COVID-19 Belum Terkendali, Legislator Jabar Ini Dukung Perpanjangan PMKM Darurat

BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat , Hasbullah Rahmad mendukung wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.Dukungan tersebut disampaikan Hasbullah menyusul masih tingginya persebaran COVID-19. Terlebih, korban jiwa akibat COVID-19 juga terus berjatuhan, seperti yang terjadi di Kota Depok dan Bekasi.

Dengan kondisi tersebut, legislator Jabar dari daerah pemilihan Jabar VIII ini meminta pemerintah segera melakukan evaluasi pelaksanaan PPKM darurat.

"Tingkat persebaran pandemi ini sangat tinggi. Untuk itu, pembatasan skala regional dan mikro saya kira perlu diperhatikan ke depan. Jangan sampai libur Idul Adha menjadikan grafik semakin naik," ujar Hasbullah, Kamis (15/7/2021).

Menurut Hasbullah, berdasarkan pantauan pihaknya di lapangan, angka kematian terus mengalami peningkatan. Selain itu, masyarakat sulit mendapatkan akses rumah sakit, oksigen, hingga lahan pemakaman. Sehingga, kata dia, opsi perpanjangan PPKM darurat menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan sebagai solusi untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini.

"Menurut saya, PPKM ini mungkin perlu diperpanjang, khususnya untuk Jabodetabek, dalam hal ini di Kota Depok dan Kota Bekasi karena arus migrasi masyarakat dari Jabodetabek ke Jakarta dan sebaliknya masih tinggi," jelasnya.

"Bahkan, yang membuat saya prihatin adalah ketika ada jenazah bisa 24 jam belum dimakamkan karena persoalan peti yang terbatas, lahan yang terbatas. Karena tingginya tingkat persebaran dan kematian, menurut saya masih dibutuhkan PPKM ini, khususnya di zona merah seperti di Jabodetabek," sambung Hasbullah menegaskan.

Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengungkapkan, di tengah situasi pandemi saat ini, masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang terdekatnya menjadi korban.

Bahkan, fenomena ini menurutnya menjadi shock therapy dan menjadikan masyarakat untuk lebih ketat menjalankan protokol kesehatan (prokes).

"Dengan banyaknya jumlah korban meninggal menjadi shock therapy bagi masyarakat untuk tetap disiplin terhadap prokes. Hanya persoalannya migrasi atau laju masyarakat dari kota satu ke kota lain yang perlu tetap dibatasi karena kalau ini tidak dibatasi dan dikanalisasi melalui PPKM dikhawatirkan grafiknya akan terus meningkat," tandasnya.

Diketahui, pemerintah pusat sendiri kini tengah mewacanakan rencana perpanjangan PPKM Darurat menyusul masih tingginya angka kasus COVID-19. Namun, wacana tersebut banyak ditentang masyarakat karena menimbulkan kerugian secara ekonomi.