Antisipasi Lonjakan Biaya Kremasi, DKI Minta Yayasan Tentukan Jadwal dan Tarif

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima keluhan salah seorang warga mengenai paket kremasi dengan biaya tinggi yang terjadi pada keluarganya, Senin 12 Juli 2021. Berdasarkan penelusuran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, dipastikan bahwa petugas Palang Hitam Distamhut DKI Jakarta hanya memberikan informasi kepada RS maupun pihak keluarga terkait lokasi kremasi swasta yang menerima jenazah COVID-19 di luar Jakarta dan tidak melakukan pengantaran jenazah ke luar kota karena meningkatnya pelayanan pemakaman di dalam kota.

“Kami telah menelusuri bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, petugas kami tidak ada yang mengantar jenazah kremasi ke luar Jakarta. Jenazah yang dikremasi di Karawang dibawa sendiri oleh pihak keluarga. Petugas kami hanya menginformasikan bahwa krematorium di Jakarta tidak menerima kremasi jenazah COVID-19 dan yang dapat menerima adalah krematorium di luar Jakarta,” terang Kepala Distamhut DKI Jakarta, Suzi Marsitawati dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).

Untuk mencegah adanya calo dan korban berikutnya terhadap kremasi, Suzi mengimbau kepada Yayasan Kremasi agar bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya. Sehingga, tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/oknum yang merugikan masyarakat. Baca juga: Sentra Peti Jenazah Covid-19 di Kota Bogor Berdayakan 50 Warga Terdampak Pandemi

Suzi juga mengimbau agar masyarakat dapat mencatat nama, mengambil foto wajah, dan laporkan kepada Pemprov DKI Jakarta apabila terdapat oknum yang mengaku petugas Distamhut Provinsi DKI Jakarta dan meminta uang.

"Jika oknum tersebut benar pegawai kami, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung menindak tegas. Namun, jika bukan pegawai, Pemprov DKI Jakarta akan melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut," ujarnya.