Minta Kepastian, DPC PPP di Jatim Geruduk Kantor DPP
loading...
Ketua DPC PPP Surabaya, Buchori Imron saat ditemui di kantor DPW PPP Jatim. SINDOnews/Lukman
A
A
A
SURABAYA - Sejumlah pengurus DPC PPP dari 5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Jatim) mendatangi Kantor DPW PPP Jatim di Surabaya pada Kamis (1/7/2021) sore. Kedatangan mereka untuk menanyakan terkait kepastian pengurus DPW pasca Muswil IX PPP Jatim pada 31 Mei-1 Juni 2021 lalu.
Ketua DPC PPP Surabaya, Buchori Imron saat di Kantor DPW PPP Jatim mengatakan, hingga kini ketua DPW Jatim yang baru. "Muswil sudah lewat sebulan, formatur sudah kerja selama 20 hari, pengurus belum ada. Kita datang untuk menanyakan nasib DPW, karena sudah demisioner, kantor ini kosong kepemimpinan. Kalau ada apa-apa di kantor DPW siapa yang tanggungjawab," ujar Buchori.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, tidak adanya kejelasan pengurus di DPW PPP Jatim, menyebabkan, Muscab partai di 38 kabupaten/kota terancam mundur. "Kita tahu forum Muswil saat itu sudah sesuai AD/ART. Lah terus apa lagi yang ditunggu. Nasib DPC gimana? Nasib partai gimana, karena kita didesak kader rating, anak cabang, kita mau Muscab, kita terkatung-katung gini gimana?," terangnya.Bu
Buchori mengatakan, semakin lama DPP untuk mengeluarkan SK kepengurusan, maka ada kemungkinan bisa terjadi dualisme. Maka dari itu, pihaknya mendesak DPP PPP untuk segera menurunkan SK. Karena, ia tidak bisa mendesak DPW, karena saat ini status pengurus telah demisioner alias kosong kepengurusan. Bahkan, ia bersama DPC lain di Jatim berencana menggeruduk ke DPP PPP. "Kalau tidak ada solusi. Kita datang bersama ke Jakarta. Ini ada (pengurus) dari Sidoarjo, Sumenep, Bangkalan, Gresik, dan saya Kota Surabaya," tegasnya.
Salah satu Formatur hasil Muswil IX PPP Jatim Zuman Malaka mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan tugas untuk mengusulkan ketua yang baru. "Kita diberi waktu 20 hari. Bahkan sebelum 20 hari, kita sudah selesai. Tanggal 17 Juni kemarin, kita sudah usulkan 4 nama calon ketua ke DPP, dan diterima ada Wakil Ketua Arsul Sani. Hanya saja kenapa sampai sekarang belum turun, biasanya formatur menyampaikan, SK itu diturunkan langsung," terangnya.
Zuman menduga, belum turunnya SK karena ada surat kaleng di DPP. Surat kaleng itu mengatasnamakan pengurus DPC PPP di Jatim. Surat itu isinya, kata dia, keberatan pelaksanaan Muswil IX. "Seharusnya sekelas DPP, tidak perlu merespons surat kaleng itu. Malah DPP membuat surat permohonan atas dasar surat kaleng itu, nah itu yang aneh. Ada apa di DPP, tidak ada petunjuk sama sekali dari pusat," terangnya. Baca: Aksi Kejar-kejaran dan Suara Tembakan Warnai Penangkapan 2 Pengedar Sabu.
Diketahui, DPW PPP Jatim menggelar Muswil ke-9 pada 30 Mei-1 Juni di Surabaya. Saat itu, disepakati ada 7 formatur untuk menentukan ketua DPW PPP Jatim beserta pengurusnya.
Yakni Erma Lena mewakili unsur DPP, Musyafak Noer mewakili unsur DPW, kemudian dari unsur DPC diwakili oleh Zeiniye (Situbondo), Salim Quraisy (Probolinggo), Zuman Malaka (Sidoarjo), Khoirul Anam (Bojonegoro) dan Agus Zunaedi (Blitar). Penetapan Tim Formatur tersebut dilaksanakan dan dipilih sesuai AD/ART tata cara pemilihan formatur, dengan sistem tertutup. Baca Juga: Gadis 16 Tahun di Tebo Diperkosa dan Diancam Dibunuh Teman Ayahnya.
Ketua DPC PPP Surabaya, Buchori Imron saat di Kantor DPW PPP Jatim mengatakan, hingga kini ketua DPW Jatim yang baru. "Muswil sudah lewat sebulan, formatur sudah kerja selama 20 hari, pengurus belum ada. Kita datang untuk menanyakan nasib DPW, karena sudah demisioner, kantor ini kosong kepemimpinan. Kalau ada apa-apa di kantor DPW siapa yang tanggungjawab," ujar Buchori.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini menjelaskan, tidak adanya kejelasan pengurus di DPW PPP Jatim, menyebabkan, Muscab partai di 38 kabupaten/kota terancam mundur. "Kita tahu forum Muswil saat itu sudah sesuai AD/ART. Lah terus apa lagi yang ditunggu. Nasib DPC gimana? Nasib partai gimana, karena kita didesak kader rating, anak cabang, kita mau Muscab, kita terkatung-katung gini gimana?," terangnya.Bu
Buchori mengatakan, semakin lama DPP untuk mengeluarkan SK kepengurusan, maka ada kemungkinan bisa terjadi dualisme. Maka dari itu, pihaknya mendesak DPP PPP untuk segera menurunkan SK. Karena, ia tidak bisa mendesak DPW, karena saat ini status pengurus telah demisioner alias kosong kepengurusan. Bahkan, ia bersama DPC lain di Jatim berencana menggeruduk ke DPP PPP. "Kalau tidak ada solusi. Kita datang bersama ke Jakarta. Ini ada (pengurus) dari Sidoarjo, Sumenep, Bangkalan, Gresik, dan saya Kota Surabaya," tegasnya.
Salah satu Formatur hasil Muswil IX PPP Jatim Zuman Malaka mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan tugas untuk mengusulkan ketua yang baru. "Kita diberi waktu 20 hari. Bahkan sebelum 20 hari, kita sudah selesai. Tanggal 17 Juni kemarin, kita sudah usulkan 4 nama calon ketua ke DPP, dan diterima ada Wakil Ketua Arsul Sani. Hanya saja kenapa sampai sekarang belum turun, biasanya formatur menyampaikan, SK itu diturunkan langsung," terangnya.
Zuman menduga, belum turunnya SK karena ada surat kaleng di DPP. Surat kaleng itu mengatasnamakan pengurus DPC PPP di Jatim. Surat itu isinya, kata dia, keberatan pelaksanaan Muswil IX. "Seharusnya sekelas DPP, tidak perlu merespons surat kaleng itu. Malah DPP membuat surat permohonan atas dasar surat kaleng itu, nah itu yang aneh. Ada apa di DPP, tidak ada petunjuk sama sekali dari pusat," terangnya. Baca: Aksi Kejar-kejaran dan Suara Tembakan Warnai Penangkapan 2 Pengedar Sabu.
Diketahui, DPW PPP Jatim menggelar Muswil ke-9 pada 30 Mei-1 Juni di Surabaya. Saat itu, disepakati ada 7 formatur untuk menentukan ketua DPW PPP Jatim beserta pengurusnya.
Yakni Erma Lena mewakili unsur DPP, Musyafak Noer mewakili unsur DPW, kemudian dari unsur DPC diwakili oleh Zeiniye (Situbondo), Salim Quraisy (Probolinggo), Zuman Malaka (Sidoarjo), Khoirul Anam (Bojonegoro) dan Agus Zunaedi (Blitar). Penetapan Tim Formatur tersebut dilaksanakan dan dipilih sesuai AD/ART tata cara pemilihan formatur, dengan sistem tertutup. Baca Juga: Gadis 16 Tahun di Tebo Diperkosa dan Diancam Dibunuh Teman Ayahnya.
(nag)
Lihat Juga :
