Pengajuan Pinjaman Pemkab Bulukumba Terancam Batal Karena Bunga Tinggi

BULUKUMBA - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba mengajukan pinjaman uang Rp200 miliar di PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SIM), kemungkinan batal.

Bunga yang ditawarkan PT SIM kepada Pemkab Bulukumba dianggap terlalu besar sehingga pengajuan pinjaman untuk proyek infrastruktur itu kemungkinan batal.

Wakil Ketua DPRD Bulukumba , Patudangi Asiz menilai jika bunga sebesar 12 persen yang diajukan PT SMI akan memberatkan pemerintah dalam melakukan pengajuan.

"Bunganya cukup tinggi, jadi kemungkinan batal lakukan pinjaman. Saya sudah sampaikan ke Bupati, ada bank yang siap berikan bunga 6 persen untuk pinjaman," terang Patudangi, Kamis (12/8/2021).



Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan pemerintah, telah tertuang rencana pinjaman daerah termasuk program yang akan dibangun menggunakan uang pinjaman tersebut.

"Kami berharap agar uang yang dipinjaman dapat digunakan untuk pembangunan yang membarikan pemasukan ke daerah. Agar pinjaman tidak menjadi beban setiap tahunnya," ujarnya.

Patudangi mencontohkan, pembangunan sektor pariwisata dan rumah sakit adalah contoh pembangunan yang akan memberikan pemasukan ke pemerintah.

"Seperti pariwisata, rumah sakit yang dibiayai bisa memberikan pemasukan, dia sendiri bayar utangnya, begitu," kata Patudangi.

Sebelumnya, Sekretaris Bappeda Bulukumba, Amran Syaukani mengatakan, saat ini Pemkab masih dalam tahap pengajuan minat.

"Pemkab sisa menunggu keputusan dari kementrian. Karena kita baru sebatas menyampaikan pengajuan dan minat untuk melakukan peminjaman," jelas.



Amran merinci, pengusulan anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk proyek renovasi Pasar Sentral Bulukumba, Pasar Tanete, Pasar Kalimporo dan juga lanjutan Pasar Seni Bira.

"Termasuk juga pembangunan kawasan Pantai Bira, mal pelayanan publik dan revitalisasi Stadion Mini Bulukumba," jelasnya.

Mantan Kasubag Humas Pemkab Bulukumba ini mengaku, jika proses peminjaman masih panjang. Belum lagi harus dibahas melalui RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD).

"Kalau pinjaman kita disetujui, kita akan diundang untuk memaparkan apa saja perencanaan kita, apa-apa saja yang akan dibiayai melalui anggaran tersebut," jelas Amran.