Desak Transparansi Anggaran Bedah Rumah, Warga dan BKM Bersitegang di Serua Indah
Minggu, 11 Juli 2021 - 11:17 WIB
loading...
Rapat mediasi di aula Kantor Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangsel, Sabtu (10/7/2021) diwarnai ketegangan. Pengurus lingkungan ngotot meminta BKM buka-bukaan soal penggunaan anggaran program bedah rumah. Foto: MPI/Hambali
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Rapat mediasi yang digelar di aula Kantor Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (10/7/2021) diwarnai ketegangan. Pengurus lingkungan setempat ngotot meminta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) buka-bukaan soal penggunaan anggaran program bedah rumah .
Beruntung ketegangan bisa diredakan anggota Bhabinkamtibnas dan Babinsa yang juga menghadiri mediasi. Pertemuan itu pun gagal mencapai kesepahaman. Pengurus lingkungan dari RW setempat menolak penjelasan BKM yang dianggap tak terbuka dalam penggunaan anggaran.
Baca juga: 2.190 Unit Bakal Menerima Bantuan Bedah Rumah di Banten
"Kita dari warga ingin tahu saja sebenarnya anggarannya itu berapa. Jadi jangan warga yang rumahnya tidak layak huni cuma diiming-imingi rumahnya mau dibagusin, tapi kita nggak dikasih tahu anggaran yang dikucurkan dari atas itu berapa," ujar Ketua RW08 Serua Indah Nanang Martadi.
Menurut dia, kekesalannya selaku pihak yang ikut menandatangani usulan bedah rumah warganya itu telah berlangsung sejak lama. Dia membeberkan sekitar tahun 2017 silam hasil bedah rumah di lingkungannya tak sesuai harapan.
"Kan kalau di lingkungan saya sudah jalan agak lama juga program bedah rumah ini. Dulu ada warga saya yang rumahnya tak layak huni, orang susah, terus rumahnya kita usulin akhirnya dapat. Tapi ya begitu, anggarannya kita nggak pernah dikasih tahu. Kan kita bisa ikut mengawasi juga sebagai lingkungan bagaimana prosesnya, bahannya apa," katanya.
Pada Juni 2021 warga tak mampu di wilayahnya kembali mendapat program bedah rumah. Karena tak ada transparansi peruntukan anggaran, pemilik rumah harus rela merobohkan bangunan lamanya sendiri sambil menanggung konsumsi pekerjanya.
Beruntung ketegangan bisa diredakan anggota Bhabinkamtibnas dan Babinsa yang juga menghadiri mediasi. Pertemuan itu pun gagal mencapai kesepahaman. Pengurus lingkungan dari RW setempat menolak penjelasan BKM yang dianggap tak terbuka dalam penggunaan anggaran.
Baca juga: 2.190 Unit Bakal Menerima Bantuan Bedah Rumah di Banten
"Kita dari warga ingin tahu saja sebenarnya anggarannya itu berapa. Jadi jangan warga yang rumahnya tidak layak huni cuma diiming-imingi rumahnya mau dibagusin, tapi kita nggak dikasih tahu anggaran yang dikucurkan dari atas itu berapa," ujar Ketua RW08 Serua Indah Nanang Martadi.
Menurut dia, kekesalannya selaku pihak yang ikut menandatangani usulan bedah rumah warganya itu telah berlangsung sejak lama. Dia membeberkan sekitar tahun 2017 silam hasil bedah rumah di lingkungannya tak sesuai harapan.
"Kan kalau di lingkungan saya sudah jalan agak lama juga program bedah rumah ini. Dulu ada warga saya yang rumahnya tak layak huni, orang susah, terus rumahnya kita usulin akhirnya dapat. Tapi ya begitu, anggarannya kita nggak pernah dikasih tahu. Kan kita bisa ikut mengawasi juga sebagai lingkungan bagaimana prosesnya, bahannya apa," katanya.
Pada Juni 2021 warga tak mampu di wilayahnya kembali mendapat program bedah rumah. Karena tak ada transparansi peruntukan anggaran, pemilik rumah harus rela merobohkan bangunan lamanya sendiri sambil menanggung konsumsi pekerjanya.
Lihat Juga :
