Pembahasan RPJMD Kota Makassar Terkendala PPKM Level 4
Senin, 02 Agustus 2021 - 07:49 WIB
loading...
Pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar hingga kini belum rampung akibat pembatasan waktu rapat sesuai aturan PPKM. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Makassar hingga kini belum rampung. Padahal, penetapan RPJMD seharusnya dilakukan paling lambat enam bulan setelah RPJMD periode sebelumnya berakhir.
Hal itu sesuai dengan Permendagri RI No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 38 poin 2.
Selanjutnya, penetapan RPJMD yang lamban tersebut menempatkan Pemerintah Kota ( Pemkot ) sesuai dengan pasal 39 harus menghadapi konsekuensi sanksi administratif dengan tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tiga periode.
Baca Juga: Kemenhub Pastikan Arus Logistik Tetap Lancar Selama PPKM
Sekretaris Panita Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan pembahasan Ranperda masih dalam tahap ekspose. Saat ini masih sebatas tanggapan dari para ahli.
Legislator Golkar ini mengakui pembahasan memang agak lamban karena adanya pembatasan jam rapat hanya sampai pukul 16.00 Wita sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 .
"Semua punya batasan toleransi, semua punya batasan tentatif secara waktu, tapi ada toleransi karena keadaan sekarang ini bayangkan saja rapat nda boleh lewat dari jam 4, PPKM level 4 Sekarang kan," ungkapnya.
Meski terhambat, dia optimis perampungan dapat dilakukan sebelum masa anggaran perubahan 2021 dilakukan. Apalagi pembahasan pasal per pasal tidak begitu panjang.
"Sedikit ji pasalnya, yang berat itu dokumen pendukungnya karena antara norma kaidah harus berkesesuaian dengan dokumen pendukung karena itu satu rangkaian yang nda bisa dipisah, begitu bunyi pasalnya. Doakan saja," lanjut Wahab.
Baca Juga: Pemerintah Disarankan Jangan Paksakan Perpanjang PPKM jika Tak Mampu
Sementara itu, pembahasan akan kembali dilanjutkan pada hari ini, Senin (2/8/2021), menyangkut tanggapan pemerintah kota (Pemkot) terkait tanggapan para ahli.
"Dan kami juga akan memanggil koalisi organisasi non pemerintah (NGO) sebagai partisipan terhadap arah pembangunan Senin nanti," pungkasnya.
Anggota Pansus, Abdi Asmara mengaharapkan pembahasan RPJMD bisa memuat keseluruhan harapan dan janji politik Wali Kota Makassar usai dilantik. Terlebih masa jabatan efketif yang diemban hanya kurang lebih tiga tahun.
"Masa jabatan Pak Danny (Wali Kota) ini kurang lebih tiga tahun, harapan besar kami semua janji politik itu tertuang dalam RPJMD ini," terangnya.
Legislator Demokrat ini meminta pihak-pihak terkait bisa merumuskan RPJMD tersebut dengan baik.
"Kami mau Bappeda tim yang menyusun, efektif dalam menyusun ini. Termaktub semua apa yang dijanjikan sama masyarakat ada dihimpun di situ. Kenapa, karena ini RPJMD nanti dasar semua SKPD membuat sebuah rencana kerja, renja sesuai maunya Pak Danny Bu Fatma, sehingga dengan pansus RPJMD ini kita membedah merumuskan masalah apa yang belum ada kita masukkan," pungkasnya.
Baca Juga: Bupati Gowa Serahkan Ranperda RPJMD 2021-2026 ke DPRD
Hal itu sesuai dengan Permendagri RI No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 38 poin 2.
Selanjutnya, penetapan RPJMD yang lamban tersebut menempatkan Pemerintah Kota ( Pemkot ) sesuai dengan pasal 39 harus menghadapi konsekuensi sanksi administratif dengan tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tiga periode.
Baca Juga: Kemenhub Pastikan Arus Logistik Tetap Lancar Selama PPKM
Sekretaris Panita Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan pembahasan Ranperda masih dalam tahap ekspose. Saat ini masih sebatas tanggapan dari para ahli.
Legislator Golkar ini mengakui pembahasan memang agak lamban karena adanya pembatasan jam rapat hanya sampai pukul 16.00 Wita sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 .
"Semua punya batasan toleransi, semua punya batasan tentatif secara waktu, tapi ada toleransi karena keadaan sekarang ini bayangkan saja rapat nda boleh lewat dari jam 4, PPKM level 4 Sekarang kan," ungkapnya.
Meski terhambat, dia optimis perampungan dapat dilakukan sebelum masa anggaran perubahan 2021 dilakukan. Apalagi pembahasan pasal per pasal tidak begitu panjang.
"Sedikit ji pasalnya, yang berat itu dokumen pendukungnya karena antara norma kaidah harus berkesesuaian dengan dokumen pendukung karena itu satu rangkaian yang nda bisa dipisah, begitu bunyi pasalnya. Doakan saja," lanjut Wahab.
Baca Juga: Pemerintah Disarankan Jangan Paksakan Perpanjang PPKM jika Tak Mampu
Sementara itu, pembahasan akan kembali dilanjutkan pada hari ini, Senin (2/8/2021), menyangkut tanggapan pemerintah kota (Pemkot) terkait tanggapan para ahli.
"Dan kami juga akan memanggil koalisi organisasi non pemerintah (NGO) sebagai partisipan terhadap arah pembangunan Senin nanti," pungkasnya.
Anggota Pansus, Abdi Asmara mengaharapkan pembahasan RPJMD bisa memuat keseluruhan harapan dan janji politik Wali Kota Makassar usai dilantik. Terlebih masa jabatan efketif yang diemban hanya kurang lebih tiga tahun.
"Masa jabatan Pak Danny (Wali Kota) ini kurang lebih tiga tahun, harapan besar kami semua janji politik itu tertuang dalam RPJMD ini," terangnya.
Legislator Demokrat ini meminta pihak-pihak terkait bisa merumuskan RPJMD tersebut dengan baik.
"Kami mau Bappeda tim yang menyusun, efektif dalam menyusun ini. Termaktub semua apa yang dijanjikan sama masyarakat ada dihimpun di situ. Kenapa, karena ini RPJMD nanti dasar semua SKPD membuat sebuah rencana kerja, renja sesuai maunya Pak Danny Bu Fatma, sehingga dengan pansus RPJMD ini kita membedah merumuskan masalah apa yang belum ada kita masukkan," pungkasnya.
Baca Juga: Bupati Gowa Serahkan Ranperda RPJMD 2021-2026 ke DPRD
(agn)
Lihat Juga :
