9 Petahana Terancam Tak Maju Muscab DPC PPP di Susel
Rabu, 18 Agustus 2021 - 12:50 WIB
loading...
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan AU. Foto: SINDOnews/Muhaimin Sunusi
A
A
A
MAKASSAR - Sebanyak sembilan petahana terancam tak bisa maju lagi pada musyawarah cabang (muscab) DPC PPP kabupaten/kota di Sulsel. Aturan AD/ART yang memaksa mereka untuk tak bisa lagi memimpin partai di daerahnya masing-masing.
Aturan ini dikhususkan kepada petahana yang sudah menjabat dua periode sebagai Ketua DPC PPP . Pasalnya diskresi dari DPP sepakat tak bisa dipakai dalam muswil dan muscab.
Baca juga: Tim Pemenangan NH Bakal Lakukan Survei Cagub Sulsel 2024
Kesembilan petahana tersebut yakni Busranuddin Baso Tika (BBT) di Makassar, Nursyam Amin di Gowa, Nurdin HS di Takalar, Imam Taufiq di Jeneponto dan Askar HL di Bulukumba. Selanjutnya Rusli Sunali di Luwu, Muh Amin di Bone, Risman Lukman di Wajo, serta Andi Thamrin di Pinrang.
Ketua DPW PPP Sulsel , Imam Fauzan mengatakan aturan diskresi kemungkinan besar tak berlaku dalam muscab DPC PPP kabupaten/kota. DPP menginstruksikan hak istimewa tersebut dihapuskan.
"Sepertinya memang begitu. Aturan diskresi dalam Muscab tidak bisa diterapkan," kata Fauzan saat ditemui di DPRD Sulsel belum lama ini.
Aturan diskresi ini rencananya akan diterapkan dalam muscab DPC PPP kabupaten/kota mendatang. Mereka yang mendapat diskresi ialah ketua yang tidak bisa maju lagi, namun berprestasi di daerahnya.
"Kami sudah sampaikan ke DPP. Tapi DPP meminta regenerasi jika memang sudah dua periode menjabat sebagai ketua. Jadi mungkin tidak ada (diskresi)," ujar Fauzan.
Baca juga: Suporter PSM Red Gank Buka Donasi untuk Korban Kebakaran di Jongaya
Ketua DPC PPP Jeneponto, Imam Taufiq tak bisa menyembunyikan hasratnya ingin maju kembali di muscab mendatang. Sekalipun dirinya sudah dua periode memimpin partai ini.
Imam menjelaskan, pada Muktamar IX yang digelar pada Desember 2020 lalu, mencuat kesepakatan pemberian apresiasi kepada pimpinan partai di daerah. Khususnya terhadap ketua DPC yang berhasil mendongkrak kursi di Pileg 2019 lalu.
“Pengaruhnya sangat baik untuk pengembangan partai ke depan. Dan bisa saja, partai lain bisa mengadopsi konsep ini. Ini memberikan motivasi kepada pengurus yang memiliki pencapaian luar biasa kepada partai,” kata Imam.
DPC PPP Jeneponto termasuk daerah yang memiliki prestasi di pileg 2019 lalu. Dibawah komando Imam, PPP berhasil mendongrak kursi dari dua menjadi empat kursi. Torehan ini juga membuat PPP mengunci posisi Wakil Ketua DPRD Jeneponto.
Meski begitu, Wakil Ketua DPRD Jeneponto ini tetap taat apapun instruksi partai. Namun dia berharap, aturan diskresi juga bisa diterapkan. “Saya mengikuti saja apa keputusan DPP,” jelasnya.
Baca juga: Bawaslu Sulsel Usulkan Pembenahan Regulasi untuk Pilkades
Adapun Ketua DPC PPP Gowa, Nursyam Amin menanggapi perihal aturan diskresi yang kemungkinan dihapuskan. Dia mengaku tak keberatan dengan aturan tersebut.
"Sebenarnya kami tidak masalah. Tapi soal itu, domainnya ada sama DPP," tandasnya.
Aturan ini dikhususkan kepada petahana yang sudah menjabat dua periode sebagai Ketua DPC PPP . Pasalnya diskresi dari DPP sepakat tak bisa dipakai dalam muswil dan muscab.
Baca juga: Tim Pemenangan NH Bakal Lakukan Survei Cagub Sulsel 2024
Kesembilan petahana tersebut yakni Busranuddin Baso Tika (BBT) di Makassar, Nursyam Amin di Gowa, Nurdin HS di Takalar, Imam Taufiq di Jeneponto dan Askar HL di Bulukumba. Selanjutnya Rusli Sunali di Luwu, Muh Amin di Bone, Risman Lukman di Wajo, serta Andi Thamrin di Pinrang.
Ketua DPW PPP Sulsel , Imam Fauzan mengatakan aturan diskresi kemungkinan besar tak berlaku dalam muscab DPC PPP kabupaten/kota. DPP menginstruksikan hak istimewa tersebut dihapuskan.
"Sepertinya memang begitu. Aturan diskresi dalam Muscab tidak bisa diterapkan," kata Fauzan saat ditemui di DPRD Sulsel belum lama ini.
Aturan diskresi ini rencananya akan diterapkan dalam muscab DPC PPP kabupaten/kota mendatang. Mereka yang mendapat diskresi ialah ketua yang tidak bisa maju lagi, namun berprestasi di daerahnya.
"Kami sudah sampaikan ke DPP. Tapi DPP meminta regenerasi jika memang sudah dua periode menjabat sebagai ketua. Jadi mungkin tidak ada (diskresi)," ujar Fauzan.
Baca juga: Suporter PSM Red Gank Buka Donasi untuk Korban Kebakaran di Jongaya
Ketua DPC PPP Jeneponto, Imam Taufiq tak bisa menyembunyikan hasratnya ingin maju kembali di muscab mendatang. Sekalipun dirinya sudah dua periode memimpin partai ini.
Imam menjelaskan, pada Muktamar IX yang digelar pada Desember 2020 lalu, mencuat kesepakatan pemberian apresiasi kepada pimpinan partai di daerah. Khususnya terhadap ketua DPC yang berhasil mendongkrak kursi di Pileg 2019 lalu.
“Pengaruhnya sangat baik untuk pengembangan partai ke depan. Dan bisa saja, partai lain bisa mengadopsi konsep ini. Ini memberikan motivasi kepada pengurus yang memiliki pencapaian luar biasa kepada partai,” kata Imam.
DPC PPP Jeneponto termasuk daerah yang memiliki prestasi di pileg 2019 lalu. Dibawah komando Imam, PPP berhasil mendongrak kursi dari dua menjadi empat kursi. Torehan ini juga membuat PPP mengunci posisi Wakil Ketua DPRD Jeneponto.
Meski begitu, Wakil Ketua DPRD Jeneponto ini tetap taat apapun instruksi partai. Namun dia berharap, aturan diskresi juga bisa diterapkan. “Saya mengikuti saja apa keputusan DPP,” jelasnya.
Baca juga: Bawaslu Sulsel Usulkan Pembenahan Regulasi untuk Pilkades
Adapun Ketua DPC PPP Gowa, Nursyam Amin menanggapi perihal aturan diskresi yang kemungkinan dihapuskan. Dia mengaku tak keberatan dengan aturan tersebut.
"Sebenarnya kami tidak masalah. Tapi soal itu, domainnya ada sama DPP," tandasnya.
(luq)
Lihat Juga :
