DKI Diminta Pidanakan Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat
Rabu, 07 Juli 2021 - 22:23 WIB
loading...
Bendahara PWNU DKI Jakarta, M Taufik.Foto/SINDOphoto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta meminta kepada pemerintah agar menindak perusahaan yang melanggar PPKM darurat . Pemprov DKI Jakarta diminta tidak segan-segan mempidanakan perusahaan nakal tersebut.
Bendahara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta M Taufik mengatakan, berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta terdapat 59 perusahaan telah ditutup sementara selama tiga hari karena melanggar ketentuan PPKM Darurat per Senin (5/7/2021).
Penutupan 59 perusahaan itu merupakan hasil sidak ke 74 perusahaan yang ada di Ibu Kota."Harus ditindak itu perusahaan yang melanggar dan segera pidanakan saja. Anies marah itu saya rasa karena unsur kemanusian dan ingin menyelamatkan nyawa manusia," kata Taufik kepada wartawan Rabu (7/7/2021).
Taufik mengaku, kebijakan PPKM darurat agar dipatuhi oleh semua perusahaan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga mendukung langkah Anies Baswedan yang memarahi pimpinan perusahaan saat sidak di lantai 43 Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat.
"Agar ada efek jera, jangan jadi main-main. Inikan buat keselamatan rakyat Jakarta. Kami minta seluruh perusahaan di Jakarta patuh PPKM darurat," ujarnya. Baca: Ketika Anies Baswedan Marah saat Temukan Perusahaan Tidak Terapkan WFH 100%
Taufik melanjutkan, DPRD juga siap menerima aduan masyarakat bagi yang mengetahui adanya aktifitas perkantoran yang menyuruh karyawan masuk kantor. Diketahui, ada 16 aturan PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali. Dinataranya, perkantoran di sektor yang non-esensial wajib menerapkan 100 persen work from home (WHF) atau bekerja dari rumah.
Untuk sektor esensial, karyawan yang boleh work from office (WFO) maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sektor esensial ini mencakup bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.
Bendahara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta M Taufik mengatakan, berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta terdapat 59 perusahaan telah ditutup sementara selama tiga hari karena melanggar ketentuan PPKM Darurat per Senin (5/7/2021).
Penutupan 59 perusahaan itu merupakan hasil sidak ke 74 perusahaan yang ada di Ibu Kota."Harus ditindak itu perusahaan yang melanggar dan segera pidanakan saja. Anies marah itu saya rasa karena unsur kemanusian dan ingin menyelamatkan nyawa manusia," kata Taufik kepada wartawan Rabu (7/7/2021).
Taufik mengaku, kebijakan PPKM darurat agar dipatuhi oleh semua perusahaan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga mendukung langkah Anies Baswedan yang memarahi pimpinan perusahaan saat sidak di lantai 43 Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat.
"Agar ada efek jera, jangan jadi main-main. Inikan buat keselamatan rakyat Jakarta. Kami minta seluruh perusahaan di Jakarta patuh PPKM darurat," ujarnya. Baca: Ketika Anies Baswedan Marah saat Temukan Perusahaan Tidak Terapkan WFH 100%
Taufik melanjutkan, DPRD juga siap menerima aduan masyarakat bagi yang mengetahui adanya aktifitas perkantoran yang menyuruh karyawan masuk kantor. Diketahui, ada 16 aturan PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali. Dinataranya, perkantoran di sektor yang non-esensial wajib menerapkan 100 persen work from home (WHF) atau bekerja dari rumah.
Untuk sektor esensial, karyawan yang boleh work from office (WFO) maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sektor esensial ini mencakup bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.
Lihat Juga :
