Soal Pendamping Gubernur Lukas Enembe, Golkar Papua Masih Bungkam

JAYAPURA - Golkar Papua masih menunggu keputusan keputusan DPP sehingga hingga saat ini belum menentukan nama Cawagub yang mendampingi Gubernur Lukas Enembe . Calon yang digadang-gadang belum secara resmi diusulkan kepada Koalisi Papua Bangkit Lukmen Jilid II.

Baca juga: Papua Memanas, Gubernur Lukas Enembe Copot Sekda Dance Flassy

Wakil Ketua Golkar Papua, Max Richard Krey menjelaskan, dengan melihat kembali kursi Wagub Papua yang sebelumnya diduduki oleh Ketua DPD Golkar, maka Gubernur Lukas Enembe dan koalisi diharapkan lebih memprioritaskan 1 dari dua nama yang akan dihantarkan ke DPR Papua untuk dipilih sebagai Cawagub.

Baca juga: Terpapar COVID-19, Sebut Sejumlah Pekerja asal Jepang Meninggal di Karawang

Cawagub tersebut akan menggantikan posisi almarhum Klemej Tinal. "Harapan kami hanya minta ke Gubernur dan teman-teman koalisi mau menerima Partai Golkar kembali artinya nama yang nanti di usulkan Golkar menjadi salah satu calon yang akan dibawa ke DPR Papua," kata Max di Jayapura, Kamis (15/7/2021).

Sejauh ini, lanjut Max, Golkar Papua masih menunggu keputusan DPP soal nama yang akan diusulkan dalam koalisi.

"Kita belum lakukan rapat pleno internal dalam menentukan nama yang akan diusulkan, kami berharap dalam pekan ini kita sudah mendapatkan kandidat yang akan kita sampaikan kepada koalisi," ujarnya.

Menyangkut keinginan Golkar sebagaimana yang dimaksudkan tersebut, lanjut Max, memang belum secara langsung disampaikan kepada Gubernur maupun koalisi.

Dalam setiap rapat yang dibahas dalam koalisi masih terbatas pada usulan nama-nama dari masing-masing partai pendukung koalisi Papua Bangkit Jilid II.

"Jadi memang sampai saat belum ada penentuan siapa dua calon ini, dan ini yang masih digodok. Namun kami tetap berharap jatah satu nama itu diberikan kepada Golkar," katanya.

Saat ini Koalisi tengah melakukan koordinasi dengan biro hukum Pemprov Papua, Universitas Cenderawasih termasuk pakar-pakar hukum agar mendapatkan bobot yang pas, dalam hal penentuan dua nama tersebut.

"Tujuannya juga agar kedepannya hasil keputusan koalisi ini tidak berbenturan dengan hukum," jelasnya.

Max juga meluruskan kembali bahwa hingga saat ini DPD Golkar belum menggelar pleno internal untuk penentuan nama yang akan di usulkan, termasuk rekomendasi DPP soal nama yang akan diusulkan.

Sehingga jika ada kader ataupun pengurus Golkar yang menyebutkan nama kandidat, menurut Max itu merupakan tanggapan secara pribadi, sebab masih menunggu DPP secara resmi mengeluarkan nama untuk di rekomendasikan.

"Jadi itu hanya pernyatan pribadi saja, walaupun yang menyampaikan itu memiliki jabatan dalam struktur Golkar tapi rekomendasi Partai yang menjadi kuncinya," tegasnya.