Kembangkan Jabar Selatan, Pemerintah Siapkan 80 Program Pembangunan
Kamis, 12 Agustus 2021 - 12:23 WIB
loading...
Diskusi Kelompok Terpumpun virtual bertema Pengembangan Wilayah Jawa Barat. Foto istimewa
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah menyiapkan 80 program untuk pengembangan Kawasan Jawa Barat (Jabar) Selatan yang diproyeksikan senilai Rp157 triliun. Program pembangunan itu nantinya fokus pada konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam.
Kepala Bappeda Jabar Ferry Sofwan Arif mengatakan, konsep pengembangan terpadu diharapkan dapat menghasilkan spread-effect yang akan memberikan pengaruh positif antar wilayah yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah. Hal tersebut memanfaatkan potensi dari tiga sektor yang ada di wilayah tersebut, yakni agribisnis, perikanan, dan pariwisata. Baca juga: Menhub Pastikan Reaktivasi Stasiun KRL Pondok Rajeg Tetap Berjalan di Tengah Pandemi
“Jabar selatan memiliki potensi yang besar, namun di sisi lain juga memiliki sejumlah keterbatasan. Laju pertumbuhan ekonomi di Jabar selatan masih terbatas,” katanya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun virtual bertema Pengembangan Wilayah Jawa Barat, dalam siaran persnya, Kamis (12/8/2021).
Kegiatan yang merupakan sinergi antara Bappeda Jabar, BUMN Center Universitas Padjadjaran, Institut Transportasi Logistik (ITL) Trisakti, dan Kantor Perwakilan BI Jabar tersebut menghadirkan pembicara Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Ady Rachmat, Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi, DPMPTSP Jabar Deni Rusyana, Kepala Pusat Kajian Sistem dan Kebijakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Suripno, dan akademisi Unpad Yayan Satyakti.
Ady Rahmat memaparkan untuk percepatan pembangunan Kawasan Jabar Selatan terdapat 80 program yang disiapkan dengan total dana yang dibutuhkan Rp 157 triliun. Program tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni tahap I (rampung 2024) dan tahap II (rampung 2030). Program ini terdiri dari sektor pariwisata (9 program), kelautan perikanan (8 program), agribisnis (4 program), dan infrastruktur (59 program).
Adapun rekapitulasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan, APBN murni (Rp 4 T), APBD murni (Rp 270 miliar), APBN dan APBD (Rp 13 T), APBN dan BUMN/BUMS/Swasta (Rp 26 T), APBN, APBD, dan BUMN/BUMD/Swasta (Rp 5 T), kemudian BUMN/BUMD/swasta (Rp 107 T). Baca juga: BUMD Jabar Gandeng Swasta Kelola Obyek Wisata Terbaru di Ciwidey yang Hits
Deputi Kepala Bank Indonesia Jabar Bambang Pramono mengatakan meski investasi Jabar pada semester 1-2021 tertinggi secara nasional namun masih terkonsentrasi di wilayah utara. Khususnya di Kawasan industry di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung.
“Investasi di wilayah Jabar selatan sangat kecil. Salah satu indikasi lemahnya investasi di wilayah selatan adalah kurangnya infrastruktur di wilayah tersebut sehingga pengembangan infrastruktur perlu dilakukan,” katanya.
Yayan Satyakti mengatakan data menunjukkan kinerja IPM Wilayah Jawa Barat Selatan relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat Tengah dan Jawa Barat Utara. Beberapa permasalahan klasik di Jabar selatan adalah kawasan tersebut merupakan wilayah zona Konservasi alam untuk backbone wilayah tengah dan wilayah utara, kemudian difokuskan pada pertanian, kehutanan, wisata, dan zona konservasi air.
“Pembangunan Jabar selatan intinya adalah konservasi, konservasi, konservasi. Kemudian Sustainable Agriculture, melakukan literasi manajemen sumber daya alam, serta clean development mechanism strategy,” ujarnya.
Soeripno mengatakan dalam pengembangkan sebuah wilayah harus dilakukan secara terintegrasi dan harmonis dengan perencanaan sistem transportasi, tidak bisa secara parsial atau terpisah-pisah.
“Dalam lampiran Raperpres Jabar Selatan ini tidak ada simpul nasional yang diusulkan, dan yang ada hanya jaringan jalan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut dapat diusulkan simpul nasional bisa terminal transportasi jalan tipe A dan Pelabuhan nasional termasuk jalan akses yang menghubungkan simpul tersebut dengan hinterlandnya,” katanya.
Deni Rusyana mengatakan konsep pengembangan yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, diantaranya strategi pengembangan keterpaduan hulu-hilir dalam suatu usaha rumah tangga tani yang bersiklus dalam suatu kawasan terpadu untuk Agro Techno Park Wanaraja, kemudian etalase petani milenial (EPM) kebun wanaraja, dan pembangkit listrik tenaga bayu di Garut dan di Sukabumi.
Kepala Bappeda Jabar Ferry Sofwan Arif mengatakan, konsep pengembangan terpadu diharapkan dapat menghasilkan spread-effect yang akan memberikan pengaruh positif antar wilayah yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah. Hal tersebut memanfaatkan potensi dari tiga sektor yang ada di wilayah tersebut, yakni agribisnis, perikanan, dan pariwisata. Baca juga: Menhub Pastikan Reaktivasi Stasiun KRL Pondok Rajeg Tetap Berjalan di Tengah Pandemi
“Jabar selatan memiliki potensi yang besar, namun di sisi lain juga memiliki sejumlah keterbatasan. Laju pertumbuhan ekonomi di Jabar selatan masih terbatas,” katanya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun virtual bertema Pengembangan Wilayah Jawa Barat, dalam siaran persnya, Kamis (12/8/2021).
Kegiatan yang merupakan sinergi antara Bappeda Jabar, BUMN Center Universitas Padjadjaran, Institut Transportasi Logistik (ITL) Trisakti, dan Kantor Perwakilan BI Jabar tersebut menghadirkan pembicara Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Ady Rachmat, Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi, DPMPTSP Jabar Deni Rusyana, Kepala Pusat Kajian Sistem dan Kebijakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Suripno, dan akademisi Unpad Yayan Satyakti.
Ady Rahmat memaparkan untuk percepatan pembangunan Kawasan Jabar Selatan terdapat 80 program yang disiapkan dengan total dana yang dibutuhkan Rp 157 triliun. Program tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni tahap I (rampung 2024) dan tahap II (rampung 2030). Program ini terdiri dari sektor pariwisata (9 program), kelautan perikanan (8 program), agribisnis (4 program), dan infrastruktur (59 program).
Adapun rekapitulasi anggaran berdasarkan sumber pendanaan, APBN murni (Rp 4 T), APBD murni (Rp 270 miliar), APBN dan APBD (Rp 13 T), APBN dan BUMN/BUMS/Swasta (Rp 26 T), APBN, APBD, dan BUMN/BUMD/Swasta (Rp 5 T), kemudian BUMN/BUMD/swasta (Rp 107 T). Baca juga: BUMD Jabar Gandeng Swasta Kelola Obyek Wisata Terbaru di Ciwidey yang Hits
Deputi Kepala Bank Indonesia Jabar Bambang Pramono mengatakan meski investasi Jabar pada semester 1-2021 tertinggi secara nasional namun masih terkonsentrasi di wilayah utara. Khususnya di Kawasan industry di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung.
“Investasi di wilayah Jabar selatan sangat kecil. Salah satu indikasi lemahnya investasi di wilayah selatan adalah kurangnya infrastruktur di wilayah tersebut sehingga pengembangan infrastruktur perlu dilakukan,” katanya.
Yayan Satyakti mengatakan data menunjukkan kinerja IPM Wilayah Jawa Barat Selatan relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat Tengah dan Jawa Barat Utara. Beberapa permasalahan klasik di Jabar selatan adalah kawasan tersebut merupakan wilayah zona Konservasi alam untuk backbone wilayah tengah dan wilayah utara, kemudian difokuskan pada pertanian, kehutanan, wisata, dan zona konservasi air.
“Pembangunan Jabar selatan intinya adalah konservasi, konservasi, konservasi. Kemudian Sustainable Agriculture, melakukan literasi manajemen sumber daya alam, serta clean development mechanism strategy,” ujarnya.
Soeripno mengatakan dalam pengembangkan sebuah wilayah harus dilakukan secara terintegrasi dan harmonis dengan perencanaan sistem transportasi, tidak bisa secara parsial atau terpisah-pisah.
“Dalam lampiran Raperpres Jabar Selatan ini tidak ada simpul nasional yang diusulkan, dan yang ada hanya jaringan jalan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut dapat diusulkan simpul nasional bisa terminal transportasi jalan tipe A dan Pelabuhan nasional termasuk jalan akses yang menghubungkan simpul tersebut dengan hinterlandnya,” katanya.
Deni Rusyana mengatakan konsep pengembangan yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, diantaranya strategi pengembangan keterpaduan hulu-hilir dalam suatu usaha rumah tangga tani yang bersiklus dalam suatu kawasan terpadu untuk Agro Techno Park Wanaraja, kemudian etalase petani milenial (EPM) kebun wanaraja, dan pembangkit listrik tenaga bayu di Garut dan di Sukabumi.
(don)
Lihat Juga :
