Warga Usia 12-18 Tahun yang Menolak Vaksinasi, Epidemiolog: Beri Sanksi Tegas
Rabu, 07 Juli 2021 - 08:18 WIB
loading...
Vaksinasi Covid-19 untuk anak digelar di GBK. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Epidemiolog UKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, vaksinasi kepada kelompok usia 12-18 tahun harus menjangkau populasi total (100%), seluruh anak, untuk mencapai 70 persen.Tidak bisa hanya 70 persen dari populasi tersebut karena perhitungan 70 persen adalah untuk vaksin dengan efikasi di atas 90 persen.
"Sayangnya tidak ada penegasan kepada kelompok yang menolak vaksinasi, padahal kegagalan vaksinasi kepada kelompok ini menyulitkan untuk mencegah penularan. Kelompok ini mempunyai mobilitas yang tinggi, sulit diawasi dan bila terinfeksi umumnya OTG," kata Gilbert kepada SINDOnews, Rabu (7/7/2021).
Mereka berpotensi menjadi sumber penularan yang mobile. Karena tidak ada gejala atau keluhan tetapi bergerak kesana-kemari. Baca juga: Hendak ke Tempat Vaksinasi Covid-19, Kakek Husni Malah Dibogem Driver Ojol
"Kelompok ini juga sulit sekali disuruh disiplin bermasker dan menjaga jarak, khususnya di permukiman padat. Data populasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti NIK, KJP, sekolah, atau RT RW," tambahnya.
Menurut pria yang juga Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan ini, penolakan vaksinasi oleh sekelompok orang harus diikuti dengan penerapan aturan yang sesuai. Sehingga, sambungnya, tidak mengorbankan masyarakat secara umum bilamana ada yang tidak divaksin.
"Sayangnya tidak ada penegasan kepada kelompok yang menolak vaksinasi, padahal kegagalan vaksinasi kepada kelompok ini menyulitkan untuk mencegah penularan. Kelompok ini mempunyai mobilitas yang tinggi, sulit diawasi dan bila terinfeksi umumnya OTG," kata Gilbert kepada SINDOnews, Rabu (7/7/2021).
Mereka berpotensi menjadi sumber penularan yang mobile. Karena tidak ada gejala atau keluhan tetapi bergerak kesana-kemari. Baca juga: Hendak ke Tempat Vaksinasi Covid-19, Kakek Husni Malah Dibogem Driver Ojol
"Kelompok ini juga sulit sekali disuruh disiplin bermasker dan menjaga jarak, khususnya di permukiman padat. Data populasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti NIK, KJP, sekolah, atau RT RW," tambahnya.
Menurut pria yang juga Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan ini, penolakan vaksinasi oleh sekelompok orang harus diikuti dengan penerapan aturan yang sesuai. Sehingga, sambungnya, tidak mengorbankan masyarakat secara umum bilamana ada yang tidak divaksin.
Lihat Juga :
