Masyarakat Harus Lebih Sabar Jalani PPKM, Jangan Mudah Terprovokasi

JAKARTA - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi COVID-19 ini menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah.

Baca juga: 300 Guru Karawang Terpapar COVID-19, 20 Orang Meninggal

Keputusan disambut pro dan kontra. Presiden Lajnah Tanfidziyah (LT) Syarikat Islam Indonesia, KH Muflich Chalif Ibrahim menyatakan masyarakat harus lebih bersabar agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin memprovokasi, mengajak membangkang dan berbuat anarki.

Baca juga: Warga Tasikmalaya Hilang Terjatuh dari Kapal Feri di Selat Bali

Muflich mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya provokasi dan mispersepsi oleh masyarakat terkait kebijakan pemerintah di masa pandemi ini.

"Situasi kondisi yang dihadapi masyarakat tentunya berbeda. Kemampuan masyarakat juga tidak sama, kadar akalnya pun juga berbeda-beda. Ini yang membuat masyarakat mudah diprovokasi dengan hoax," ungkapnya di Jakarta, Jumat (29/7/2021).

Untuk itu, Muflich meminta sosialisasi penanganan pandemi COVID-19 harus digalakkan dan dijelaskan dengan sebaik mungkin. Hal itu agar masyarakat sadar dan dapat menerima keputusan itu dengan baik. Masyarakat harus diyakinkan bahwa keputusan pemerintah tersebut adalah upaya untuk menyelamatkan masyarakat agar terhindar dari penyebaran COVID-19.

"Sosialisasi (terkait kebijakan di masa pandemi) ini harus dijelaskan seterang-terangnya kepada seluruh masyarakat. Mengingat cara pandang masyarakat yang berbeda-beda. Ini yang harus terus dilakukan baik itu oleh pemerintah, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama,” tuturnya.

Muflich menambahkan, dalam kondisi seperti perbedaan penerimaan di masyarakat masih wajar. Karena itu semua harus sabar dan bisa mengendalikan diri agar upaya mengatasi pandemi COVID-19 berhasil.

Terkait pelanggar kebijakan PPKM Darurat, ia menilai hal itu terjadi karena egoisme dari oknum yang tidak peduli orang lain, lingkungan dan sistem yang ada. Dia menyebut, oknum tersebut tidak sadar ada di sebuah sistem dan memiliki berbagai peran sebagai masyarakat dari sebuah negara. Sehingga cenderung tidak memikirkan kemaslahatan umat.

"Orang-orang ini lebih mementingkan diri sendiri, mengesampingkan hal yang lebih besar dan kemaslahatan yang lebih besar. Dia tidak sadar bahwa dirinya hidup pada suatu sistem yang diatur oleh negara demi kemaslahatan masyarakat seluruhnya," tegasnya.

Sementara terkait provokasi yang justru dilakukan tokoh agama, Muflich mengatakan bahwa sebagai tokoh agama tentunya adalah figur yang berilmu. Dengan demikian, seharusnya tokoh-tokoh itu juga bertindak sesuai dengan nilai dan ajaran agama, bukan justru memperkeruh suasana.

"Akal dan akhlaknya tidak berfungsi. Banyak orang yang mempertarutkan nafsu dengan tidak berpedoman dengan wahyu. Sehingga mungkin saat ini kita ini seperti masuk ke era jahiliyah," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa situasi yang sedang terjadi ini memang sangat sulit dan merupakan ujian berat bagi penyelenggara negara, terutama untuk memastikan masyarakat terbebas dari rasa takut dan kelaparan.

"Penyelenggara negara harus menyadari bahwa suatu penduduk negeri harus diperjuangkan untuk terbebas dari kelaparan dan rasa takut, sehingga ini menjadi ujian berat bagi pemerintah," tuturnya.

Muflich berharap bahwa upaya moderasi beragama haruslah diaplikasikan kepada generasi penerus bangsa. Hal ini agar generasi penerus disiapkan dan dididik supaya membekali diri dari gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman, terutama menghadapi kondisi seperti pandemi COVID-19.

Generasi muda bangsa harus memiliki integritas moral tinggi, kejujuran, kebenaran, nilai-nilai kemanusiaan, nilai inklusif dalam berbangsa agar tidak mudah terjerat provokasi bahkan radikalisme yang justru merugikan.

"Kita ajak mereka kembali kepada tuntunan Alquran dan sunnah serta kearifan lokal, agar mereka betul-betul membekali diri, menyiapkan diri karena kedepannya tidak akan mudah," jelasnya.