Berdayakan UMKM, DPRD Minta Pemkab Kendal Tingkatkan Fasilitas Pelayanan PLUT
Selasa, 03 Agustus 2021 - 21:43 WIB
loading...
Keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang diharapkan menjadi sentra pengembangan UMKM di Kabupaten Kendal masih belum maksimal.
A
A
A
KENDAL - Keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang diharapkan menjadi sentra pengembangan UMKM di Kabupaten Kendal masih belum maksimal. Kurang memadainya sarana dan prasarana ditengarai menjadi persoalan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kendal ke kantor PLUT KUMKM, Selasa (3/8/2021).
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi B, Dwi Setyowati selaku pengelola PLUT, menyampaikan minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala untuk menunjang kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan dan minat peserta UMKM.
Dia mencontohkan, tidak adanya papan nama, halaman yang masih berupa tanah sehingga menjadi becek ketika hujan, serta jaringan internet yang belum menjangkau untuk program digitalisasi UMKM. Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat menganggarkan untuk peningkatan sarana pendukung PLUT.
Mengetahui hal itu, Dian Alfat Muchammad, Ketua Komisi B, mendorong pemerintah daerah memfokuskan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik. Terlebih, tegasnya, sesuai program bupati yang akan menjadikan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata, maka keberadaan UMKM perlu mendapatkan perhatian.
"PLUT sebagai fasilitas pelayanan publik, dalam hal ini untuk pendampingan dan pengembangan koperasi dan UMKM, harus dapat lebih mudah diakses. Sarana dan prasarana yang diperlukan harus didukung," ujarnya.
Di tempat lain, Komisi B juga meninjau Terminal Bahurekso yang direncanakan sebagai tempat relokasi pasar Weleri semi permanen. Pembangunan tempat relokasi yang dianggarkan sebesar Rp3,7 miliar ini sudah mencapai 96 persen, dan masih kurang pemasangan atap dan jaringan listriknya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Alfebia Yulando yang mendampingi Komisi B, mengatakan bahwa sebanyak 2.200 lapak disiapkan untuk menampung seluruh pedagang dari pasar Weleri. Ditargetkan, pembangunan sudah dapat diselesaikan bulan ini dan pada awal September mendatang sudah dapat ditempati para pedagang.
Sementara itu, Sri Supriyati, Sekretaris Komisi B, meminta agar perpindahan pedagang ke tempat relokasi ini tidak mengurangi PAD yang sudah ditargetkan. “Pedagang akan menempati pasar relokasi ini bisa sampai dua tahun, boleh digratiskan tapi jangan sampai selamanya gratis," tuturnya. CM
Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kendal ke kantor PLUT KUMKM, Selasa (3/8/2021).
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi B, Dwi Setyowati selaku pengelola PLUT, menyampaikan minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala untuk menunjang kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan dan minat peserta UMKM.
Dia mencontohkan, tidak adanya papan nama, halaman yang masih berupa tanah sehingga menjadi becek ketika hujan, serta jaringan internet yang belum menjangkau untuk program digitalisasi UMKM. Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat menganggarkan untuk peningkatan sarana pendukung PLUT.
Mengetahui hal itu, Dian Alfat Muchammad, Ketua Komisi B, mendorong pemerintah daerah memfokuskan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik. Terlebih, tegasnya, sesuai program bupati yang akan menjadikan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata, maka keberadaan UMKM perlu mendapatkan perhatian.
"PLUT sebagai fasilitas pelayanan publik, dalam hal ini untuk pendampingan dan pengembangan koperasi dan UMKM, harus dapat lebih mudah diakses. Sarana dan prasarana yang diperlukan harus didukung," ujarnya.
Di tempat lain, Komisi B juga meninjau Terminal Bahurekso yang direncanakan sebagai tempat relokasi pasar Weleri semi permanen. Pembangunan tempat relokasi yang dianggarkan sebesar Rp3,7 miliar ini sudah mencapai 96 persen, dan masih kurang pemasangan atap dan jaringan listriknya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Alfebia Yulando yang mendampingi Komisi B, mengatakan bahwa sebanyak 2.200 lapak disiapkan untuk menampung seluruh pedagang dari pasar Weleri. Ditargetkan, pembangunan sudah dapat diselesaikan bulan ini dan pada awal September mendatang sudah dapat ditempati para pedagang.
Sementara itu, Sri Supriyati, Sekretaris Komisi B, meminta agar perpindahan pedagang ke tempat relokasi ini tidak mengurangi PAD yang sudah ditargetkan. “Pedagang akan menempati pasar relokasi ini bisa sampai dua tahun, boleh digratiskan tapi jangan sampai selamanya gratis," tuturnya. CM
(ars)
Lihat Juga :
