Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Alokasikan Sewa Helikopter Rp600 Juta

BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum diketahui memiliki alokasi anggaran sebesar Rp600 juta untuk biaya sewa helikopter. Informasi tersebut diperoleh dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP).

Baca juga: Pendapatan Daerah Turun, Wagub Jabar: Konsekuensi Melemahnya Ekonomi Masyarakat

Dilihat Selasa (2/8/2021) pukul 10.30 WIB, jika dimasukkan kata 'sewa helikopter' di kotak pencarian, maka muncul 10 paket sewa helikopter.

Baca juga: 10 Tahun Buron, Warga Jerman Pemilik Hotel di Bali Serahkan Diri

Dari 10 paket sewa helikopter, 8 paket di antaranya tertulis Paket Sewa Helikopter Mobilitas Wakil Gubernur mulai paket 1 hingga 8 dengan metode pengadaan langsung yang dimulai Februari hingga September 2021 dengan nilai paket masing-masing Rp75 juta.

Dalam tabel tersebut tertera keterangan bahwa rencana pengadaan itu dilakukan Pemprov Jabar di bawah Satuan Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat dengan lokasi rencana pengadaan paket di Kota Bandung, Jawa Barat. Situs tersebut bisa diakses oleh publik dengan mengakses laman https://sirup.lkpp.go.id/.

Menanggapi informasi tersebut, Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Uum membenarkan bawa dirinya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp600 juta untuk biaya sewa helikopter dalam APBD Provinsi Jabar 2021.

Menurut Uu, anggaran ratusan juta rupiah tersebut sengaja dialokasikan untuk mendukung operasionalnya sebagai Wagub Jabar. Uu mengaku, memilih helikopter sebagai sarana transportasinya untuk memudahkannya menjangkau masyarakat. Terlebih, kata Uu, wilayah Provinsi Jabar sangat luas.

"Khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa, ini yang pertama. Kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh karena memang wilayah Jabar itu luas," ujar Uu dalam keterangannya, Selasa (3/8/2021).

Uu menjelaskan, Provinsi Jabar terdiri atas 27 kabupaten/kota dan lebih dan 5.312 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut menurutnya membutuhkan sarana transportasi yang memadai seperti helikopter.

"Ini memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat kita harus datang ke daerah karena ada beberapa daerah yang belum terkonektivitas dengan baik atau ada (lokasi) bencana yang datang ke wilayah tersebut dan yang lainnya," jelas Uu.

Meski begitu, lanjut Uu, alokasi anggaran sebesar Rp600 juta hingga kini masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan. Dana tersebut, kata Uu, akan dipakai jika dirinya benar-benar membutuhkan helikopter.

"Kalau tidak dipakai nanti jadi silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang. Ini (juga) bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain," terang Uu.

Uu juga mengatakan bahwa menyewa jauh lebih murah dibandingkan harus membeli helikopter yang harganya bisa mencapai Rp80 miliar. Harga tersebut belum termasuk membeli peralatan tambahan, biaya gaji pilot, sewa garasi, dan yang lainnya. "Maka ini lebih efisien dibandingkan dengan memiliki helikopter ini," kata Uu.

Uu menambahkan, jika ada masyarakat yang menilai salah dan tak setuju dengan alokasi anggaran sewa helikopter tersebut, dirinya meminta maaf.

"Kalau ada masyarakat yang berkomentar, kita meminta maaf kepada masyarakat dan ini akan menjadi koreksi di masa yang akan datang," tandasnya.