dan masing-masing diisolasi. Isolasi mandiri dan diawasi perangkat setempat RT atau RW. Kalau dinkes kalau ada kasus," tutur Kadishub Jabar.
Untuk mengantisipasi pemudik yang nekat pulang kampung, ungkap Heri, Dishub Jabar dan jajaran juga berkoordinasi dengan perusahaan otobus (PO). Di Jawa Barat, terdapat 50-60 PO yang melayani angkutan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) dengan jumlah armada mencapai ribuan unit.
"Dari dulu sudah (koordinasi). Maret lalu sudah dikumpulkan. Mereka komit (untuk mengantisipasi pemudik dan menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19)," ungkapnya. (Baca juga; Pemkot Tasikmalaya Akhirnya Buka Sebaran COVID-19, Kasus Positif Menjadi 29 Orang )
Sejauh ini, tandas Heri, pihaknya mendata 300.000 lebih warga Jabar yang mudik secara dini. "Data mereka sudah dicatat dan menjalani karantina mandiri," pungkas Heri. (Baca juga; 3.300 Warga Melanggar Aturan PSBB di Kota Depok )
(wib)
Lihat Juga :
